PONTIANAK POST - Minimnya curah hujan yang terjadi saat ini mulai berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bersih untuk minum, memasak, dan kebutuhan sehari-hari. Sebagian warga harus membeli air, dan sebagian lain menunggu bantuan.
Sudah tiga pekan ini, Ayu Ibrahim terpaksa membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan harian di rumahnya. Air itu ia gunakan untuk memasak dan mencuci sayur dan beras. Satu galon hanya cukup dipakai untuk satu hari. "Isi ulang harganya Rp7000 per galon. Satu galon hanya cukup untuk satu hari," ungkapnya.
Warga yang tinggal di Sungai Rengas, Kubu Raya ini mengatakan sudah satu bulan tak ada hujan lebat yang turun. Kondisi ini yang menyebabkan stok air hujannya habis dan terpaksa membeli air isi ulang. "Sudah lebih satu bulan tidak hujan lebat, tapi kalau cuma gerimis ada, hanya saja cuma untuk membasahkan jalan, tidak bisa ditadah (tampung)," ulasnya.
Baca Juga: El Nino Ancam Kalbar dari Dua Sisi: Bukan Cuma Karhutla, Kini Krisis Air Bersih Mulai Meluas
Permintaan bantuan air minum di Palang Merah Indonesia (PMI) Kalbar juga meningkat. Asrul Putra Nanda Ketua Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kalbar mengatakan pada periode Agustus 2026 ini, total air yang telah didistribusikan sebanyak 80.000 liter. "Kemarin terdistribusi masuk hari ke-7," ungkapnya.
Permintaan bantuan air bersih tidak hanya di wilayah Pontianak, tetapi juga ke daerah. "Kemarin di Kubu Raya, Pontianak dan Sanggau dua hari terakhir," paparnya.
PMI bersama tim sukarelawan bergerak bersama mendistribusikan air yang diambil langsung dari Gunung Anjungan ke masyarakat yang membutuhkan.
Ada dua truk tangki berkapasitas 5.000 liter per truk yang disiapkan untuk memperlancar distribusi. Ia bersyukur, untuk saat ini PMI masih dapat memenuhi kebutuhan bahan baku air bersih untuk didistribusikan kepada masyarakat.
Namun, tantangannya ada pada meningkatnya kebutuhan air bersih di banyak lokasi terdampak kemarau. Karena itu, distribusi dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan ke wilayah yang paling membutuhkan.
"Jika musim kemarau berlangsung lebih lama dan permintaan terus meningkat, tentu diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar pasokan air bersih tetap dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.
Saat musim kemarau panjang, curah hujan sangat minim sehingga sumber air hujan tidak bisa lagi diandalkan. Di sisi lain, debit sungai juga turun drastis, bahkan di beberapa lokasi airnya menjadi keruh atau tidak layak dikonsumsi.
Akibatnya, lanjut Asrul masyarakat kesulitan memperoleh air bersih untuk minum, memasak, dan kebutuhan sehari-hari. Sebagian warga harus membeli air, mengambil air dari lokasi yang jauh, atau menunggu bantuan distribusi air bersih.
"Karena itulah bantuan air bersih menjadi kebutuhan yang sangat mendesak agar masyarakat tetap memiliki akses air yang aman untuk dikonsumsi selama musim kemarau," ungkapnya.
Sebelum dikonsumsi sebaiknya dimasak terlebih dahulu. "Distribusi bantuan diperuntukan kurang lebih 55 KK berkumpul di satu tempat, agar efektif dan maksimal. Pastikan wilayah bisa dan kuat dilalui truk tangki berkapasitas lebih dari 7 ton," ujarnya.
Baca Juga: Krisis Air Bersih Mulai Meluas di Kalbar, Kodam Kerahkan Ratusan Personel Salurkan Bantuan
PMI Kalimantan Barat terus memperkuat langkah-langkah penanganan di lapangan. Untuk mengatasi krisis air bersih, distribusi air dilakukan secara rutin ke wilayah yang terdampak, dengan prioritas pada daerah yang mengalami kesulitan paling tinggi. "Koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, PDAM, dunia usaha, dan berbagai mitra terus dilakukan agar kebutuhan air bersih dapat dipenuhi secara berkelanjutan," jelasnya.
Stasiun Meteorologi Kelas 1 Supadio dalam laman resminya mengungkapkan, seminggu ke depan belum ada potensi awan penghujan di Kalimantan Barat. Ada peningkatan kecepatan air laut dan pesisir yang membuat gelombang tinggi. Banyaknya titik panas yang muncul.
Di lain sisi, masyarakat juga dihadapkan pada kondisi udara yang mulai berpotensi tidak sehat. Puncak musim kemarau ini diprediksi akan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kondisi ini tak hanya meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan lahan, tetapi juga krisis air bersih. (mrd)
Editor : Miftahul Khair