PONTIANAK POST – Pemerintah Kota Pontianak merotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas di lingkungan Pemkot Pontianak. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (30/7/2026).
Rotasi dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong akibat pensiun, hasil evaluasi jabatan, serta bagian dari penataan organisasi. Wali Kota berharap pejabat yang dilantik mampu memperkuat pelayanan publik dan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Daftar Pejabat Eselon II yang Menempati Jabatan Baru
Dalam rotasi tersebut, sejumlah pejabat eselon II mendapat amanah baru di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Mereka yang dilantik meliputi:
- Derry Gunawan sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- Utin Sri Lena sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan.
- Firayanta sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
- Rendrayani sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
- Sri Sujiarti sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Yuli Trisna Ibrahim sebagai Kepala Bapperida.
- Much Yamin sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- RM Nasir sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Selain pejabat pimpinan tinggi pratama, Syarifah Welly dilantik sebagai Camat Pontianak Timur.
Sementara itu, sejumlah lurah juga menempati jabatan baru, yakni Yully Wanda Sari sebagai Lurah Sungai Jawi Luar, Muliansjah sebagai Lurah Siantan Hulu, Muliawan sebagai Lurah Saigon, Nur Apriliawati sebagai Lurah Bansir Darat, serta Nur Santriana Rahayu sebagai Lurah Tanjung Hilir.
Rotasi Dilakukan Setelah Proses Evaluasi Berbulan-bulan
Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, rotasi dan pengisian jabatan tersebut telah melalui proses panjang selama tiga hingga empat bulan.
Menurutnya, proses itu dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong akibat pejabat memasuki masa pensiun, hasil evaluasi jabatan, sekaligus penataan organisasi agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal.
"Pelantikan dan pengambilan sumpah ini bukan sekadar acara seremoni, tapi menjadi penyemangat Bapak-Ibu untuk bekerja membantu Pemerintah Kota Pontianak," ujarnya.
Edi juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat atas pengabdian di jabatan sebelumnya. Ia menilai sebagian besar telah menunjukkan kinerja yang baik, namun capaian tersebut harus terus ditingkatkan di tempat tugas yang baru.
"Tunjukkan profesionalisme, kompetensi, dan kemampuan dalam melakukan inovasi dan kreativitas untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kota Pontianak," tegasnya.
Wali Kota Soroti Pelayanan Publik hingga Infrastruktur
Edi menegaskan, para pejabat harus lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, tantangan yang harus ditangani mencakup pelayanan publik, infrastruktur, sosial, ekonomi, perhubungan, hingga persoalan teknis di lapangan.
Ia menilai kepedulian terhadap kondisi riil masyarakat masih perlu diperkuat agar pelayanan pemerintah semakin efektif.
"Saya melihat yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian kita terhadap permasalahan di lapangan yang masih belum optimal," katanya.
Menurut Edi, berbagai persoalan yang muncul merupakan akumulasi dari masalah lama yang belum terselesaikan, persoalan yang sedang berlangsung, hingga potensi persoalan di masa mendatang.
Karena itu, para pejabat diminta bekerja secara cerdas, memahami regulasi, serta mampu membaca kondisi lapangan sebelum mengambil kebijakan.
Baca Juga: Edi Ajak Warga Memaknai Sejarah Tanah Seribu sebagai Cikal Bakal Kota Pontianak
Perencanaan Pembangunan Harus Tepat Sasaran
Wali Kota menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus menyusun perencanaan pembangunan secara matang agar program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, program tahunan harus mampu mengatasi persoalan yang mendesak sekaligus disusun secara bertahap dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
"Perencanaan menjadi sangat penting dalam setiap program pembangunan. Rumuskan persoalan apa yang mendesak, apa yang bisa dikerjakan bertahap, dan kegiatan apa yang berdampak," ujarnya.
Baca Juga: Pemkot Pontianak Tambah Armada dan Kontainer Sampah untuk Perkuat Layanan Kebersihan
Pejabat Diminta Responsif dan Aktif Berkomunikasi
Khusus perangkat daerah teknis, Edi meminta penanganan persoalan infrastruktur dilakukan lebih cepat dan responsif. Sementara perangkat daerah lain, termasuk Dinas Perhubungan, diminta memahami ketentuan yang berlaku dalam menangani persoalan parkir maupun transportasi.
"Pahami semua aturan yang ada, undang-undang yang berlaku, untuk memudahkan kita dalam melaksanakan pekerjaan," katanya.
Edi juga mengingatkan pejabat administrator dan pengawas agar terus meningkatkan kapasitas diri serta membangun komunikasi ketika menghadapi persoalan dalam pekerjaan.
Menurutnya, budaya menyimpan persoalan justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau ada persoalan harus dikomunikasikan, jangan disimpan. Selama ini kelemahan kita adalah selalu menyimpan persoalan, menganggap persoalan itu bisa diselesaikan sendiri, padahal tidak bisa," pungkasnya.*
Editor : Uray Ronald