PONTIANAK POST - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menilai Kalimantan Barat masih memiliki potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum tergarap optimal. Potensi tersebut diperkirakan mencapai Rp2 triliun hingga Rp3 triliun.Krisantus menilai masih banyak sumber penerimaan daerah yang belum dimaksimalkan. Salah satunya berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP). Menurutnya, target penerimaan PAP sebesar Rp26 miliar belum mencerminkan potensi sebenarnya jika dibandingkan dengan banyaknya perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di Kalimantan Barat.
"PT ICA saja pada 2025 membayar PAP sekitar Rp1,7 miliar, dan tahun ini diperkirakan lebih dari Rp2 miliar. Sementara perusahaan yang beroperasi di Kalbar jumlahnya lebih dari seribu. Artinya, potensi penerimaan masih sangat besar," kata di Kantor DPRD Kalbar, baru-baru ini.
Selain PAP, Krisantus juga menyoroti banyaknya kendaraan operasional perusahaan yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah, bahkan ada yang tidak menggunakan nomor polisi. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan potensi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tidak masuk ke kas daerah.
Baca Juga: Benarkah Alat Penghemat BBM Efektif? Simak Faktanya Sebelum Membeli
"Mereka menggunakan jalan di Kalbar dan membeli BBM di Kalbar, tetapi pajaknya dibayarkan ke daerah lain. Ini perlu ditertibkan agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah," ujarnya.
Ia bahkan mendorong DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menginventarisasi dan menertibkan kendaraan operasional perusahaan yang belum berpelat Kalimantan Barat.
Krisantus juga menyinggung persoalan distribusi BBM yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut jika ditemukan praktik penyimpangan yang mengakibatkan kelangkaan BBM.
"Kalau memang ada penyimpangan dalam distribusi BBM yang merugikan masyarakat, tentu harus diungkap dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ingin masyarakat memperoleh haknya," tegasnya.
Baca Juga: Musim Kemarau di Kayong Utara, Antrean BBM Panjang Bikin Distribusi Air Bersih Warga Terkendala
Sebagai solusi jangka panjang, Krisantus mendorong pemanfaatan cangkang kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik melalui kolaborasi antara PLN, pemerintah daerah, dan BUMD. Menurutnya, pemanfaatan energi lokal dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil.
Ia juga meminta percepatan pengerukan alur Sungai Kapuas yang selama ini menjadi kendala masuknya kapal pengangkut BBM maupun logistik ke Kalimantan Barat.
"Pendangkalan alur Sungai Kapuas harus segera ditangani agar distribusi BBM dan logistik tidak terganggu serta aktivitas perekonomian tetap berjalan lancar," pungkasnya.
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Barat mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pertamina segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang terjadi di Kalimantan Barat.
Baca Juga: BBM Kapuas Hulu Dipastikan Aman, Polres Ingatkan Warga Tak Panic Buying
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Koordinator Wilayah KSBSI Kalimantan Barat sekaligus Koordinator Aliansi Serikat Pekerja/Buruh Kalimantan Barat, Suherman, dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan di Pontianak, kemarin siang.
Suherman menilai kelangkaan Pertalite telah memberikan dampak nyata terhadap aktivitas masyarakat, terutama para pekerja dan buruh yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
"Kelangkaan Pertalite telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk mobilitas pekerja dan buruh dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari," ujar Suherman dalam pernyataan sikap yang diterima Pontianak Post.
Baca Juga: Percepat Normalisasi BBM di Kalbar, Pertamina Tambah Stok hingga Salurkan Pasokan Sejak Tengah Malam
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas tenaga kerja, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas kerja serta meningkatkan beban biaya hidup pekerja.
Ia mengatakan, distribusi BBM yang belum merata juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan berpotensi memicu ketidakstabilan sosial apabila tidak segera ditangani.
Atas kondisi tersebut, KSBSI Kalbar mendesak pemerintah pusat melalui kementerian terkait bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan Pertalite.
Selain itu, KSBSI meminta Pertamina memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar, tepat sasaran, serta mencegah terjadinya penimbunan maupun penyimpangan dalam penyalurannya.
"Kami juga mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat dari aparat penegak hukum terhadap distribusi BBM agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu," kata Suherman.
Di sisi lain, KSBSI mengajak masyarakat tetap menjaga ketertiban serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum selama persoalan kelangkaan BBM masih berlangsung.
Suherman berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut demi menjaga stabilitas ekonomi daerah serta kesejahteraan para pekerja dan buruh di Kalimantan Barat. (mse)
Editor : Hanif