PONTIANAK POST - Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Laporan harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar per 27 Juli 2026, penanganan karhutla tidak lagi terpusat di satu wilayah, melainkan telah dilakukan di berbagai daerah dengan karakteristik, dan tingkat keparahan yang berbeda-beda.
Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar, Daniel mengatakan, hampir seluruh daerah yang rawan karhutla kini telah melakukan patroli maupun pemadaman di lapangan. Meski demikian, Kabupaten Kubu Raya masih menjadi salah satu wilayah dengan intensitas penanganan paling tinggi.
"Operasi darat terus dilakukan oleh BPBD kabupaten/kota bersama TNI, Polri, Manggala Agni, KPH, pemerintah desa hingga masyarakat sesuai kondisi di masing-masing daerah," ujarnya.
Baca Juga: Hari Ke-13 Karhutla Kubu Raya, Tim Gabungan Berpacu Padamkan Api demi Selamatkan Permukiman
Data Pusdalops menunjukkan, operasi pemadaman pada 26 Juli dilakukan di Kubu Raya, Sintang, Melawi, Kayong Utara, Ketapang, Mempawah, Bengkayang, Sambas serta wilayah lain yang menjadi prioritas penanganan. Sebagian besar petugas di lapangan menghadapi kendala yang sama, yakni minimnya sumber air untuk proses pemadaman.
Di Kabupaten Kubu Raya, pemadaman dilakukan di sejumlah titik, di antaranya Desa Limbung, Kuala Dua, Punggur Kecil, Arang Limbung hingga Rasau Jaya. Luas lahan yang terbakar di beberapa lokasi bervariasi, mulai sekitar satu hektare hingga belasan hektare. “Kondisi terakhir sebagian besar masih mengeluarkan asap sehingga memerlukan penanganan lanjutan,” katanya.
Di Kabupaten Mempawah, petugas menangani kebakaran di Kecamatan Mempawah Timur, Sungai Kunyit, Segedong dan Jongkat. Salah satu lokasi terluas berada di Desa Peniti Besar, Kecamatan Segedong, dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 12 hektare. Selain minim sumber air, petugas juga menghadapi keterbatasan akses menuju lokasi kebakaran.
Sementara itu, di Kabupaten Bengkayang, pemadaman dan pemantauan dilakukan di Kecamatan Suti Semarang, Sanggau Ledo dan Tujuh Belas. Luas lahan terbakar di beberapa titik berkisar antara empat hingga 12 hektare dan seluruhnya dilaporkan telah padam.
Baca Juga: Brimob Kalbar Terjunkan Tim Siaga Karhutla di Kubu Raya, Warga Diminta Segera Lapor Titik Api
Di Kabupaten Sambas, karhutla terjadi di Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, dengan luas lahan terbakar sekitar lima hektare. Hingga laporan terakhir, kondisi di lokasi masih berasap sehingga terus dipantau petugas gabungan.
Penanganan juga berlangsung di Kabupaten Ketapang, baik oleh BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Manggala Agni maupun kepolisian. Titik-titik kebakaran tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Muara Pawan, Kendawangan, Benua Kayong, Manis Mata, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Simpang Dua hingga Nanga Tayap.
Di wilayah Kayong Utara, pemadaman dilakukan di Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir dan Pulau Maya Karimata. “Beberapa titik masih berasap, dan membutuhkan penanganan lanjutan karena kebakaran terjadi di lahan gambut,” tambahnya.
Baca Juga: Wali Kota Pontianak Tegaskan Pembakar Lahan Akan Diproses Hukum, Patroli Karhutla Kini Diperketat
Sementara di Kabupaten Sintang dan Melawi, kebakaran terjadi di sejumlah titik dengan luasan berkisar satu hingga dua hektare. Sebagian lokasi telah berhasil dipadamkan, namun masih terdapat titik api yang terus dipantau agar tidak kembali meluas.
Daniel menambahkan, selain mengerahkan satgas darat, BPBD Kalbar juga mengoptimalkan operasi udara melalui patroli, dan water bombing. Ia mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar kebakaran tidak meluas, dan dapat segera ditangani petugas.
“Pada 27 Juli (Senin), helikopter patroli dijadwalkan menyisir wilayah Kubu Raya, Kayong Utara dan Ketapang, sementara helikopter water bombing difokuskan untuk pemadaman di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,” katanya
Jaga Ekosistem Gambut
Menjaga ekosistem gambut tetap basah menjadi salah satu langkah penting dalam menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama saat musim kemarau. Untuk itu, Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM) Kota Pontianak terus memperkuat perlindungan dan pengelolaan gambut di seluruh wilayah Kalimantan melalui berbagai program pemulihan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat.
Baca Juga: Api Tinggal Dua Langkah dari Rumah, Karhutla Kepung Permukiman di Kubu Raya
Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM) Kota Pontianak, Yunus Sudaryanti mengatakan, perlindungan ekosistem gambut merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan karhutla sekaligus mitigasi perubahan iklim.
Di Kalimantan Barat (Kalbar), total luas ekosistem gambut mencapai 2,79 juta hektare. Dari jumlah tersebut, 1,15 juta hektare atau 41,15 persen berada di kawasan hutan, sedangkan 1,64 juta hektare atau 58,85 persen berada di Areal Penggunaan Lain (APL).
“Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar ekosistem gambut berada di luar kawasan hutan sehingga pengelolaannya memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya.
Kalimantan merupakan salah satu bentang ekosistem gambut terpenting di Indonesia dengan total luas mencapai sekitar 8,40 juta hektare. Dengan demikian, Kalbar memiliki ekosistem gambut sekitar 33,28 persen dari total luas gambut di Pulau Kalimantan.
Hal ini menurutnya telah menempatkan Kalbar memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi hidrologis, serta menyimpan cadangan karbon. Selain itu, Kalbar juga berperan dalam pengendalian perubahan iklim, serta mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
Sebaran gambut terdapat di seluruh kabupaten dan kota di Kalbar. Kabupaten Kubu Raya memiliki luasan terbesar, yakni 785,9 ribu hektare atau sekitar 28,10 persen dari total luas gambut provinsi. Selanjutnya diikuti Kapuas Hulu seluas 475,5 ribu hektare, Ketapang 432,6 ribu hektare, dan Kayong Utara 300,3 ribu hektar. Sebaliknya, luasan gambut terkecil berada di Kota Singkawang sebesar 6,01 ribu hektare, Kota Pontianak 11,16 ribu hektare, dan Melawi 14,85 ribu hektare.
"Data tersebut menunjukkan bahwa bentang ekosistem gambut di Kalimantan Barat memiliki nilai ekologis yang sangat strategis sehingga membutuhkan pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan," ujarnya.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang memiliki wilayah kerja mencakup seluruh provinsi di Kalimantan, BPEGM Pontianak menurutnya menjalankan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove mulai dari penyusunan program, inventarisasi, verifikasi data, pemantauan, evaluasi, hingga pelaksanaan pemulihan ekosistem.
Baca Juga: Karhutla Dekati Runaway Bandara Supadio, BPBD Bergerak Cepat Padamkan Api
Ia menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
"Melalui pengelolaan yang terintegrasi, kita tidak hanya menjaga fungsi hidrologis gambut dan mencegah kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan gambut yang berkelanjutan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemulihan ekosistem gambut tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembasahan atau rehabilitasi vegetasi. Keberhasilan pengelolaan gambut menurutnya sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat.
“Karena itu, melalui Program Desa Mandiri Peduli Gambut, kami mendorong penguatan kapasitas masyarakat, revitalisasi ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga tinggi muka air tanah, memulihkan vegetasi, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan ancaman karhutla. (bar/sti)
Editor : Hanif