PONTIANAK POST - Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar memilih pendekatan yang lebih hulu dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang masih membayangi wilayah perbatasan.
Bagi Teddy, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan penindakan setelah kasus terjadi, melainkan harus diputus sejak awal melalui pencegahan, deteksi dini, dan kolaborasi lintas lembaga.
Sikap itu terlihat dalam rapat koordinasi Polda Kalbar bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait pencegahan TPPO dan eksploitasi anak di Balai Kemitraan Polda Kalbar, Selasa (21/7).
Di forum itu, Teddy menegaskan bahwa Kalbar memiliki kerentanan karena menjadi jalur transit sindikat lintas negara yang bekerja secara sistematis dan memanfaatkan kondisi masyarakat yang rentan.
60 Kasus Jadi Alarm, Ditres PPA-PPO Jadi Ujung Tombak
Kapolda Teddy mengungkapkan, hingga kini Polda Kalbar telah menangani 60 kasus TPPO.
“Kalbar memiliki kerentanan karena menjadi jalur transit sindikat lintas negara. Kami berkomitmen mendukung penuh program KPAI dan memperkuat upaya pencegahan maupun penindakan,” ujar Teddy.
Untuk memperkuat penanganan, Teddy menetapkan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) sebagai leading sector dalam perang melawan TPPO.
Baca Juga: Kapolda Alberd Teddy Perkuat Perang Melawan TPPO, Kalbar Jadi Sasaran Para Sindikat
“Ditres PPA-PPO akan menjadi leading sector yang dibackup fungsi lain untuk menekan rangkaian peristiwa ini agar tidak terulang kembali,” katanya.
Serang dari Hulu dan Saling Bekerjasama
Teddy menilai pemberantasan TPPO harus dimulai sejak hulu, terutama lewat edukasi masyarakat mengenai modus perekrutan ilegal. Ia menyebut salah satu pola yang kerap muncul adalah pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara ilegal dan praktik pengantin pesanan.
Kelompok masyarakat di wilayah pedalaman dan daerah hulu disebut menjadi target karena minim informasi tentang prosedur resmi bekerja di luar negeri.
Karena itu, menurut Teddy, polisi tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, keluarga, dan lembaga perlindungan anak harus ikut terlibat dalam pencegahan.
Bandara dan Jalur Perbatasan Jadi Titik Awal Deteksi
Sebagai provinsi perbatasan, Kalbar memiliki banyak jalur keluar masuk yang rawan dimanfaatkan sindikat perdagangan orang. Teddy menekankan pentingnya pengawasan di titik strategis, mulai dari jalur udara, laut, hingga darat.
Salah satu langkah konkret dilakukan Polres Kubu Raya dengan memperkuat pengawasan di Bandara Supadio sebagai pintu transit mobilitas masyarakat.
Baca Juga: Sekda Sanggau Dorong Kolaborasi Cegah Kerja Paksa dan TPPO di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Kapolres Kubu Raya AKBP Kadek Ary Mahardika menyebut pihaknya telah menjalin kerja sama dengan pengelola bandara untuk memperkuat deteksi dini.
“Wilayah kami sangat strategis karena memiliki bandara sebagai titik transit, sehingga kami sudah melakukan MoU dengan pihak Bandara Supadio sebagai alarm deteksi dini jaringan TPPO,” ujarnya.
Pendekatan Humanis
Selain pencegahan dan pengawasan, Teddy juga menekankan bahwa penanganan TPPO harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Korban dan calon korban perlu dilindungi sejak awal melalui edukasi dan pendampingan, bukan semata diposisikan sebagai objek penindakan.
Komisoner KPAI Bidang TPPO dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah menilai kerja sama lintas lembaga menjadi sangat mendesak karena sindikat bekerja dengan pola yang semakin kompleks.
Ia juga menyoroti kasus penjualan 18 bayi ke luar negeri dengan modus adopsi ilegal sebagai pengingat bahwa eksploitasi bisa menyasar anak dengan berbagai cara.
Dalam konteks itu, kolaborasi Polda Kalbar dengan KPAI menjadi penting untuk memperkuat perlindungan anak sekaligus mempersempit ruang gerak sindikat.
Editor : Miftahul Khair