PONTIANAK POST - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Wilayah Kerja Kalimantan Barat mengajak mahasiswa Universitas Tanjungpura untuk peduli HAM melalui seminar penguatan kapasitas HAM di ruangan teater 1, gedung konferensi Untan, Senin (6/7). Peserta diajak untuk membangun kesadaran, menguatkan kapasitas, dan menggerakkan perubahan terkait HAM.
Farid Junaedi, Inspektur Jenderal KemenHAM RI menjadi keynote speaker. Kegiatan dibuka Kristiana Meinalita Samosir, Kepala Kanwil KemenHAM Kalteng wilayah kerja Kalbar. Herlan, Dekan FISIP Untan dan Hermansyah, Koordinator Prodi MH Untan menjadi narasumber seminar.
Azie Mardianto, Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial FISIP Untan menyampaikan, pada era sekarang banyak hal kontroversial di masyarakat, sehingga mahasiswa perlu penguatan di bidang HAM. Azie berharap, ilmu dari seminar dapat ia dan teman-temannya teruskan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Mahasiswa Administrasi Perkantoran FISIP Untan Ditantang Perkuat Personal Branding
“Kegiatan ini, kita sangat apresiasi. Kedepannya semoga dapat berlanjut untuk kerjasasma yang lebih bermanfaat,” ujarnya.
Sementara itu, Kristiana Meinalita Samosir menyampaikan, kegiatan ditujukan untuk memperkuat kapasitas HAM bagi masyarakat yang diwakili para mahasiswa. Kanwil KemenHAM Kalteng wilayah kerja Kalbar berharap mahasiswa dapat menjadi garda terdepan yang menyampaikan kepedulian dan kesadaran HAM di tengah masyarakat. Kondisi tersebut sejalan pula dengan salah satu tujuan perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.
“Kami berharap penguatan HAM ini tidak berhenti di sini, hanya seremonial. Kami membuka peluang bagi seluruh mahasiswa untuk aktif berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah,” kata kanwil yang juga alumni Untan ini.
Terpisah, Farid Junaedi menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi momen temu kangen sebagai alumni 96 FISIP Untan. “Banyak perubahan selama 30 tahun, baik fisik maupun mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa ketika kita bicara SDM. Maka, kita bicara bagaimana mahasiswa tidak hanya dibekali profesionalisme keilmuan, tetapi juga harus dibekali etika moral. Serta bagaimana keberadaan itu sinkron dengan HAM Pancasila,” ujarnya.
Baca Juga: Komnas HAM Desak Investigasi Independen Penembakan Ibu Hamil di Papua Tengah
HAM milik semua orang, sebagai hak yang dimiliki sejak manusia lahir. “Jadi semuanya, misalnya, hak hidup, semua harus menghormati hidup. Terus hak berpendidikan, kita harus beri pendidikan yang layak,” katanya.
Menurutnya, era digitalisasi menjadi tantangan tersendiri yang tidak dapat dihindari. Digitalisasi membawa pemahaman baru terkait bagaimana ilmu ada dan bagaimana Tuhan sendiri memberikan imu dengan berbagai cara.
“Karena itu, boleh kita digital, tetapi ada kontrolnya. Ada evaluasinya agar kita tidak salah. Digitalisasi harus dibarengi dengan tanggung jawab dan etika moral yang baik,” ujarnya. (*)
Editor : Hanif