PONTIANAK POST – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan (Dapil) Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, Ritaudin, menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedalaman Kalimantan Barat.
Hal itu disampaikannya setelah melakukan reses dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Menurut Ritaudin, keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman.
Ia mengatakan, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami tekanan akibat adanya pengurangan transfer dan efisiensi anggaran. Dampaknya, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur di kabupaten, khususnya di wilayah Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, menjadi semakin terbatas.
Baca Juga: Anggota DPRD Kalbar Ritaudin: Kehadiran Pemprov di Daerah jadi Bukti Keseriusan Bangun Infrastruktur
"Dikarenakan kondisi keuangan daerah sekarang minim karena banyak pemotongan, bahkan sampai dua kali pemotongan, kemampuan fiskal daerah untuk menangani infrastruktur di daerah pedalaman, khususnya Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, menjadi tidak bisa terakomodasi secara maksimal," kata Ritaudin.
Menurut dia, masyarakat di daerah masih banyak menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan dan infrastruktur dasar lainnya. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan secara cepat.
Masyarakat, kata dia, juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur di daerah.
"Jalan-jalan di kabupaten masih menjadi aspirasi masyarakat. Mereka berharap ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur tersebut," ujarnya.
Baca Juga: DPRD Ketapang Serahkan Hasil Reses dan Desak Pemda Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat
Ritaudin juga menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap program pembangunan yang selama ini dapat didorong melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Ia menyebut ruang fiskal pemerintah daerah yang semakin terbatas turut memengaruhi kemampuan DPRD dalam mendorong pembangunan infrastruktur melalui program yang berasal dari aspirasi masyarakat.
"Program-program dewan, seperti pokir, yang sebelumnya dapat diarahkan untuk pembangunan jalan lingkungan, jembatan dan kebutuhan infrastruktur lainnya, sekarang juga mengalami keterbatasan," katanya.
Kondisi serupa, lanjut dia, juga terjadi di tingkat pemerintah provinsi. Menurutnya, pengurangan anggaran membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat mencari skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan agar pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman tidak semakin tertinggal.
Soroti Akses MBG di Pedalaman
Selain persoalan infrastruktur, Ritaudin juga menyoroti belum meratanya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Baca Juga: Anggaran MBG Berpotensi Dipangkas, Menkeu Purbaya Temui Kepala BGN Nanik S Deyang Pekan ini
Menurutnya, masih terdapat daerah yang belum tersentuh program tersebut, padahal penerima manfaat MBG mencakup kelompok masyarakat yang tersebar hingga ke wilayah pedesaan.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan akses antara masyarakat di perkotaan dan pedalaman.
"Di daerah pedalaman juga ada anak-anak sekolah, lansia, dan ibu hamil. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan program pemerintah. Tetapi banyak yang sampai sekarang belum tersentuh program MBG," ujarnya.
Ritaudin mencontohkan wilayah Desa Poring di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Menurut dia, wilayah tersebut berada di kawasan yang cukup strategis, namun belum mendapatkan layanan program MBG secara optimal.
Baca Juga: Dapur MBG 3T di Kapuas Hulu Belum Beroperasi, Kades Ungkap Warga Pertanyakan Kapan Program Dimulai
"Sebagai contoh di Melawi, di Desa Poring, Kecamatan Nanga Pinoh. Itu sebenarnya berada di wilayah ibu kota kecamatan, tetapi belum tersentuh MBG," katanya.
Ia mempertanyakan mekanisme pengalokasian anggaran MBG dan meminta pemerintah memastikan seluruh kelompok sasaran yang telah masuk dalam perencanaan benar-benar mendapatkan manfaat program tersebut.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap distribusi program agar tidak terjadi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.
"Kalau anggaran MBG sudah dihitung untuk seluruh anak sekolah di Indonesia, kami ingin tahu bagaimana dengan daerah yang belum mendapatkan program tersebut. Ini perlu menjadi perhatian dan evaluasi," katanya.
Ritaudin menegaskan, aspirasi utama yang disampaikan masyarakat selama reses pada dasarnya berkaitan dengan pemerataan pembangunan.
Ia berharap keterbatasan fiskal tidak membuat masyarakat di wilayah pedalaman semakin tertinggal dalam memperoleh akses terhadap infrastruktur dasar maupun program sosial pemerintah.
Menurutnya, masyarakat Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan dan pelayanan pemerintah sebagaimana masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan.
"Intinya masyarakat menginginkan pembangunan yang merata. Jangan sampai ada perbedaan antara masyarakat di kota dan masyarakat di pedalaman. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan program pemerintah," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair