PONTIANAK POST – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Heri Mustamin, meminta pemerintah daerah bersama aparat dan masyarakat memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini.
Hal ini menyusul adanya potensi musim kering yang sebelumnya diperkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berlangsung pada periode Juni hingga Agustus, bahkan berpotensi berlanjut hingga September.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan Kota Pontianak itu mengatakan, hingga saat ini kondisi karhutla di Kalimantan Barat belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Namun, masyarakat dan pemerintah tetap perlu meningkatkan kewaspadaan mengingat karhutla hampir selalu menjadi persoalan berulang setiap tahun.
"Alhamdulillah sampai hari ini kondisinya belum begitu parah. Baru mulai terlihat gejala-gejala, tetapi kita harus tetap waspada karena potensi itu pasti ada. Mudah-mudahan perkiraan tersebut tidak terjadi, tetapi kalau memang terjadi, tentu harus ada langkah antisipasi," kata Heri di Pontianak beberapa waktu lalu.
Menurut dia, pengalaman penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pencegahan dan penanggulangan di masa mendatang.
Ia mendorong agar langkah mitigasi dilakukan lebih awal, bukan menunggu hingga titik api meluas dan menimbulkan dampak terhadap masyarakat.
"Hal-hal yang menjadi kekurangan pada tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pembelajaran. Langkah antisipasi harus dilakukan lebih dini," ujarnya.
Heri menegaskan, upaya pencegahan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum. Masyarakat, khususnya petani dan pekebun, juga memiliki peran penting dalam mencegah munculnya titik api.
Ia mengingatkan pemilik lahan, baik perkebunan berskala besar maupun masyarakat yang mengelola lahan secara mandiri, agar tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran meluas.
"Kita harus pahami dan sadari bahwa Kalimantan Barat ini banyak memiliki lahan kering dan kawasan gambut. Masyarakat, petani, dan pekebun harus benar-benar mewaspadai kondisi ini," katanya.
Menurut Heri, lahan gambut memiliki karakteristik yang membuat kebakaran sulit dikendalikan. Api yang terlihat di permukaan belum tentu menunjukkan kondisi sebenarnya karena bara dapat merambat dan bertahan di lapisan bawah tanah.
"Kalau tanah gambut terbakar, kadang di permukaan terlihat seperti tidak ada api, tetapi di dalamnya masih ada bara. Ini yang sangat perlu diantisipasi," ujarnya.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terlebih ketika kondisi cuaca semakin kering dan curah hujan menurun.
Heri mengingatkan, dampak karhutla tidak hanya dirasakan oleh pemilik lahan yang terbakar. Asap yang ditimbulkan dapat menyebar ke kawasan permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.
"Yang dirugikan bukan hanya petani atau pemilik kebun. Masyarakat lain juga terdampak karena asap dan polusi bisa meningkat dan menimbulkan berbagai penyakit," katanya.
Selain dampak kesehatan, kebakaran juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Tanaman perkebunan yang baru ditanam maupun lahan produktif dapat rusak apabila terkena kebakaran.
Menurut Heri, apabila kebakaran terjadi akibat kesengajaan, maka pelakunya dapat berhadapan dengan proses hukum. Namun, masyarakat juga harus memahami pentingnya mencegah kebakaran yang tidak disengaja agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.
"Kalau kebun terbakar, apalagi dilakukan dengan sengaja, tentu bisa masuk ranah hukum. Tetapi kalau tidak disengaja pun, pemilik kebun tetap akan mengalami kerugian besar apabila tanaman yang sudah ditanam akhirnya terbakar," ujarnya.
Untuk mencegah karhutla meluas, Heri mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah kabupaten dan kota, aparat penegak hukum, serta masyarakat.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor perlu dilakukan sejak awal musim kemarau dengan memperkuat pemantauan titik rawan, edukasi kepada masyarakat, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.
"Menurut saya, yang paling penting adalah membangun sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Aparat juga harus meningkatkan kewaspadaan sejak dini agar potensi karhutla bisa dicegah," katanya.
Ia berharap seluruh pihak tidak menunggu sampai kebakaran terjadi dalam skala besar. Upaya pencegahan dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika api sudah menyebar di kawasan gambut dan sulit dikendalikan.
Baca Juga: Kodam XII Tanjungpura Bekali Kodim dengan Motor Pemadam Karhutla
Heri juga mengajak masyarakat Kalimantan Barat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
"Karhutla ini persoalan yang hampir setiap tahun kita hadapi. Karena itu, pengalaman masa lalu harus menjadi pembelajaran. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama waspada agar kebakaran hutan dan lahan tidak kembali menimbulkan dampak luas," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair