PONTIANAK POST – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dalam beberapa pekan terakhir di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mendapat perhatian dari anggota DPRD Kalbar daerah pemilihan Ketapang-Kayong Utara, Rasmidi.
Kelangkaan tersebut disebut berdampak pada panjangnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi itu semakin dirasakan masyarakat karena pengecer disebut tidak lagi menjual Pertalite, sehingga warga terpaksa mengantre langsung di SPBU untuk mendapatkan BBM.
Rasmidi mengatakan, persoalan utama yang dihadapi masyarakat saat ini bukan semata-mata soal harga BBM, melainkan kepastian ketersediaan pasokan.
Menurut dia, masyarakat membutuhkan stok BBM yang cukup dan distribusi yang lancar agar tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre di SPBU.
"Persoalannya bukan hanya harga. Masyarakat yang penting BBM tersedia. Kalau pengecer juga bisa menjual, masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengantre, berpanas-panasan, dan mengganggu aktivitas sehari-hari," kata Rasmidi.
Ia menilai kondisi kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir perlu segera mendapat perhatian serius dari Pertamina maupun pihak terkait lainnya.
Menurut Rasmidi, kebutuhan BBM di suatu daerah semestinya dapat dipetakan berdasarkan data konsumsi harian, mingguan, hingga bulanan. Dengan demikian, distribusi BBM dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
"Pertamina maupun pihak yang mengatur distribusi seharusnya sudah mengetahui kebutuhan BBM setiap jenis di Kabupaten Ketapang, baik per hari, per minggu maupun per bulan. Seharusnya tidak ada lagi alasan keterlambatan pengiriman atau alasan klasik lainnya," ujarnya.
Rasmidi juga meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan terhadap potensi penimbunan maupun praktik yang memanfaatkan kelangkaan BBM untuk mendapatkan keuntungan.
Ia menegaskan, jika ditemukan pihak-pihak yang sengaja menimbun BBM atau melakukan tindakan yang menyebabkan distribusi terganggu, maka harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.
"Kalau ada pihak tertentu yang menimbun atau memanfaatkan situasi kelangkaan, aparat harus bertindak tegas," katanya.
Ia mengapresiasi langkah cepat Bupati Ketapang Alexander Wilyo yang telah berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi atas persoalan pasokan BBM di daerah tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar kelangkaan BBM di Ketapang mendapat perhatian khusus.
Baca Juga: Kuota BBM Subsidi di Jawai Naik Jadi 16 KL per Hari, Pemkab Sambas Dorong Penambahan SPBU Baru
Selain itu, Bupati Ketapang juga disebut telah melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Barat untuk memastikan kelancaran pasokan BBM bagi masyarakat.
Rasmidi menilai langkah tersebut penting karena masyarakat cenderung melihat pemerintah daerah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab ketika terjadi persoalan pelayanan publik, meskipun kewenangan pengaturan BBM berada pada pemerintah pusat dan badan usaha terkait.
"Walaupun persoalan BBM bukan sepenuhnya kewenangan pemerintah kabupaten, masyarakat tentu melihat pemerintah daerah. Karena itu, langkah cepat kepala daerah untuk berkomunikasi dengan pihak terkait patut diapresiasi," ujarnya.
Rasmidi mengatakan, kondisi geografis Kabupaten Ketapang menjadi salah satu alasan perlunya penyesuaian kuota BBM.
Baca Juga: Kuota BBM Subsidi di Jawai Naik Jadi 16 KL per Hari, Pemkab Sambas Dorong Penambahan SPBU Baru
Wilayah Ketapang yang sangat luas membuat mobilitas masyarakat membutuhkan dukungan pasokan energi yang memadai. Aktivitas ekonomi masyarakat juga tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan, tetapi bergerak hingga ke wilayah pedalaman.
"Perputaran ekonomi di Ketapang sampai ke wilayah pedalaman. Dengan wilayah yang sangat luas, mobilitas masyarakat tentu tidak bisa hanya mengandalkan lima liter BBM," katanya.
Ia juga menyoroti pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Ketapang yang dinilai terus meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan BBM masyarakat.
Jumlah Kendaraan Terus Bertambah
Menurut dia, penjualan kendaraan baru di Kabupaten Ketapang diperkirakan mencapai sekitar 18 ribu hingga 19 ribu unit per tahun. Pertumbuhan kendaraan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kebutuhan BBM akan terus meningkat dari waktu ke waktu.
"Jumlah kendaraan terus bertambah. Artinya, kebutuhan BBM juga pasti meningkat setiap semester. Kendaraan yang beroperasi di Ketapang sebagian besar digunakan oleh masyarakat setempat sehingga kebutuhan BBM berlangsung setiap hari," ujarnya.
Ia menyebut sebagian besar kendaraan di Ketapang merupakan kendaraan milik masyarakat setempat, bukan kendaraan yang hanya melintas antardaerah. Kondisi tersebut membuat kebutuhan BBM di Ketapang bersifat konsumtif dan berkelanjutan.
Karena itu, Rasmidi berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan BBM di Kabupaten Ketapang.
Ia mendorong adanya evaluasi terhadap kuota BBM bersubsidi untuk daerah tersebut agar sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk, kendaraan, aktivitas ekonomi, dan luas wilayah.
"Kami berharap Gubernur Kalimantan Barat dan OPD terkait memberikan perhatian khusus terhadap persoalan BBM di Ketapang. Kalau memang kuota yang ada tidak lagi mencukupi, perlu diusulkan penambahan kuota setiap bulan," katanya.
Proyek Strategis Butuh Dukungan BBM
Rasmidi menambahkan, Ketapang juga memiliki sejumlah proyek strategis dan aktivitas ekonomi berskala besar yang membutuhkan dukungan energi dan kelancaran distribusi BBM.
Baca Juga: Kapolda Kalbar Alberd Teddy Perkuat Antisipasi Karhutla dan Awasi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Menurutnya, keberadaan proyek strategis nasional dan aktivitas ekonomi lainnya harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menghitung kebutuhan BBM daerah.
"Ketapang memiliki sejumlah proyek strategis nasional. Tentu ini juga membutuhkan dukungan pasokan energi yang memadai. Karena itu, kebutuhan BBM harus dihitung secara lebih realistis," ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pertamina, dan pemerintah kabupaten dapat duduk bersama untuk mengevaluasi kebutuhan BBM di Ketapang.
Menurutnya, persoalan kelangkaan tidak boleh dibiarkan berulang karena akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain berdampak terhadap masyarakat yang membutuhkan BBM, antrean panjang di SPBU juga disebut menimbulkan persoalan lain.
Rasmidi mengatakan, antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU dapat mengganggu aktivitas pertokoan dan arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Kendaraan yang mengantre terkadang menutup akses keluar-masuk toko dan tempat usaha yang berada di sepanjang jalur antrean.
Baca Juga: Kapolda Kalbar Alberd Teddy Perkuat Antisipasi Karhutla dan Awasi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
"Antrean panjang di SPBU juga bisa mengganggu pertokoan di sekitar lokasi karena akses keluar-masuk toko menjadi tertutup. Selain itu, antrean kendaraan juga dapat mengganggu lalu lintas di jalan raya," katanya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui perbaikan sistem distribusi dan penyesuaian pasokan sesuai kebutuhan masyarakat.
Rasmidi menilai penyelesaian persoalan BBM membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Pertamina, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya perlu memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran.
"Harapan kami, dalam waktu dekat persoalan ini segera teratasi. Masyarakat jangan sampai terus-menerus menghabiskan waktu untuk mengantre BBM. Pasokan harus tersedia dan distribusi harus berjalan dengan baik," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair