PONTIANAK POST - Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang disorot DPR dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat fenomena El Nino beriringan dengan musim kemarau 2026. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera memetakan ancaman bencana dan potensi dampaknya di setiap daerah.
Pemetaan dinilai penting agar pemerintah dapat menyusun langkah antisipasi yang lebih akurat dan tepat sasaran, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi karhutla secara berulang, termasuk Kalimantan Barat.
Baca Juga: BPBD Kalbar Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana Asap hingga November, 200 Hotspot Terdeteksi
Kalbar Masuk Daerah yang Disorot DPR
Alex menyebut Kalimantan Barat bersama Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan sebagai daerah yang selama ini menjadi langganan karhutla.
Menurut dia, ancaman di setiap daerah tidak selalu sama. Karena itu, pemetaan yang dilakukan BNPB harus mampu menggambarkan karakteristik risiko di masing-masing wilayah agar langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih terukur.
“Data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Kekhawatiran terhadap ancaman karhutla di Kalimantan Barat bukan tanpa dasar. Data BNPB per 29 Juli 2026 mencatat total luas lahan terbakar di Kalbar hingga 25 Juli 2026 mencapai 28.680,47 hektare berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan.
Kondisi tersebut memperkuat dorongan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman agar BNPB memetakan ancaman bencana secara lebih rinci. Pemetaan dinilai penting untuk memastikan langkah pencegahan dan penanganan diarahkan ke wilayah yang memiliki risiko lebih tinggi.
Ancaman tersebut juga masih perlu diwaspadai memasuki akhir Juli. BMKG Kalimantan Barat memperingatkan adanya potensi kemudahan terjadi karhutla di sebagian besar wilayah Kalbar pada periode 29 Juli hingga 4 Agustus 2026.
Baca Juga: BMKG Tetapkan Enam Provinsi Prioritas Operasi Modifikasi Cuaca, Kalbar Hadapi Ancaman El Nino
El Nino Beriringan dengan Puncak Kemarau
Dorongan pemetaan tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya merancang langkah menghadapi musim kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino. Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas pada Selasa (28/7).
Alex menjelaskan BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung pada Juli hingga September 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena periode kemarau berpotensi meningkatkan risiko bencana di sejumlah wilayah.
Pada Juli, puncak kemarau diprediksi terjadi di 83 zona musim (ZOM) atau mencakup 12,26 persen luas daratan Indonesia. Pada Agustus, puncak kemarau diperkirakan terjadi di 369 ZOM atau 48,84 persen luas daratan.
Sementara pada September, puncak kemarau diprediksi terjadi di 169 ZOM atau 25,41 persen luas daratan Indonesia.
Karhutla di Kalbar Diminta Tidak Menjadi Siklus Berulang
Alex menilai ancaman karhutla di sejumlah provinsi, termasuk Kalimantan Barat, membutuhkan langkah antisipasi yang lebih serius. Ia mengingatkan agar kejadian berulang setiap tahun tidak kembali menimbulkan dampak kemanusiaan.
"Nyaris setiap tahun karhutla jadi peristiwa berulang di tujuh provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti merayakan ulang tahun," kata dia.
Baca Juga: Antisipasi El Nino, Prabowo Tekankan Ketersediaan Air Bersih dan Pencegahan Karhutla
Menurut Alex, Kementerian Kehutanan harus mampu merancang langkah antisipatif agar tragedi pada tahun sebelumnya tidak terulang. Ia menyinggung kehilangan nyawa personel Manggala Agni, termasuk TNI dan Polri, ketika menjalankan tugas negara memadamkan Karhutla.
“Ini jangan berulang lagi,” kata pria yang juga menjabat Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI itu.
Keselamatan Petugas Pemadam Jadi Sorotan
Ancaman Karhutla bukan hanya berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Keselamatan personel yang bertugas memadamkan api juga menjadi perhatian.
Alex mengatakan perangkat perlindungan diri petugas yang diterjunkan untuk memadamkan Karhutla hanya seadanya. Kondisi lokasi kebakaran yang berada di tengah rimba belantara juga menjadi tantangan yang tidak sederhana.
"Sepantasnya, kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa,” katanya.
Baca Juga: Menteri Kehutanan Perkuat Pencegahan Karhutla Antisipasi Dampak El Nino, Kalbar Jadi Fokus Perhatian
BNPB Didorong Petakan Risiko Secara Spesifik
Bagi Kalimantan Barat, pemetaan risiko yang lebih spesifik dinilai penting untuk menentukan langkah pencegahan sebelum karhutla meluas. Data tersebut juga dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengarahkan personel, peralatan, dan strategi penanganan ke wilayah yang memiliki tingkat ancaman lebih tinggi.
Alex menilai kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data akan membantu menghasilkan langkah antisipasi yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran.*
Editor : Uray RonaldSumber : Antara