PONTIANAK POST - Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar mulai membangun koordinasi dengan sejumlah lembaga strategis di daerah.
Dalam rentang 14 hingga 22 Juli 2026, ia melakukan silaturahmi dengan Kodam XII/Tanjungpura dan Kejaksaan Tinggi Kalbar, serta menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Provinsi Kalbar dan Bank Indonesia.
Rangkaian agenda tersebut memperlihatkan penguatan koordinasi lintas sektor yang mencakup bidang keamanan, penegakan hukum, hingga pengendalian inflasi dan distribusi kebutuhan pokok.
Baca Juga: 23 Titik Api Muncul di Kalbar, Karhutla Langsung Jadi Tantangan Perdana Kapolda Alberd Teddy
Perkuat Sinergi TNI-Polri
Agenda koordinasi diawali dengan kunjungan silaturahmi Kapolda Kalbar ke Markas Kodam XII/Tanjungpura pada 14 Juli 2026.
Alberd Teddy didampingi Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Hindarsono beserta jajaran Pejabat Utama Polda Kalbar dan diterima langsung Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito.
Dalam pertemuan, kedua pimpinan institusi membahas pentingnya menjaga soliditas TNI-Polri sebagai fondasi keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Selain itu, komunikasi yang terbuka antarlembaga juga menjadi perhatian untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional, penanggulangan bencana, dan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Kapolda Kalbar Minta Personel Brimob Jaga Disiplin, Humanis, dan Hindari Sikap Arogan Saat Bertugas
Bangun Koordinasi Penegakan Hukum
Masih pada hari yang sama, Alberd Teddy melanjutkan agenda dengan mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Dalam pertemuan bersama Kepala Kejati Kalbar Dr. Emilwan Ridwan, kedua institusi membahas penguatan koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum.
Humas Polda Kalbar menyebutkan pertemuan tersebut difokuskan pada peningkatan komunikasi yang berkesinambungan antara kepolisian dan kejaksaan guna mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu.
Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara proses penyidikan dan penuntutan sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Bersama Pemprov Bahas Inflasi dan Distribusi BBM
Koordinasi lintas instansi kembali dilakukan Alberd Teddy saat menghadiri High Level Meeting TPID Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar pada 22 Juli 2026.
Rapat yang dipimpin Gubernur Kalbar tersebut membahas strategi menjaga stabilitas harga bahan pokok, memperkuat ketahanan pangan, dan mengantisipasi inflasi pada semester II 2026.
Baca Juga: Kapolda Kalbar Alberd Teddy Perkuat Antisipasi Karhutla dan Awasi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Dalam forum itu, Kapolda Kalbar menyampaikan komitmen Polda Kalbar untuk memperketat pengawasan distribusi bahan pokok dan barang bersubsidi agar ketersediaan pasokan serta stabilitas harga tetap terjaga.
Polda Kalbar juga mencatat telah menangani tiga kasus penimbunan bawang dan 37 kasus penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) sepanjang Juli 2026. Selain itu, kepolisian terus memantau praktik penjualan LPG di atas harga eceran tertinggi (HET).
Kapolda Kalbar juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau karena dapat memengaruhi sektor pertanian maupun aktivitas perekonomian masyarakat.
Menurut Humas Polda Kalbar, sinergi lintas instansi melalui penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM), kelancaran rantai pasok, dan kerja sama antardaerah menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas daerah.
Baca Juga: Kapolda Alberd Teddy Perketat Pengawasan Senjata Api dan Kendaraan Dinas Brimob di Kalbar
Dalam kurun waktu dua pekan, agenda yang dijalankan Kapolda Kalbar menunjukkan koordinasi dengan sejumlah institusi strategis di daerah, mulai dari TNI, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi Kalbar, hingga Bank Indonesia.
Pertemuan-pertemuan itu membahas berbagai isu, mulai dari keamanan wilayah, penegakan hukum, pengawasan distribusi energi dan bahan pokok, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla.
Editor : Miftahul Khair