PONTIANAK POST — Komitmen mendorong kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan terus digaungkan di Kalimantan Barat. Komitmen ini ditunjukkan lewat partisipasi aktif Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalbar dalam ajang Lomba Penyuluhan Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) yang digelar di Hotel Dangau, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (28/7).
Dihelat dalam rangka menyemarakkan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54, ajang kompetisi ini mengikutsertakan utusan Pokja I TP PKK dari 14 kabupaten dan kota se-Kalbar. Fokus utamanya adalah memacu pemahaman publik mengenai penataan administrasi kependudukan yang tertib, tepat, serta inklusif melalui keterlibatan kader PKK sebagai agen perubahan di lapangan.
Pada gelaran tersebut, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalbar, Sri Ayu Septinawati, mendapat kehormatan memimpin panel penilai sebagai Ketua Dewan Juri. Ia didampingi oleh akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak serta perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar.
Dalam pembukaannya, Ketua Bidang I TP PKK Provinsi Kalbar, Donata Krisantus, menggarisbawahi fungsi vital gerakan PKK dalam mengangkat kesejahteraan keluarga, salah satunya lewat literasi administrasi kependudukan. Melalui ajang ini, para kader diharapkan makin cakap menjadi sumber informasi terdepan di lingkungannya masing-masing.
Usai melalui proses penilaian, Kota Pontianak berhasil menyabet predikat Juara I, disusul Kota Singkawang di posisi Juara II, Kabupaten Sekadau di tempat ketiga, serta Kabupaten Melawi sebagai Juara Harapan.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, mengapresiasi kolaborasi antarlembaga ini sebagai langkah nyata mendekatkan akses informasi hukum kepada warga.
"Penyuluhan hukum merupakan instrumen penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum. Melalui sinergi dengan TP PKK, kami berharap edukasi mengenai administrasi kependudukan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga, sehingga tercipta budaya tertib administrasi yang mendukung perlindungan hak-hak warga negara," ujar Jonny.
Baca Juga: Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperbup Sekadau Guna Percepat Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak
Melalui kemitraan strategis ini, Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan bakal terus mempererat kerja sama dengan TP PKK, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi berkelanjutan ini ditujukan untuk mendongkrak literasi hukum masyarakat sekaligus mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga.
Editor : Miftahul Khair