PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong penguatan sektor kelapa sawit sekaligus memperjuangkan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit agar manfaat ekonomi komoditas tersebut lebih besar dirasakan daerah penghasil dan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Norsan saat menghadiri Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 bertema Sawit untuk Rakyat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Menurut Norsan, kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia sehingga daerah penghasil berhak memperoleh porsi manfaat yang lebih adil melalui kebijakan fiskal.
Baca Juga: Pemerintah Pusat Minta Pemprov dan Pemkab Kelola DBH Sawit dengan Benar
"Kegiatan ini sangat baik dan patut didukung. Sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Karena itu, perhatian terhadap daerah-daerah penghasil sawit harus terus ditingkatkan," ujarnya.
Dalam forum tersebut, Norsan mengusulkan penguatan skema dana bagi hasil sawit dengan alokasi Rp100 dari setiap satu kilogram tandan buah segar (TBS) untuk daerah penghasil.
"Kami mengusulkan agar dari setiap satu kilogram tandan buah segar (TBS), daerah penghasil memperoleh alokasi sebesar Rp100 untuk Dana Bagi Hasil. Nilainya memang tidak besar, tetapi jika diakumulasi akan sangat membantu pembangunan daerah penghasil sawit," katanya.
Menurutnya, peningkatan DBH akan memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung kesejahteraan petani sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi di banyak wilayah.
Baca Juga: Gubernur Kalbar Usulkan DBH Sawit Rp100 per Kilogram TBS Demi Keadilan bagi Daerah Penghasil
Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Mudyat Noor, mengatakan tema Sawit untuk Rakyat mencerminkan komitmen agar industri sawit memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah penghasil.
"Kita ingin memastikan seluruh ekosistem perkelapasawitan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten penghasil," ujarnya.
Ia juga mendorong penyaluran Dana Bagi Hasil sawit dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran guna memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat daya saing sawit rakyat.
Baca Juga: Pemilih Pemula Dominasi Kenaikan DPT Kalbar pada Pemutakhiran Data Semester I 2026
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, menegaskan pemerintah memandang sektor kelapa sawit sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional sehingga sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen menyempurnakan regulasi, membangun infrastruktur pendukung, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada petani sawit rakyat.
"Semangat 'Sawit untuk Rakyat' harus diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi dan memberdayakan petani sebagai aktor utama dalam ekosistem kelapa sawit nasional," katanya.
Workshop dan Sawit Ekspo 2026 dihadiri kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten penghasil sawit di Indonesia serta membahas tantangan pasar global, hilirisasi industri, pemanfaatan teknologi, dan strategi peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat. (mse)
Editor : Hanif