PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson menilai, pemahaman hukum administrasi menjadi bekal penting bagi setiap pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas, dan mengambil kebijakan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini bukan lagi minimnya regulasi, melainkan membangun budaya hukum yang konsisten di lingkungan pemerintahan, dan masyarakat.
Hal itu disampaikan Harisson usai mengikuti Stadium General Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) bertema Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai Tolok Ukur Adanya Pelanggaran Kebijakan yang Menimbulkan Kerugian Negara di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (1/8).
Harisson mengatakan, materi yang disampaikan dalam forum tersebut memberikan perspektif baru bagi para penyelenggara pemerintahan. Khususnya dalam rangka memahami penerapan hukum administrasi di setiap kebijakan yang diambil.
Baca Juga: Harisson Dorong Birokrasi Kalbar yang Agile dan Berorientasi Hasil Lewat Sinergi dengan KemenPAN-RB
“Pesan yang paling saya tangkap adalah pentingnya membangun budaya hukum. Aturan sudah banyak, tetapi yang harus diperkuat adalah kesadaran untuk mematuhi, dan menegakkannya secara konsisten,” ujarnya.
Menurut Harisson, pemahaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi para pejabat di Kalbar. Sebab, setiap kebijakan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang kuat, dilaksanakan secara hati-hati, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.
Ia menilai, konsistensi dalam menjalankan aturan menjadi faktor utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Kalau aturan ditegakkan setengah-setengah, masyarakat akan bingung. Tetapi kalau aturan ditegakkan secara konsisten kepada siapa pun tanpa pandang bulu, lama-kelamaan itu akan menjadi budaya,” katanya.
Harisson juga menyoroti masih adanya budaya masyarakat yang cenderung mencari jalan pintas, dan mengabaikan aturan. Menurutnya, pola pikir tersebut harus diubah secara bertahap melalui keteladanan aparatur pemerintah, dan penegakan aturan yang konsisten.
"Budaya ingin serba mudah, mencari jalan pintas, atau mengabaikan aturan inilah yang harus kita ubah. Perubahan itu tidak bisa instan, tetapi harus dilakukan secara konsisten," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pembentukan budaya hukum tidak cukup hanya mengandalkan penegakan aturan. Pendidikan karakter sejak dini juga menjadi fondasi penting agar masyarakat terbiasa hidup disiplin, jujur, dan menghormati aturan.
"Budaya taat aturan harus dibangun dari rumah. Anak-anak harus dibiasakan disiplin, jujur, menghargai hak orang lain, terbiasa antre, dan memiliki integritas. Nilai-nilai itu kemudian diperkuat di sekolah sehingga menjadi karakter ketika mereka dewasa," tuturnya.
Harisson berharap nilai-nilai yang diperoleh dalam Stadium General tersebut dapat diterapkan oleh para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Menurutnya, aparatur pemerintah harus memahami bahwa hukum bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi, tetapi menjadi pedoman dalam melahirkan kebijakan yang berkualitas, dan berpihak kepada masyarakat.
"Kita ingin membangun pemerintahan yang profesional, bersih, dan dipercaya masyarakat. Semua itu dimulai dari budaya hukum yang baik, budaya integritas, dan konsistensi dalam menjalankan aturan," tegasnya.(bar/mrd)
Editor : Hanif