PONTIANAK POST - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang telah berlangsung selama beberapa pekan di Kabupaten Ketapang kini meluas ke Kabupaten Kayong Utara.
Kondisi tersebut memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), mengganggu aktivitas masyarakat, hingga menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Kalimantan Barat.
Di Kabupaten Kayong Utara, keterbatasan pasokan BBM juga dikhawatirkan dapat memengaruhi persiapan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dijadwalkan berlangsung sekitar sepuluh hari mendatang.
Baca Juga: Antrean BBM Kembali Terlihat di Sejumlah SPBU Pontianak, Petugas Ungkap Alasannya
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara meminta PT Pertamina Patra Niaga menambah stok BBM sekaligus memperpanjang jam operasional SPBU agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama pelaksanaan MTQ.
Wakil Bupati Kayong Utara Amru Chanwari menyampaikan permintaan tersebut saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Barat yang dipimpin Gubernur Kalbar.
“Kami berharap Pertamina dapat menambah stok BBM dan memperpanjang durasi operasional SPBU. Dukungan ini sangat penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan penyelenggaraan MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan dengan lancar,” ujar Amru.
Ketapang Koordinasi dengan Pertamina
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan untuk mempercepat normalisasi distribusi BBM.
Baca Juga: Pertamina-Polda Kalbar Perketat Distribusi BBM dan LPG, Stok Diklaim Aman
Kelangkaan BBM di Ketapang mendapat perhatian Anggota DPRD Kalbar dari Daerah Pemilihan Ketapang-Kayong Utara, Rasmidi.
Menurutnya, persoalan yang berlangsung selama berminggu-minggu menunjukkan perlunya evaluasi terhadap distribusi BBM di daerah tersebut.
“Persoalannya bukan hanya harga. Masyarakat yang penting BBM tersedia. Kalau pengecer juga bisa menjual, masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengantre, berpanas-panasan, dan mengganggu aktivitas sehari-hari,” kata Rasmidi.
Ia mengatakan Pertamina seharusnya telah memiliki data kebutuhan BBM berdasarkan konsumsi harian, mingguan, hingga bulanan sehingga distribusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Pertamina maupun pihak yang mengatur distribusi seharusnya sudah mengetahui kebutuhan BBM setiap jenis di Kabupaten Ketapang, baik per hari, per minggu maupun per bulan. Seharusnya tidak ada lagi alasan keterlambatan pengiriman atau alasan klasik lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Rasmidi meminta aparat penegak hukum mengawasi kemungkinan adanya penimbunan maupun praktik yang memanfaatkan kelangkaan BBM. Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran, tindakan tegas perlu dilakukan agar distribusi kembali normal.
Baca Juga: Organda Kalbar Sosialisasikan Aturan BBM Subsidi untuk Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran
Antrean Ganggu Aktivitas Masyarakat
Di Kabupaten Ketapang, kelangkaan BBM memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Warga mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite maupun Pertamax. Dalam beberapa kasus, stok BBM dilaporkan habis hanya beberapa jam setelah SPBU mulai beroperasi.
Rasmidi berharap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalbar, PT Pertamina Patra Niaga, dan para pemangku kepentingan dapat mengevaluasi sistem distribusi BBM agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Harapan kami, dalam waktu dekat persoalan ini segera teratasi. Masyarakat jangan sampai terus-menerus menghabiskan waktu untuk mengantre BBM. Pasokan harus tersedia dan distribusi harus berjalan dengan baik,” tutupnya.
Editor : Miftahul Khair