PONTIANAK POST – Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) menggelar rapat evaluasi internal guna memperkuat kualitas pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI), Senin (6/7).
Rapat yang dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum itu berlangsung di Ruang Rapat Supratman Andi Agtas dan diikuti pejabat struktural serta seluruh jajaran pelaksana Bidang AHU dan Bidang KI. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi kendala di lapangan, sekaligus menyusun langkah perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Dalam rapat, Kepala Divisi memberikan apresiasi atas sejumlah capaian positif, di antaranya penanganan pengaduan masyarakat yang menunjukkan hasil baik serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Meski demikian, seluruh jajaran diingatkan agar tidak cepat berpuas diri dan terus melakukan pembenahan layanan secara berkelanjutan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menilai evaluasi rutin menjadi bagian penting dalam menjaga mutu pelayanan publik dan memastikan setiap target dapat dicapai secara terukur.
"Evaluasi internal bukan sekadar rutinitas, tetapi cermin kejujuran kita dalam menilai kinerja. Capaian PNBP yang meningkat dan penanganan pengaduan yang baik adalah pencapaian yang patut disyukuri, namun bukan alasan untuk berhenti berbenah. Saya meminta seluruh jajaran Divisi Pelayanan Hukum untuk terus mendorong percepatan layanan, memperkuat kolaborasi lintas bidang, dan memastikan tidak ada satu pun layanan kepada masyarakat yang tertunda tanpa alasan yang jelas," tegas Jonny.
Pada sesi pembahasan Bidang Administrasi Hukum Umum, perhatian difokuskan pada capaian layanan Perseroan Perorangan yang dinilai masih belum memenuhi target. Karena itu, jajaran diminta lebih aktif membangun koordinasi dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatan layanan semakin luas.
Selain itu, pemantauan surat masuk yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) serta percepatan distribusi surat yang telah memperoleh persetujuan menjadi perhatian agar proses pelayanan tidak mengalami keterlambatan. Rapat juga membahas kesiapan pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Janji Setia Pewarganegaraan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 8 Juli 2026.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Penguatan Infrastruktur Layanan KI, Koordinasi Langsung dengan DJKI
Sementara itu, pada Bidang Kekayaan Intelektual, evaluasi menyoroti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam survei kepuasan layanan pada sejumlah kegiatan. Bahkan, terdapat agenda yang tidak memperoleh respons sama sekali dari peserta.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Divisi meminta adanya pendampingan yang lebih intensif serta penunjukan penanggung jawab khusus agar pelaksanaan survei berjalan lebih optimal.
Rapat juga membahas sejumlah agenda yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, di antaranya kegiatan Pencatatan Hak Cipta dan Desain Industri bagi perguruan tinggi di Pontianak pada 8 Juli 2026, serta Koordinasi Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal yang dijadwalkan pada 14 Juli 2026.
Menutup rapat, Kepala Divisi menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan kolaborasi di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum. Sinergi antara Bidang AHU dan Bidang KI diharapkan mampu menghadirkan pelayanan hukum yang semakin cepat, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat. (*)
Editor : Miftahul Khair