WALHI: Kalbar Jadi Episentrum Karhutla Nasional, 74 Persen Hotspot Kalimantan Berada di Kawasan Konsesi

 

PONTIANAK POST – Kalimantan Barat kembali menjadi wilayah paling rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Pemantauan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat provinsi ini memiliki 17.236 hotspot, tertinggi secara nasional, dengan luas indikatif kebakaran mencapai 28.680 hektare sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026.

Temuan tersebut menjadi alarm serius menjelang puncak musim kemarau. WALHI juga mengungkap 74 persen hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan, memperkuat dugaan bahwa persoalan karhutla tidak semata dipicu faktor cuaca, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam dan lemahnya pengawasan.

 

Kalbar Menjadi Wilayah dengan Hotspot Terbanyak

Secara nasional, WALHI mencatat 118.420 hotspot dengan luas indikatif karhutla mencapai 107.649 hektare.

Dari jumlah tersebut, Kalimantan menyumbang 34.262 hotspot dengan luas indikatif kebakaran sekitar 33.837 hektare, tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 17.236 titik, atau sekitar separuh dari total hotspot di Pulau Kalimantan.

Mayoritas hotspot yang terdeteksi memiliki tingkat kepercayaan medium hingga tinggi, yang mengindikasikan tingginya potensi kebakaran di lapangan.

Lonjakan Terjadi pada Juli

WALHI mencatat eskalasi signifikan sepanjang Juli 2026.

Setelah April hingga Juni jumlah hotspot berkepercayaan tinggi tidak pernah melebihi 74 titik per bulan, pada Juli jumlahnya melonjak menjadi 615 hotspot.

Di Kalimantan Barat, peningkatan berlangsung paling tajam dengan 778 hotspot, atau sekitar 65 persen dari seluruh hotspot berkepercayaan tinggi di Pulau Kalimantan.

Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal bahwa ancaman karhutla telah memasuki fase peringatan dini sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.

BMKG mencatat sebagian wilayah Kalimantan Barat mulai memasuki musim kemarau sejak Juni 2026. Dalam prediksi musim kemarau yang diperbarui pada Juni 2026, BMKG memperkirakan sebagian besar Kalimantan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus hingga September. Selain itu, peluang terjadinya El Niño pada 2026 diperkirakan sangat tinggi dan dapat memperkuat kondisi atmosfer yang lebih kering, sehingga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah gambut yang rentan terbakar.

74 Persen Hotspot Berada di Kawasan Konsesi

Temuan yang menjadi sorotan utama WALHI adalah dominasi hotspot di kawasan berizin usaha.

Dari 34.262 hotspot di Pulau Kalimantan, sebanyak 25.524 titik atau sekitar 74 persen berada di dalam kawasan konsesi perusahaan.

Rinciannya meliputi:

Menurut WALHI, data tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kawasan konsesi, terutama yang berada di ekosistem gambut dan hutan alam.

"Data kami menunjukkan bahwa 74 persen hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan. Lagi-lagi data ini membuktikan bahwa akar persoalan karhutla adalah gagalnya negara memastikan perlindungan ekosistem penting seperti gambut dan hutan serta lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan," kata Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian.

Perusahaan dengan Hotspot Terbanyak

Perkebunan Kelapa Sawit

PBPH

Pertambangan

Catatan Redaksi: Keberadaan hotspot di dalam area konsesi tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum atau kesengajaan oleh perusahaan. Penetapan tanggung jawab memerlukan proses verifikasi lapangan dan penegakan hukum oleh instansi berwenang.

WALHI Minta Presiden Evaluasi Seluruh Perizinan

WALHI mendesak pemerintah melakukan koreksi kebijakan secara menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya alam.

"Presiden harus memimpin proses penegakan hukum dengan mengevaluasi menyeluruh perizinan, terutama yang berada di ekosistem gambut dan hutan alam. Mencabut izin perusahaan yang bermasalah dan memastikan korporasi membayar penuh biaya pemulihan ekosistem serta penanganan karhutla," ujar Uli.

Ia juga menilai pemerintah perlu menjalankan mandat TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan Juga Waspada

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, menyebut karhutla di provinsinya merupakan persoalan berulang sejak 2015.

"Masyarakat Kalimantan Tengah belum merdeka dari kabut asap akibat rusaknya tata kelola gambut oleh negara," katanya.

Sementara itu, Direktur WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, mencatat terdapat 1.281 hotspot di provinsinya sepanjang 1 Mei hingga 22 Juli 2026.

Sebanyak 907 hotspot berada di kawasan konsesi pertambangan dan perkebunan sawit.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi seluruh pemegang izin dan menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin apabila terbukti lalai.

WALHI Kalbar: Gambut Rusak Memperparah Karhutla

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan sebagian besar karhutla di Kalbar terjadi di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG).

WALHI memperkirakan luas indikatif lahan gambut yang terbakar telah mencapai sekitar 7.000 hektare.

"Hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi seluruh perizinan di Kawasan Hidrologis Gambut. Pemerintah tidak boleh hanya bertindak reaktif ketika kebakaran terjadi, tetapi juga melakukan langkah preventif agar kebakaran berulang dapat diminimalkan," ujar Indra.

Menurutnya, kerusakan fungsi ekologis gambut akibat pembukaan lahan dan pembangunan kanal membuat Kalimantan Barat semakin rentan mengalami kebakaran setiap musim kemarau.

---

Fakta Penting

 

Editor : Aristono Edi Kiswantoro