PONTIANAK POST - Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar menyampaikan bahwa Polda Kalbar telah menangani puluhan kasus penyimpangan distribusi komoditas strategis sepanjang Juli 2026.
Data tersebut disampaikan saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Rabu (22/7).
Pertemuan yang dipimpin Gubernur Kalimantan Barat itu membahas langkah-langkah menjaga stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting), memperkuat ketahanan pangan, serta mengantisipasi potensi pemicu inflasi pada Semester II Tahun 2026.
Baca Juga: Kapolda Kalbar Alberd Teddy Perkuat Antisipasi Karhutla dan Awasi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Polda Kalbar Tangani 40 Kasus Penyimpangan Distribusi
Dalam laporan Humas Polda Kalbar di Instagram (23/7), Alberd Teddy menyampaikan bahwa Polda Kalbar terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi bahan pokok maupun barang bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk mendukung ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
Sepanjang Juli 2026, Polda Kalbar telah menindak 3 kasus penimbunan bawang dan 37 kasus penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, jajaran kepolisian juga melakukan pemantauan terhadap praktik penjualan LPG agar tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
Data penanganan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang disampaikan Kapolda Kalbar dalam forum koordinasi bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan instansi terkait.
Baca Juga: Kapolda Alberd Teddy Perketat Pengawasan Senjata Api dan Kendaraan Dinas Brimob di Kalbar
Pengawasan Distribusi Jadi Fokus
Selain memaparkan penanganan kasus, Alberd Teddy juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap jalur distribusi bahan pokok dan barang bersubsidi. Pengawasan tersebut dilakukan agar distribusi berjalan sesuai ketentuan serta ketersediaan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.
Pembahasan mengenai distribusi menjadi salah satu poin dalam pertemuan TPID yang berfokus pada strategi menjaga stabilitas harga komoditas penting di Kalimantan Barat.
Kesiapsiagaan Karhutla Turut Dibahas
Dalam forum yang sama, Kapolda Kalbar juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Imbauan itu disampaikan karena karhutla dapat memengaruhi sektor pertanian dan perekonomian. Oleh karenanya, kesiapsiagaan seluruh pihak dinilai penting dalam menghadapi potensi tersebut.
Sinergi Lintas Instansi Diperkuat
Lebih lanjut, Alberd Teddy menegaskan bahwa sinergi lintas instansi menjadi bagian penting dalam mendukung pengendalian inflasi di Kalimantan Barat.
Sinergi tersebut dilakukan melalui penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM), kelancaran rantai pasok, serta pelaksanaan Kerja Sama Antardaerah (KAD).
Pembahasan mengenai langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari agenda High Level Meeting TPID Provinsi Kalimantan Barat yang difokuskan pada upaya menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Editor : Miftahul Khair