PONTIANAK POST - Menghadapi potensi puncak musim kemarau yang datang lebih awal akibat fenomena El Nino, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kabupaten Sambas memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla.
Kolaborasi masif ini digelar dengan menempatkan latar belakang data luasan karhutla yang menjadi alarm serius bagi wilayah perbatasan negara. Langkah dini ini diambil sebagai upaya untuk Pencegahan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak menyeberang ke negara tetangga seperti Malaysia.
Berdasarkan latar belakang data resmi dari Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional (SIPONGI) hingga pertengahan tahun 2026, luas karhutla di Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai 28.680,47 hektar.
Baca Juga: 23 Titik Api Muncul di Kalbar, Karhutla Langsung Jadi Tantangan Perdana Kapolda Alberd Teddy
Dari angka tersebut, Kabupaten Sambas menempati urutan keempat tertinggi di Kalbar dengan luasan terdampak mencapai ± 2.228,20 hektar, menyusul daerah seperti Ketapang, Kubu Raya, dan Mempawah. Selain itu, tercatat sebanyak 895 titik hotspot yang tersebar di 15 kecamatan dan 67 desa, dengan wilayah prioritas penanganan meliputi Kecamatan Paloh, Jawai, Tangaran, Teluk Keramat, Selakau Timur dan Sajingan Besar.
Adi Yani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimatan Barat mengatakan. Meskipun angka tersebut menjadi pengingat serius, catatan rekam jejak menunjukkan progres positif dari perjuangan keras bersama.
"Dari titik ekstrem tahun 2023 yang mencapai 8.369,71 hektar di Sambas, kita berhasil menekannya menjadi 2.742,59 hektar pada 2024, dan menjaga trennya di tengah tantangan tahun-tahun berikutnya. Namun, kita tidak boleh lengah karena Sambas adalah beranda depan negara yang harus steril dari ancaman asap lintas batas (transboundary haze)." ujarnya.
Alwindo, Kepala BPBD Kabupaten Sambas mengatakan. Bahwa masalah utama karhutla di Kabupaten Sambas adalah pembukaan lahan dengan cara membakar. Dibeberapa lokasi karhutla jaraknya sangat dekat dengan pemukiman warga.
Selain itu kondisi di wilayah karhutla juga sangat sulit akan sumber air. Bahkan desa seperti Tanah Hitam,Desa Selakau Tua, Desa Temajuk sumber air nyaris tidak ada sumber air.
Dia menambahkan, sangat diperlukan bantuan dari dinas dan perusahaan terkait untuk pembuatan embung dan sekat kanal di daerah gambut yang rawan karhutla. Saat ini pemadaman udara telah dilakukan untuk menjangkau wilayah yang sulit dilakukan pemadaman dikarenakan terbatas sumber air.
"BPBD sambas berkomitmen akan memperkuat peningkatan koordinasi lintas sektor, penyebarluasan informasi peringatan dini, memperkuat kapasitas personil dan Masyarakat Peduli Api dalam menangani penanggulangan bencana karhutla."terangnya.
Menanggapi latar belakang kondisi tersebut, Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE) DLHK Kalbar, Hairil Anwar, yang hadir dalam rapat bersama di Aula Sayap Kiri Kantor Bupati Sambas. Mengatakan pentingnya penyatuan langkah seluruh pemangku kebijakan.
"Berbagai tantangan di lapangan seperti kendala sumber air, keterbatasan sarana prasarana, hingga kesiapan Masyarakat Peduli Api (MPA) diulas secara mendalam agar langkah mitigasi dapat dieksekusi secara tepat sasaran,"terangnya
Rakor yang turut diinisiasi melalui undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, ini berjalan secara inklusif. Jajaran DLHK Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Kabupaten Sambas, KPH Sambas, BKSDA, BMKG, Dinas PerkimLH Kabupaten Sambas, Dinas PUPR Kabupaten Sambas, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, TNI, Polri, hingga pemerintah kecamatan dan desa turut aktif urun rembuk memberikan masukan konstruktif guna memperkuat koordinasi
Baca Juga: Karhutla Belum Mereda di Kayong Utara, Lima Rumah Sudah Terbakar, Asap Pekat dan Krisis Air Bersih Hantui Warga
Dia menambahkan,pertemuan lintas instansi ini akhirnya menghasilkan sejumlah Rencana Tindak Lanjut (RTL) strategis, di antaranya percepatan pembentukan Tim Terpadu Pengurangan Bencana Karhutla di Kabupaten Sambas serta penguatan patroli terpadu.
"Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi padu antara Pemda Sambas, KPH, DLHK, TNI/Polri, Kecamatan dan seluruh elemen masyarakat, penanganan karhutla di wilayah perbatasan ini diyakini mampu dikendalikan secara optimal demi menjaga kelestarian lingkungan dan nama baik bangsa." Tutupnya. (yad)
Editor : Miftahul Khair