PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten/kota tidak sekadar mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Menurutnya, pemerintah daerah harus berani menetapkan target yang lebih tinggi, menggali seluruh potensi penerimaan, serta memperkuat strategi penagihan pajak daerah.
Hal itu disampaikan Harisson saat memberikan materi bertajuk Strategi Penggalian Potensi dan Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah kepada peserta dari Bapenda kabupaten/kota se-Kalimantan Barat dalam kegiatan penguatan kapasitas aparatur di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (20/7).
Menurut Harisson, target PAD yang terlalu rendah memang mudah dicapai, tetapi tidak mendorong pemerintah daerah bekerja maksimal dalam menggali potensi penerimaan.
"Kalau target terlalu rendah, kemudian realisasinya sedikit di atas target, tentu terlihat bagus di atas kertas. Tetapi, yang diinginkan bukan itu. Kita ingin target yang tinggi sehingga seluruh jajaran benar-benar bekerja keras untuk mencapainya. Dengan begitu, potensi pendapatan daerah bisa digali secara maksimal," ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan PAD menjadi kebutuhan mendesak karena kemampuan fiskal daerah sangat menentukan kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
"APBD pada dasarnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk menyejahterakan masyarakat. Karena itu, daerah harus memiliki kemampuan fiskal yang kuat agar ruang pembangunan semakin besar," katanya.
Harisson menilai salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah tingginya belanja pegawai yang mengurangi ruang fiskal. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh membuat daerah bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Baca Juga: Penerimaan ASN Berpendidikan SD-SMA Meningkat, Kompetensi Pegawai Tuai Sorotan
"Daerah harus mampu memperkuat sumber pendapatannya sendiri melalui optimalisasi PAD," tegasnya.
Ia juga mendorong aparatur pemerintah mengubah pola pikir birokrasi agar lebih inovatif dalam mengelola pendapatan daerah. Menurutnya, semangat reinventing government perlu diterapkan agar birokrasi mampu bekerja lebih efektif dan efisien, namun tetap menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Harisson menekankan, optimalisasi PAD bukan berarti menambah beban masyarakat melalui pungutan baru. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh objek pajak yang telah memenuhi ketentuan menjalankan kewajibannya.
Baca Juga: Kajati Kalbar Dorong Penanganan Serius Anak Putus Sekolah Lewat Penguatan PKBM
Ia menyebut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Potensi tersebut, menurutnya, masih dapat ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih baik serta upaya menekan kebocoran penerimaan.
Selain itu, Harisson menilai pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi. Menurutnya, apabila subsidi tepat sasaran, penggunaan bahan bakar nonsubsidi akan meningkat sehingga berdampak pada kenaikan penerimaan pajak daerah.
Harisson juga meminta kepala Bapenda kabupaten/kota menjadi motor penggerak peningkatan PAD di daerah masing-masing.
"Saya berharap Bapenda kabupaten dan kota menjadi garda terdepan membantu bupati dan wali kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jangan hanya bekerja secara administratif, tetapi hadir dengan ide, inovasi, analisis, dan strategi agar potensi pajak yang ada benar-benar dapat dioptimalkan," pesannya.
Ia menambahkan, Bapenda memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, peningkatan PAD akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memperluas pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. (mse)
Editor : Hanif