PONTIANAK POST – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, memastikan rencana pembangunan Tol Pontianak–Kijing nantinya akan terintegrasi dengan Jembatan Kapuas III yang menjadi bagian dari proyek Jalan Lingkar Luar Pontianak.
Penegasan itu disampaikan Syarif saat kunjungan kerja Tim Banggar DPR RI di Kalimantan Barat dalam rangka menyerap aspirasi daerah sebagai bahan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dokumen Initial Design (ID) Jembatan Kapuas III telah rampung dan proyek tersebut sudah masuk dalam rencana umum Kementerian Pekerjaan Umum.
"Jembatan Kapuas III sudah masuk dalam rencana umum Kementerian PU sebagai bagian dari jalan lingkar luar Pontianak. Namun pelaksanaannya tetap bergantung pada kemampuan fiskal negara," jelasnya di Pontianak.
Ia menambahkan, dinamika geopolitik global saat ini turut memengaruhi kondisi fiskal nasional sehingga pemerintah harus menetapkan prioritas pembangunan secara cermat.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Tim Banggar DPR RI juga menyerap berbagai aspirasi dari pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk menjadi bahan penyusunan APBN 2027.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan daerah adalah tingginya beban belanja pegawai. Bahkan, menurut Syarif, terdapat pemerintah daerah yang mengalokasikan lebih dari 50 persen APBD hanya untuk membayar gaji aparatur.
Baca Juga: Desain Jembatan Kapuas III Rampung, Pembangunan Masih Menanti Kemampuan Fiskal Negara
Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluhkan belum optimalnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), keterbatasan Transfer ke Daerah (TKD), serta kebutuhan anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
"Kami mendengar langsung berbagai persoalan daerah. Semua masukan ini akan menjadi bahan pembahasan Banggar DPR RI dalam menyusun APBN 2027. Namun tentu seluruhnya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara dan kebijakan efisiensi anggaran," ujar Syarif.
Ia menegaskan, Banggar DPR RI akan memperjuangkan agar kebutuhan pembangunan daerah tetap menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga transfer fiskal dan program pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Di sisi lain, ia juga menyebutkna bahwa pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing tetap menjadi perhatian pemerintah, meski hingga kini belum masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Syarif, informasi yang menyebut proyek Tol Pontianak–Kijing dicoret dari PSN tidak benar karena sejak awal proyek tersebut memang belum pernah berstatus sebagai proyek strategis nasional.
"Kalau ada yang mengatakan jalan tol Pontianak–Kijing dicoret dari PSN, itu tidak benar. Memang jalan tol itu belum masuk Proyek Strategis Nasional. Saat ini masih berada pada tahap feasibility study (FS) dan sebelumnya sudah dibahas di Komisi V DPR RI," ujar Syarif.
Baca Juga: Kabar Terbaru Jembatan Kapuas III, DPR Sebut Desain Awal Rampung dan Masuk Rencana Kementerian PU
Ia menjelaskan, realisasi pembangunan jalan tol tersebut masih bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah serta peluang keterlibatan investor melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga.
Meski demikian, ia menilai keberadaan jalan tol menuju Pelabuhan Internasional Kijing sangat penting untuk mendukung kelancaran distribusi logistik dan mengantisipasi peningkatan arus kendaraan di masa mendatang.
"Pelabuhan Kijing merupakan pelabuhan internasional. Kalau nanti aktivitasnya semakin tinggi, jalan yang ada sekarang tentu berpotensi mengalami kemacetan. Karena itu akses jalan harus dipersiapkan sejak dini," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair