PONTIANAK POST – Persoalan distribusi solar subsidi di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan. Ratusan sopir angkutan yang tergabung dalam Persatuan Sopir Kalbar menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui aksi damai di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/7/2026). Mereka meminta pemerintah memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima angkutan yang berhak, sekaligus menindak tegas berbagai dugaan penyalahgunaan di lapangan.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan, didampingi Karoops Polda Kalbar Kombes Pol Marsdianto dan Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto. Dialog berlangsung terbuka dengan fokus mencari solusi atas keluhan sopir yang selama ini harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan solar subsidi.
Waktu Kerja Habis di Antrean Solar
Bagi para sopir angkutan, solar subsidi bukan sekadar bahan bakar, melainkan penopang utama mata pencaharian.
Mereka mengaku waktu yang seharusnya digunakan untuk mengangkut barang dan mencari nafkah justru habis di antrean SPBU. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya ritase angkutan, meningkatnya biaya operasional, hingga menurunnya pendapatan keluarga.
Dalam dialog bersama pemerintah, perwakilan sopir meminta dibentuk pengawasan terpadu terhadap distribusi BBM bersubsidi, penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan, jaminan ketersediaan solar bagi angkutan yang berhak, serta penyaluran yang lebih adil dan tepat sasaran.
"Kami berharap pemerintah segera memberikan solusi nyata terhadap persoalan distribusi solar subsidi yang selama ini dihadapi para sopir angkutan," ujar perwakilan Persatuan Sopir Kalbar.
Polda Kalbar Tegaskan Siap Kawal Distribusi BBM Subsidi
Menanggapi aspirasi tersebut, Karoops Polda Kalbar Kombes Pol Marsdianto menegaskan Polri berkomitmen menjaga keamanan sekaligus mengawal kelancaran distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Barat.
Selain menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung, kepolisian akan mengedepankan langkah preventif dan persuasif, mulai dari mengatur antrean di SPBU hingga mengurai kemacetan yang timbul akibat tingginya permintaan BBM.
"Kami berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar. Apabila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan, akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Kombes Pol Marsdianto.
Penegakan Hukum hingga Pengaturan Antrean
Polda Kalbar memastikan pengawasan tidak hanya difokuskan pada keamanan selama aksi berlangsung, tetapi juga terhadap proses distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
Apabila ditemukan praktik penyalahgunaan, kepolisian akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara di SPBU, personel kepolisian akan membantu mengatur antrean dan mengurai kemacetan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi para sopir yang selama ini mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi.
Polri Ajak Masyarakat Manfaatkan Layanan 110
Karoops Polda Kalbar juga mengajak masyarakat memanfaatkan Call Center Polri 110 untuk melaporkan berbagai persoalan yang ditemui di lapangan, termasuk dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun gangguan keamanan lainnya.
Menurutnya, layanan tersebut telah terintegrasi secara berjenjang sehingga setiap laporan masyarakat akan dipantau hingga memperoleh tindak lanjut dari petugas.
"Masyarakat dapat memanfaatkan Call Center Polri 110 untuk melaporkan berbagai permasalahan, mulai dari gangguan kamtibmas hingga bantuan darurat di jalan. Setiap laporan akan dipantau sampai mendapatkan tindak lanjut," ujar Marsdianto.
Sinergi Diharapkan Hadirkan Solusi
Polda Kalbar mengapresiasi aksi damai yang berlangsung tertib dan kondusif.
Pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus memperkuat koordinasi agar distribusi solar subsidi benar-benar tepat sasaran, sehingga aktivitas angkutan barang dan roda perekonomian masyarakat tidak lagi terganggu.
BPH Migas menegaskan BBM subsidi diperuntukkan bagi konsumen yang telah ditetapkan pemerintah. Pengawasan distribusi dilakukan melalui sistem digital, termasuk penggunaan QR Code pada Program Subsidi Tepat Pertamina untuk memastikan penyaluran lebih akuntabel dan tepat sasaran. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro