PONTIANAK POST – Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat terus menuai perhatian. Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, meminta PT PLN bersikap terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab gangguan yang memicu terganggunya pasokan listrik.
Menurut Heri, masyarakat memang perlu memahami bahwa sistem pembangkit listrik sangat bergantung pada mesin yang sewaktu-waktu dapat mengalami gangguan teknis. Namun, ia menilai kondisi tersebut seharusnya sudah diantisipasi oleh PLN sehingga tidak menimbulkan pemadaman berkepanjangan.
"Kalau memang benar persoalannya kerusakan teknis pada pembangkit, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Yang penting jangan ada informasi yang ditutup-tutupi," kata Heri yang juga anggota DPRD Kalbar dari dapil Kota Pontianak ini.
Ia menjelaskan, mayoritas pasokan listrik di Kalimantan Barat berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan sebagian dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Seluruh pembangkit tersebut menggunakan mesin yang memiliki risiko mengalami kerusakan.
Meski demikian, menurutnya, perusahaan penyedia listrik seharusnya memiliki sistem mitigasi agar gangguan tidak berlangsung lama.
"Kalau memang sudah diantisipasi, mestinya dampaknya tidak sampai berhari-hari. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang antisipasinya belum siap," ujarnya.
Heri menilai pemadaman listrik paling besar dirasakan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta industri rumahan yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas produksi.
Selain itu, masyarakat juga berpotensi mengalami kerugian akibat risiko kerusakan peralatan elektronik yang dipicu listrik padam dan menyala secara berulang.
Ia juga menyoroti munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait penyebab gangguan listrik tersebut. Karena itu, ia meminta PLN memberikan penjelasan resmi agar tidak berkembang informasi yang simpang siur.
"Kalau memang hanya kerusakan mesin, jelaskan. Tapi kalau ada persoalan lain, masyarakat juga berhak mengetahui agar tidak muncul berbagai dugaan," katanya.
Heri mengingatkan agar persoalan pemadaman listrik tidak dipolitisasi. Menurutnya, yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian mengenai penyebab gangguan serta estimasi waktu normalisasi pasokan listrik.
"Kapan selesai juga harus dijelaskan. Dengan begitu masyarakat bisa mengantisipasi, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha mereka," ucapnya.
Ia juga meminta pemerintah ikut memastikan ketersediaan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik, termasuk batubara maupun gas, sehingga tidak menjadi hambatan dalam menjaga keandalan pasokan listrik di Kalimantan Barat.
"Yang paling penting sekarang adalah keterbukaan informasi. Dengan penjelasan yang jelas, masyarakat tidak akan resah dan bisa menyiapkan langkah antisipasi selama proses perbaikan berlangsung," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair