PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan memasuki puncaknya pada Agustus.
Penegasan itu disampaikan Krisantus saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (6/8) malam.
Krisantus mengatakan, berdasarkan pemantauan, jumlah titik panas (hotspot) mulai meningkat di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang. Kondisi tersebut harus direspons dengan langkah cepat agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Baca Juga: Polres Kubu Raya dan DPRD Perkuat Kolaborasi Cegah Karhutla serta Jaga Kamtibmas
"Terjadi peningkatan titik panas di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang. Kondisi ini mengharuskan seluruh jajaran bergerak cepat tanpa penundaan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas," ujarnya.
Ia menjelaskan, periode rawan karhutla di Kalimantan Barat umumnya berlangsung pada Juli hingga Oktober, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus.
Menurut Krisantus, penanganan karhutla di Kalbar memiliki tantangan tersendiri karena sebagian besar kawasan rawan merupakan lahan gambut. Kebakaran di lahan gambut tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga merambat ke lapisan bawah tanah sehingga lebih sulit dipadamkan dan berpotensi menimbulkan kabut asap.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalbar bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dan pemerintah kabupaten/kota terus memperkuat patroli terpadu, deteksi dini, serta pemadaman cepat di lokasi-lokasi rawan.
Baca Juga: Perkuat Upaya Cegah Karhutla, PT HKI Beri Insentif Desa Bebas Api di Ketapang
"Strategi penanganan yang kami lakukan memadukan operasi darat dengan dukungan operasi udara agar penanganan lebih efektif," katanya.
Meski demikian, ia mengakui kondisi cuaca yang kering masih berpotensi memunculkan titik api baru. Untuk itu, Pemprov Kalbar berharap dukungan pemerintah pusat, terutama melalui penguatan operasi udara, penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), serta penambahan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.
"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar penanganan karhutla berjalan optimal," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan dan tidak lengah menghadapi musim kemarau.
"Sesuai arahan Presiden, seluruh pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan kewaspadaan penuh. Dengan kondisi cuaca yang kering, penanganan karhutla tahun ini membutuhkan langkah yang lebih serius," ujarnya.
Ia mengingatkan Kalbar pernah mengalami karhutla yang menimbulkan dampak besar, sehingga setiap kemunculan titik panas harus segera ditangani sebelum meluas.
Baca Juga: Dishut Kaltim Libatkan Ribuan Warga Amankan 7,8 Juta Hektare Hutan, Tekan Deforestasi dan Karhutla
Suharyanto juga meminta optimalisasi operasi water bombing dan peningkatan kesiapan personel serta sarana pendukung untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Berdasarkan paparan BMKG Kalbar dalam rapat tersebut, enam pekan ke depan diperkirakan belum terdapat potensi pembentukan awan hujan yang signifikan. Kondisi itu membuat peluang turunnya hujan masih rendah sehingga seluruh pihak diminta mengutamakan upaya pencegahan melalui patroli, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kalbar, BNPB, BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta pimpinan instansi terkait. (mse)
Editor : Miftahul Khair