PONTIANAK POST – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono merotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Pergantian pejabat dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong sekaligus memperkuat kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan publik.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (30/7).
Rotasi tersebut mencakup delapan pejabat eselon II. Derry Gunawan dipercaya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Utin Sri Lena sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan, Firayanta sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rendrayani sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Sri Sujiarti sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Yuli Trisna Ibrahim sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Much Yamin sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta RM Nasir sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Selain itu, Syarifah Welly dilantik sebagai Camat Pontianak Timur. Pemkot juga merotasi lima lurah, yakni Yully Wanda Sari sebagai Lurah Sungai Jawi Luar, Muliansjah sebagai Lurah Siantan Hulu, Muliawan sebagai Lurah Saigon, Nur Apriliawati sebagai Lurah Bansir Darat, dan Nur Santriana Rahayu sebagai Lurah Tanjung Hilir.
Rotasi Hasil Evaluasi dan Pengisian Jabatan
Edi menjelaskan rotasi dilakukan setelah melalui proses selama tiga hingga empat bulan. Selain mengisi jabatan yang kosong akibat pensiun, penyegaran juga didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan penataan organisasi.
"Pelantikan dan pengambilan sumpah ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi penyemangat bagi Bapak-Ibu untuk bekerja membantu Pemerintah Kota Pontianak," ujarnya.
Ia mengapresiasi kinerja para pejabat di posisi sebelumnya, namun menegaskan bahwa profesionalisme, inovasi, dan kreativitas harus terus ditingkatkan untuk menjawab tantangan pembangunan kota.
Fokus pada Persoalan Masyarakat
Menurut Edi, perhatian terhadap persoalan riil yang dihadapi masyarakat masih perlu diperkuat. Mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, sektor sosial, ekonomi, hingga transportasi harus ditangani secara cepat dan tepat.
Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih peka terhadap kondisi di lapangan serta mampu mengantisipasi persoalan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran agar program pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan manfaat jangka panjang.
Khusus OPD teknis, Edi meminta penanganan infrastruktur dilakukan lebih responsif. Sementara Dinas Perhubungan diminta memahami regulasi secara komprehensif dalam menangani persoalan parkir dan transportasi di Kota Pontianak.
Perkuat Koordinasi
Di akhir arahannya, Edi mengingatkan seluruh pejabat administrator dan pengawas agar membangun komunikasi yang baik serta tidak bekerja sendiri ketika menghadapi kendala.
"Kalau ada persoalan harus dikomunikasikan, jangan disimpan. Jangan menganggap persoalan bisa diselesaikan sendiri, padahal tidak bisa," tegasnya. (iza/r)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro