PONTIANAK POST — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat menerima kunjungan kerja krusial dalam rangka penguatan pengawasan internal. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo, hadir memimpin langsung kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan di Aula Soepomo Kanwil Kemenkum Kalbar, Kamis (30/7).
Agenda seremonial yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora, Inspektur Wilayah IV Bambang Setyabudi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid, Plh Kepala Divisi P3H Dini Nursilawati, jajaran pejabat struktural, fungsional, hingga seluruh pegawai ASN di lingkungan Kantor Wilayah.
Dalam pembukaannya, Kepala Kantor Wilayah Jonny Pesta Simamora menyampaikan apresiasi mendalam atas hadirnya Inspektur Jenderal beserta rombongan di Bumi Khatulistiwa. Menurutnya, supervisi ini memberikan dorongan moral yang kuat bagi jajarannya dalam meningkatkan capaian kinerja serta memantapkan komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Baca Juga: Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperda BMD Kubu Raya Perkuat Tata Kelola dan Cegah Korupsi
Jonny menguraikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalbar saat ini tengah berjuang meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan telah memasuki tahapan desk evaluasi. Ia menegaskan, ikhtiar membangun budaya pelayanan prima serta area bebas dari korupsi bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan komitmen moral utama dalam melayani masyarakat.
Lebih lanjut, Jonny juga memaparkan kondisi geografis Kalbar yang mencakup 14 kabupaten/kota dengan luas wilayah mencapai 1,13 kali Pulau Jawa. Keterbatasan akses transportasi serta jaringan telekomunikasi di sejumlah titik menjadi tantangan nyata dalam meratakan jangkauan layanan hukum.
"Kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam menghadirkan pelayanan hukum yang merata. Namun hal tersebut tidak mengurangi semangat seluruh jajaran untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kalimantan Barat," ujar Jonny.
Ia menambahkan, mayoritas indikator kinerja utama telah tuntas dilaksanakan. Tindak lanjut rekomendasi pengawasan—seperti penyelesaian temuan pemeriksaan, pengembalian belanja modal, hingga pemulihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)—berjalan optimal. Saat ini hanya tersisa satu item yang masih dalam proses penyelesaian bersama pihak ketiga dengan target tuntas pada akhir tahun.
Baca Juga: Lindungi Ribuan UMKM, Ketapang dan Kemenkum Kalbar Kaji Perda Kekayaan Intelektual
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Hendro Pandowo menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar. Ia turut menyampaikan salam hangat dari Menteri Hukum, Wakil Menteri Hukum, serta Sekretaris Jenderal kepada seluruh ASN yang terus menjaga kualitas pelayanan publik di daerah.
Dalam pengarahannya, Hendro menekankan pentingnya menuntaskan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan tanpa tersisa. Selain akuntabilitas keuangan, ia menggarisbawahi pentingnya penegakan disiplin ASN, bijak dalam memanfaatkan media sosial dengan menjaga etika institusi, serta menghindari gaya hidup mewah (pamer/hedonisme).
Terkait dengan pembangunan Zona Integritas, Hendro mengingatkan bahwa predikat WBBM memerlukan konsistensi penuh: bebas dari temuan berulang, nihil isu negatif di media, serta menghadirkan inovasi konkret yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Kami berharap Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mampu meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun ini. Berbagai upaya telah dilakukan, dan saya mengajak seluruh jajaran menjaga integritas, disiplin, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," tegas Hendro.
Kunjungan kerja dan evaluasi ini diharapkan semakin memperkokoh pengawasan internal di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar, sehingga mampu mendorong terwujudnya tata kelola birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan tepercaya bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat.
Editor : Miftahul Khair