PONTIANAK POST – Penguatan kepemimpinan dan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci mewujudkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat serta berkualitas. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) pun terus mendorong budaya kolaborasi dan pengembangan kapasitas ASN agar mampu menjawab tantangan pemerintahan yang semakin dinamis.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson saat membuka kegiatan Penguatan Kepemimpinan, dan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Kompetensi ASN, bertema Membangun Kepemimpinan dan Pengembangan Kompetensi ASN yang Adaptif, Berintegritas, Kolaboratif, dan Berdampak di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (14/7). Kegiatan tersebut dirangkaikan pula dengan penyerahan tali asih ASN Kalbar Peduli.
Dimana turut hadir Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Suharti, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar, Windy Prihastari, para sekda kabupaten/kota se-Kalbar, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
Dalam arahannya, Sekda Harisson mengatakan, tantangan birokrasi saat ini tidak lagi sebatas menyusun kebijakan. Tetapi juga bagaimana membangun koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi yang mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat. "Kalau soal peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi itu sebenarnya mudah diucapkan. Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali masih lambat. Inilah yang harus kita benahi bersama," ujarnya.
Menurut Harisson, komunikasi yang intensif antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah lebih sering membangun forum diskusi, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat tanpa harus terhambat proses administrasi yang panjang.
"Kalau saya melihat dari pengalaman, lebih baik kita sering bertemu. Sekda, kepala biro, kepala bidang, sering-sering berdiskusi. Kadang keputusan itu justru lebih cepat lahir ketika kita duduk bersama, baru setelah itu administrasinya mengikuti. Kalau hanya mengandalkan surat-menyurat, responsnya seringkali terlalu lama," katanya.
Selain memperkuat kepemimpinan, Harisson mengingatkan seluruh perangkat daerah agar semakin berhati-hati dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah. Menurutnya, tata kelola pengadaan harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel karena menjadi perhatian aparat pengawas maupun penegak hukum.
Ia menambahkan Gubernur Kalbar terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjaga integritas, dan tidak melakukan penyimpangan dalam setiap tahapan PBJ. "Pengadaan barang dan jasa sekarang tidak bisa lagi dianggap biasa. Semua proses sudah menjadi perhatian aparat penegak hukum. KPK mengetahui secara rinci bagaimana proses pengadaan itu berlangsung. Mereka datang bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga pencegahan," tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja menilai Kalbar memiliki semangat besar dalam mengembangkan kompetensi ASN. Menurutnya, pengembangan kompetensi kini tidak lagi terbatas pada pendidikan dan pelatihan formal, tetapi juga melalui diskusi, dan pembelajaran berbasis digital yang mampu menjangkau lebih banyak ASN.
Aba mengatakan, keberadaan BPSDM Kalbar berpotensi semakin dikenal secara nasional, terutama dengan rencana penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Kalbar. Kegiatan tersebut nantinya akan diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga menjadi peluang memperkuat peran BPSDM sebagai ujung tombak pengembangan birokrasi, dan pelayanan publik.
Menurutnya, sertifikat PKN juga menjadi bagian dari penguatan kompetensi manajerial ASN serta salah satu pertimbangan dalam pengembangan karier, termasuk promosi jabatan, dan seleksi terbuka. "Sekarang Kalbar sudah mulai, apalagi akan ada PKN Tingkat II yang akan diselenggarakan di sini, itu pesertanya bisa dari nasional, jadi akan bisa mengangkat institusi pemerintah daerah melalui BPSDM, dia (BPSDM) menjadi ujung tombak penopang pelaksanaan birokrasi, dan pelayanan publik," pesannya.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP, Suharti turut berpesan, agar ASN yang menangani PBJ harus terus meningkatkan kompetensi sekaligus menjaga integritas. Ia menilai pimpinan memiliki peran penting memberikan teladan serta membuka ruang pengembangan kompetensi bagi ASN. Di sisi lain, ASN juga harus memiliki kemauan untuk terus meningkatkan kapasitasnya.
Suharti mengapresiasi langkah BPSDM Kalbar yang aktif menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN. Ia berharap kegiatan serupa tidak hanya menyasar pejabat pimpinan, tetapi juga dapat menjangkau ASN hingga level pelaksana, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik di provinsi ini semakin meningkat.
"BPSDM sangat berperan memegang kunci, namanya juga badan pengembangan SDM, tentunya sangat bergantung bagaimana aktifnya BPSDM. Alhamdulillah di Kalbar BPSDM-nya sangat perhatian, dengan melakukan kegiatan ini, mudah-mudahan ke depan tidak hanya di level pimpinan, harapannya turun ke semua perangkat daerah, ASN sampai level pelaksana," tutupnya.(bar)
Editor : Hanif