PONTIANAK POST - Aset negara tak lagi sekadar menjadi daftar inventaris pemerintah. Di Kalimantan Barat, berbagai aset mulai dari tanah, gedung, hingga infrastruktur kini semakin dioptimalkan agar menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Hasilnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara dan layanan lelang mencapai Rp21,2 miliar hingga Semester I 2026, atau tumbuh sekitar 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Kanwil DJKN Kalbar Bernadette Yuliasari Mulyatno mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) semakin diarahkan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Pengelolaan Aset Negara Semakin Efektif
Memasuki Juni 2026, kinerja pengelolaan kekayaan negara menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.
Realisasi PNBP pada bulan tersebut mencapai Rp5,4 miliar, setara 216 persen dari target bulanan dan meningkat 63 persen dibandingkan Mei 2026.
Peningkatan itu terutama berasal dari aktivitas pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN). KPKNL Pontianak menjadi kontributor terbesar dengan penerimaan mencapai Rp14,5 miliar, disusul KPKNL Singkawang sebesar Rp2,8 miliar.
Dari keseluruhan PNBP, sektor pengelolaan BMN memberikan kontribusi terbesar senilai Rp13,9 miliar atau sekitar 66 persen. Sementara layanan lelang menyumbang Rp3,9 miliar.
Baca Juga: Perkuat Aset Negara, PLN UPP KLB 2 dan BPN Sintang Serahkan Sertifikat Tanah
BMN Jadi Sumber Penerimaan Sekaligus Penggerak Pembangunan
Optimalisasi pemanfaatan BMN menjadi salah satu faktor utama meningkatnya penerimaan negara di Kalimantan Barat.
Hingga Semester I 2026, penerimaan dari BMN dan Kekayaan Negara Lainnya mencapai Rp17,3 miliar, meningkat 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus melampaui target semester pertama hingga 147 persen.
Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya pemanfaatan aset negara, termasuk kontribusi Badan Layanan Umum (BLU) dan pemindahtanganan sejumlah aset yang sudah tidak digunakan secara optimal.
Dengan pendekatan tersebut, aset negara tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu menciptakan nilai ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Lelang Digital Mendorong Transparansi
Transformasi digital juga terus dilakukan dalam layanan lelang. Sepanjang Semester I 2026, PNBP dari sektor lelang mencapai Rp3,9 miliar, atau sekitar 134 persen dari target.
Sementara nilai pokok lelang berhasil menyentuh Rp388 miliar, setara 159 persen dari target semester pertama.
Mayoritas transaksi berasal dari lelang sukarela melalui Pejabat Lelang Kelas II yang berkontribusi sekitar 89 persen terhadap total nilai lelang.
Seluruh proses kini dilakukan melalui sistem e-Auction, sehingga masyarakat dapat mengikuti lelang secara lebih mudah, transparan, dan akuntabel.
Nilai Aset Negara di Kalbar Hampir Sentuh Rp100 Triliun
Selain menghasilkan penerimaan negara, aset pemerintah juga menjadi fondasi pembangunan di Kalimantan Barat.
Hingga Juni 2026, total nilai BMN di provinsi ini mencapai Rp96,9 triliun, atau sekitar 1,4 persen dari total aset negara secara nasional.
Baca Juga: PT Agrinas Palma Nusantara Kalbar Siap Amankan Aset Negara dan Bangun Kesejahteraan Rakyat
Aset tersebut didominasi oleh tanah, gedung, jalan, jaringan, dan berbagai infrastruktur yang mendukung pelayanan publik serta konektivitas antarwilayah.
Tak hanya itu, pemerintah juga telah menghibahkan 15 objek BMN senilai Rp257,2 miliar kepada pemerintah daerah.
Aset yang dihibahkan antara lain berupa jembatan gantung dan jaringan irigasi yang diharapkan mampu memperkuat akses masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Aset Negara Ikut Membiayai Pembangunan Nasional
Tidak berhenti pada pelayanan publik, di Kalimantan Barat, BMN senilai Rp8,4 triliun telah dimanfaatkan sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Nilai tersebut setara sekitar 10,4 persen dari total BMN di provinsi ini dan menjadi bagian dari instrumen pembiayaan berbagai proyek pembangunan nasional.
Penyelesaian Piutang Negara Juga Melampaui Target
DJKN Kalbar juga mencatat peningkatan dalam penyelesaian piutang negara. PNBP dari pengurusan piutang negara mencapai Rp18,5 juta, atau sekitar 248 persen dari target Semester I 2026. Nilai tersebut meningkat 160 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga: Amankan Aset Negara, Menteri Nusron Serahkan Ratusan Sertipikat Tanah Aset Pemda Se-Jawa Tengah
Selain itu, penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) juga telah melampaui target pertengahan tahun dengan total 26 berkas yang berhasil diselesaikan.
Aset Negara Didorong Memberi Dampak Nyata
Bernadette menegaskan, paradigma pengelolaan aset negara kini terus berubah. BMN tidak hanya dipelihara sebagai kekayaan pemerintah, tetapi juga dioptimalkan agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas.
“Kanwil DJKN Kalimantan Barat akan terus memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap aset negara dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Editor : Miftahul Khair