PONTIANAK POST - Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menilai pemerintah belum serius menghadapi ancaman karhutla Kalimantan Barat akibat kemarau panjang yang dipicu El Nino.
Ia meminta pemerintah menyiapkan mitigasi sejak sebelum musim kemarau. Langkah tersebut dinilai penting agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
"Saya belum melihat persiapan yang serius dan sungguh-sungguh dari jajaran Kementerian Kehutanan maupun pemerintah dalam menghadapi El Nino. Belum ada gerakan secara khusus, yang ada baru langkah-langkah rutin seperti biasa," ujar Adrianus, Rabu (5/8/2026).
Kesiapan Pemerintah Hadapi Karhutla Dinilai Belum Memadai
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyoroti keterbatasan struktur kelembagaan di daerah dalam menghadapi karhutla.
Menurut Adrianus, setelah tidak lagi terdapat Dinas Kehutanan di tingkat kabupaten, penanganan kebakaran banyak bergantung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kondisi tersebut menjadi tantangan karena kapasitas BPBD berbeda-beda di setiap wilayah.
"Di kabupaten tidak ada lagi Dinas Kehutanan. Yang ada hanya BPBD, sementara kemampuan, kompetensi sumber daya manusia, hingga infrastruktur dan peralatannya sangat bervariasi, bahkan masih terbatas untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Baca Juga: Karhutla Kubu Raya Ancam Permukiman, BPBD Prioritaskan Rumah Warga
Mitigasi Karhutla Harus Disiapkan Sebelum Kemarau
Adrianus menegaskan kesiapsiagaan menghadapi karhutla tidak dapat dilakukan secara mendadak. Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sebelum kemarau panjang berlangsung.
"Persiapan ini tidak bisa dilakukan secara mendadak. Sebelum El Nino atau kemarau berkepanjangan terjadi, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan aparat di tingkat bawah, termasuk sumber daya manusia dan seluruh perangkat pendukungnya," tegas legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II itu.
Pernyataan tersebut menempatkan pencegahan sebagai langkah penting sebelum kebakaran meluas. Deteksi dini dan kesiapan personel dinilai harus berjalan lebih awal.
Komisi IV DPR Diminta Perkuat Pengawasan Karhutla
Selain meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan, Adrianus menilai Komisi IV DPR RI perlu meningkatkan fungsi pengawasan.
Pengawasan tersebut, menurut dia, perlu diarahkan pada mitigasi, deteksi dini, dan patroli terpadu sebelum kebakaran meluas.
"Komisi IV perlu menegaskan kepada Kementerian Kehutanan agar segera melakukan langkah-langkah awal yang matang dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Mumpung kebakaran belum terjadi secara masif," ujarnya.
Adrianus menyebut saat ini terdapat beberapa titik kebakaran dalam skala kecil di Kalimantan Barat. Lokasinya antara lain berada di sekitar Bandara Supadio dan sejumlah kawasan pembukaan lahan pertanian masyarakat.
Namun, kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi kebakaran berskala besar.
"Kalau nanti tiba-tiba muncul kebakaran besar, jelas kita tidak siap," katanya.
Baca Juga: Karhutla Kubu Raya Ganggu Aktivitas Belajar SMPN 12 Sungai Raya, 305 Siswa Terdampak
BPBD Kalimantan Barat pada 3 Agustus 2026 mencatat 466 titik panas berdasarkan data BMKG, terdiri atas tiga titik kategori rendah, 459 kategori sedang, dan empat titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Tiga wilayah dengan luasan kebakaran terbesar menjadi prioritas penanganan, yakni Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Mempawah.
Di Kubu Raya, kebakaran di belakang Kompleks Arwana Indah, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, telah berlangsung selama 12 hari hingga 6 Agustus 2026.
BPBD Kubu Raya memperkirakan luas lahan terbakar lebih dari 10 hektare, sedangkan lokasi kebakaran berjarak sekitar 1,7 kilometer dari Bandara Supadio.
Kebakaran lain juga menjadi perhatian di kawasan SMP Negeri 12 dan SD Negeri 5 di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. BPBD menyebut area terbakar di lokasi tersebut dinilai cukup besar, sementara keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala pemadaman.
Data tersebut memperlihatkan bahwa ancaman karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya berupa titik panas yang terdeteksi satelit. Sejumlah lokasi telah memerlukan penanganan langsung karena kebakaran berpotensi mengganggu permukiman, sekolah, kesehatan masyarakat, dan aktivitas penerbangan.
Baca Juga: Tim SAR Dit Samapta Polda Kalbar Padamkan Karhutla yang Mengancam Sekolah dan Kebun Warga
Adrianus Usulkan Panja Pengawasan Karhutla
Adrianus mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) di Komisi IV DPR RI untuk mengawasi kesiapan pemerintah menghadapi ancaman karhutla.
Menurut dia, Panja dapat mendorong koordinasi antara Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Koordinasi tersebut dinilai penting agar langkah pencegahan karhutla dilakukan secara serius, matang, dan terarah.
"Saya kira Komisi IV memang perlu membentuk panja untuk pengawasan kebakaran hutan dan lahan. Panja ini dapat mendorong koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar persiapan menghadapi karhutla dilakukan secara serius, matang, dan terkoordinasi," pungkasnya.
Usulan tersebut menjadi dorongan agar kesiapsiagaan tidak menunggu kebakaran membesar. Bagi masyarakat di wilayah rawan, pencegahan sejak dini menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.*
Editor : Uray RonaldSumber : DPR RI