PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, membuka Forum Penyusunan Dokumen Perencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP/CSR) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (1/7).
Forum tersebut menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk menyelaraskan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah. Melalui penyusunan dokumen perencanaan bersama, pemerintah berharap pelaksanaan CSR lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Harisson mengatakan forum ini menjadi penting karena kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir mengalami tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Sekda Pontianak Nilai Dana Abadi Penting untuk Perkuat Ketahanan Fiskal Daerah
"Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian karena kondisi keuangan daerah saat ini memang menghadapi tantangan. Dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pengurangan yang cukup besar sehingga berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan," ujarnya.
Ia menjelaskan, pada 2025 Pemerintah Provinsi Kalbar mengalami pengurangan dana transfer sekitar Rp215 miliar. Sementara pada 2026, nilainya meningkat menjadi sekitar Rp522 miliar.
"Artinya, terdapat ratusan miliar rupiah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya, namun tidak dapat dimanfaatkan. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD," jelasnya.
Menurut Harisson, kondisi serupa juga dialami pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar. Secara keseluruhan, pengurangan dana transfer ke daerah di Kalbar diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.
Baca Juga: Polda Kalbar dan Pemprov Kalbar Perkuat Kolaborasi Hadapi Tantangan Keamanan Modern
"Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah," katanya.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Harisson menilai program CSR dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Namun, ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud mengelola maupun mengambil alih dana CSR perusahaan. Pemerintah hanya ingin memastikan program CSR berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Dorong Sinergi LKS dan CSR Perusahaan untuk Layanan Sosial Masyarakat
"Kami tidak meminta dana CSR diserahkan kepada pemerintah. Dana tersebut tetap dikelola oleh masing-masing perusahaan. Yang kami harapkan adalah adanya keselarasan sehingga program CSR dapat difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Melalui forum ini, pemerintah memaparkan berbagai program prioritas yang dapat menjadi fokus penyaluran CSR, di antaranya bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Harisson berharap, dengan adanya dokumen perencanaan bersama, pelaksanaan CSR tidak lagi berjalan secara parsial, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama dalam mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sekaligus mendukung program prioritas nasional.
Ia juga memahami perusahaan kerap menerima berbagai usulan bantuan dari masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Karena itu, dokumen perencanaan ini diharapkan menjadi acuan dalam menentukan prioritas penyaluran CSR agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Gelar Rapat MPWN dan MPDN, Tingkatkan Pengawasan dan Pembinaan Notaris
"Kami memahami banyaknya permohonan bantuan yang masuk kepada perusahaan. Melalui forum ini kami ingin memberikan arah mengenai program-program yang menjadi prioritas pemerintah sehingga pelaksanaan CSR semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat," ujarnya.
Menutup sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang selama ini berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui berbagai program tanggung jawab sosial.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah berkontribusi membantu masyarakat melalui program CSR. Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga pembangunan Kalbar tetap berjalan optimal meskipun kemampuan fiskal pemerintah daerah sedang menghadapi berbagai tantangan," pungkasnya. (mse)
Editor : Hanif