PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar menggelar Penguatan Kapasitas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selama dua hari, 25–26 Juli, di Balai Petitih Kantor Gubernur sebagai langkah mempercepat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Kegiatan yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar itu diawali apel yang dipimpin Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, serta menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan kepala daerah, yakni Rektor Universitas Tanjungpura Garuda Wiko, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, dan Bupati Kubu Raya Sujiwo.
Kepemimpinan Jadi Kunci Pelayanan Publik
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menegaskan kegiatan tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan upaya memperkuat karakter kepemimpinan dan menyatukan langkah seluruh pimpinan perangkat daerah dalam menjalankan pembangunan daerah.
Baca Juga: Serahkan SK Kenaikan Pangkat, Jonny Pesta Simamora Dorong ASN Kanwil Kemenkum Kalbar Raih WBBM
"Ini bukan sekadar awal dari sebuah kegiatan, tetapi momentum memperkuat kembali karakter dan kualitas kepemimpinan sehingga seluruh pimpinan mampu memikul tanggung jawab terhadap arah pembangunan dan masa depan Kalbar," ujar Krisantus saat memberikan arahan.
Menurut Krisantus, pejabat pimpinan tinggi tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus menjadi penggerak organisasi, teladan bagi aparatur, sekaligus pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan nyata.
Ia menegaskan jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan pengabdian kepada masyarakat. "Kepemimpinan adalah pengabdian, bukan sekadar kehormatan," tegasnya.
Hilangkan Ego Sektoral, Perkuat Kolaborasi
Krisantus juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar meninggalkan ego sektoral demi memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan Kalimantan Barat yang lebih efektif.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Dalami Strategi Hilirisasi Merek Bersama DJKI dan EIGER untuk Dukung UMKM
Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak ditentukan oleh satu organisasi perangkat daerah yang bekerja sendiri, melainkan kemampuan seluruh instansi membangun kolaborasi sebagai satu tim.
Ia menilai transformasi birokrasi hanya dapat berjalan apabila para pemimpin memiliki keberanian mengambil keputusan strategis, menjaga integritas, dan mampu bekerja lintas sektor.
Investasi Jangka Panjang Pengembangan ASN
Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kalbar untuk meningkatkan kompetensi pejabat pimpinan tinggi agar mampu menjawab tantangan birokrasi yang semakin dinamis.
Baca Juga: Proporsi ASN Berpendidikan Rendah Naik, BKN Minta Penguatan Kompetensi dan Tambahan Anggaran
Menurut Windy, pengembangan kapasitas ASN tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga membentuk pemimpin yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
Ia berharap penguatan kompetensi tersebut melahirkan pemimpin birokrasi yang berintegritas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mampu membangun kolaborasi, serta mempercepat transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Kegiatan yang diselenggarakan BPSDM Kalbar ini menjadi salah satu investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi Kalbar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (bar)
Editor : Hanif