PONTIANAK POST – Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) telah melampaui rata-rata nasional. Capaian tersebut menjadi modal bagi Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat di wilayah terpencil dan perbatasan.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat mengikuti Virtual Assessment Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (29/7/2026).
Menurut Norsan, akses keuangan yang inklusif menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Dorong Efisiensi Anggaran, Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperbup Keuangan Kabupaten Bengkayang
"Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalbar, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan hanya memperluas akses, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata," ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalbar mencapai 51,95 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 84,16 persen. Capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional.
Di sisi lain, Kalbar memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Potensi tersebut didukung lebih dari 225 ribu pelaku UMKM yang menjadi sasaran utama perluasan akses pembiayaan dan pendampingan usaha.
Menurut Norsan, penguatan akses keuangan menjadi salah satu langkah agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas usaha dan naik kelas.
Baca Juga: Kabar Baik, UMKM Berpeluang Bebas Biaya Karantina Ekspor
"Kalbar memiliki potensi ekonomi yang besar. Tugas kita memastikan potensi tersebut didukung akses pembiayaan yang memadai, pendampingan usaha, dan literasi keuangan yang baik sehingga UMKM dapat berkembang dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah," katanya.
Ia menambahkan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah terbentuk di seluruh 14 kabupaten/kota di Kalbar sejak 2022. Keberadaan TPAKD diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan keuangan hingga daerah yang selama ini belum terlayani secara optimal.
Meski demikian, Norsan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya luasnya wilayah Kalbar, keterbatasan akses layanan keuangan di daerah terpencil, dan belum meratanya infrastruktur digital.
Baca Juga: Rapat Pleno TPAKD Kalbar Fokus Perkuat Akses Keuangan dan Digitalisasi Daerah
Untuk mengatasi hal tersebut, TPAKD Kalbar menjalankan sejumlah program prioritas, seperti pemberdayaan UMKM, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), digitalisasi UMKM, perluasan akses layanan keuangan, edukasi investasi, penguatan perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, optimalisasi jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan.
Norsan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus memperkuat kolaborasi dengan OJK, industri jasa keuangan, pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan di daerah. (mse)
Editor : Hanif