PONTIANAK POST - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan operasi satuan tugas (satgas) darat menjadi kunci pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penekanan tersebut dinilai relevan bagi Kalimantan Barat, yang memiliki hamparan lahan gambut luas dan rawan mengalami kebakaran saat musim kemarau.
Api Kecil Harus Segera Dipadamkan
Djamari meminta seluruh satgas meningkatkan patroli dan pemadaman di darat. Menurutnya, setiap titik api harus segera dipadamkan sebelum meluas dan sulit dikendalikan.
Ia menilai operasi udara, termasuk penggunaan helikopter water bombing, sebaiknya menjadi dukungan ketika kebakaran sudah membesar, bukan sebagai langkah utama penanganan.
"Seluruh satgas harus meningkatkan operasi darat dan tidak mengandalkan penanganan karhutla melalui udara sebagai upaya utama mengendalikan kebakaran," ujar Djamari Saat meninjau penanganan karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (1/8).
Baca Juga: BPBD Kalbar Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana Asap hingga November, 200 Hotspot Terdeteksi
Relevan bagi Kalbar yang Memiliki Lahan Gambut Luas
Arahan tersebut memiliki arti penting bagi Kalimantan Barat yang setiap musim kemarau menghadapi potensi kebakaran di kawasan gambut. Karakteristik lahan gambut membuat api dapat merambat hingga ke lapisan bawah tanah sehingga lebih sulit dipadamkan apabila penanganan terlambat.
Karena itu, patroli rutin, deteksi dini titik api, serta respons cepat di lapangan menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang berdampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi.
Djamari juga mengingatkan petugas agar tidak menganggap penanganan selesai setelah api padam di permukaan. Seluruh area yang terbakar harus didinginkan hingga dipastikan tidak ada bara api yang masih tersisa dan berpotensi memicu kebakaran kembali, terutama di lahan gambut.
Baca Juga: Menteri KLH Jumhur Hidayat: Pemda Jangan Tunggu Kebakaran, Gambut Harus Terus Dibasahi
Arahan Menko Polkam tersebut sangat relevan bagi Kalimantan Barat, yang memiliki salah satu kawasan gambut terluas di Indonesia.
Data Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM) Pontianak mencatat total luas lahan gambut di provinsi ini mencapai sekitar 2,7 juta hektare, terdiri atas sekitar 1,15 juta hektare di kawasan hutan dan sekitar 1,6 juta hektare di Areal Penggunaan Lain (APL).
Luasan tersebut membuat Kalimantan Barat menghadapi risiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Karakteristik gambut yang mudah mengering menyebabkan api dapat merambat hingga ke lapisan bawah permukaan tanah, sehingga proses pemadaman menjadi lebih sulit apabila titik api tidak segera ditangani.
Karena itu, patroli darat, deteksi dini, dan pendinginan menyeluruh menjadi langkah krusial untuk mencegah kebakaran meluas.
Koordinasi dan Keselamatan Personel Jadi Prioritas
Selain memperkuat operasi lapangan, Menko Polkam meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan karhutla.
Jika terjadi kekurangan personel, peralatan, atau dukungan lainnya, pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ia juga menekankan bahwa setiap operasi pemadaman harus memperhatikan kondisi api, arah angin, dan faktor teknis lainnya agar keselamatan petugas tetap terjaga.
"Intinya adalah jangan sampai ada korban, utamakan keselamatan petugas di lapangan," tegas Djamari.
Dengan memasuki periode musim kemarau, penguatan patroli darat dan kesiapsiagaan lintas instansi diharapkan mampu menekan risiko karhutla, termasuk di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki kawasan gambut cukup luas dan rentan terhadap kebakaran apabila tidak ditangani sejak dini.*
Editor : Uray RonaldSumber : Antara