PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut disampaikan saat Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Pontianak, Kamis (2/7).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah pemerintah, perguruan tinggi, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat secara berkelanjutan.
Norsan mengapresiasi capaian pembangunan manusia Kalimantan Barat yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, IPM Kalbar pada 2025 mencapai 72,09, meningkat dari 71,19 pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut menempatkan Kalimantan Barat pada kategori IPM Tinggi dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah provinsi ini.
"Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai angka 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat," ujarnya.
Menurut Norsan, peningkatan IPM tidak boleh hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
"Saya ingin peningkatan IPM benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan pendidikan yang semakin merata, pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya," katanya.
Untuk mempercepat peningkatan IPM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat berbagai program pada tiga dimensi utama penyusun IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Baca Juga: Ria Norsan Resmi Pimpin HKTI Kalbar dan Fokus Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
Di sektor pendidikan, Pemprov Kalbar menjalankan Program Internet Gratis untuk Sekolah, mendukung pengembangan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat, serta menggulirkan Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) guna memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan.
"Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Berbagai program seperti subsidi SPP, internet gratis untuk sekolah, hingga Gerakan Desa SAKTI akan terus didorong agar seluruh anak memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," tegasnya.
Pada sektor kesehatan, pemerintah memperkuat layanan melalui pengembangan lima rumah sakit regional, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, serta peningkatan layanan kesehatan primer. Sementara pada dimensi standar hidup layak, berbagai program pengendalian inflasi, bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, pembangunan sanitasi, hingga penciptaan lapangan kerja terus diperkuat.
Menurut Norsan, seluruh program tersebut harus berjalan secara terpadu karena saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu karena semuanya saling menentukan peningkatan IPM," ujarnya.
Lebih lanjut, Norsan menegaskan Satgas Percepatan Peningkatan IPM harus menjadi motor penggerak yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, terukur, dan berorientasi pada hasil. Seluruh perangkat daerah diminta menyusun rencana aksi yang jelas disertai sistem monitoring dan evaluasi agar setiap program benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Baca Juga: Ria Norsan: Provinsi Kapuas Raya Sudah Mendesak, Usulan Telah Diajukan Sejak 2007
Ia juga mengajak pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam membangun SDM Kalimantan Barat.
"Saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama. Satgas IPM harus menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Dengan semangat kebersamaan, saya optimistis IPM Kalimantan Barat akan terus meningkat dan mampu membawa daerah ini menjadi semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing," tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, mengatakan meskipun IPM Kalimantan Barat masih menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya justru lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional.
"Yang perlu dilihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan," ujarnya.
Menurut Saichudin, percepatan peningkatan IPM harus difokuskan pada tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya integrasi data antarlembaga sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Selain itu, BPS saat ini tengah melaksanakan Sensus Ekonomi yang akan menghasilkan data komprehensif sebagai dasar penyusunan berbagai indikator ekonomi dan sosial, termasuk mendukung percepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat.
"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penyediaan data yang valid dan akurat. Dengan data yang berkualitas, kebijakan pembangunan akan semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat," pungkasnya.
Coffee Morning tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, rektor perguruan tinggi, TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Forum itu juga menjadi ruang diskusi strategis untuk menyelaraskan program, memperkuat sinergi, dan menyusun langkah konkret dalam mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat. (mse)
Editor : Miftahul Khair