PONTIANAK POST – Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, menilai proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar 2027 sebesar Rp6,22 triliun masih tergolong moderat.
Menurut Zulfydar, angka tersebut masih berpeluang ditingkatkan seiring besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat dari sejumlah sektor.
Pernyataan itu disampaikan Zulfydar setelah Gubernur Kalbar menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kalbar.
"Kalau angka Rp6,22 triliun, saya kira sebenarnya masih bisa dipompa lagi lebih banyak. Ini kan baru perencanaan, masih dalam pembahasan," ujar Zulfydar.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kalbar yang diproyeksikan positif menjadi salah satu alasan pemerintah daerah dan DPRD perlu melihat kembali ruang peningkatan kapasitas fiskal daerah.
Baca Juga: Ekspor Alumina Kalbar Kembali Dibuka, DPRD Harap Dongkrak PAD dan Serap Tenaga Kerja Lokal
Zulfydar mengatakan terdapat sejumlah kebijakan dan regulasi daerah yang berpotensi memberikan tambahan penerimaan bagi daerah.
Di antaranya sektor pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, hingga pengaturan pertambangan rakyat.
Menurut dia, optimalisasi sektor-sektor tersebut harus dilakukan dengan regulasi yang jelas sekaligus memastikan aktivitas ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat. "Kita punya banyak potensi. Ada air permukaan, pajak kendaraan, kemudian perda pertambangan rakyat yang nilainya juga signifikan. Ini harus diatur dengan baik," katanl anggota DPRD Kalbar dari dapil Kota Pontianak ini.
Ia menilai pertambangan rakyat menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian khusus. Pengelolaannya, kata dia, harus mampu menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dari rantai ekonomi. Zulfydar juga menyinggung pentingnya keterlibatan badan usaha milik daerah serta peluang kerja sama dengan Danantara dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah.
Menurutnya, apabila aktivitas ekonomi masyarakat semakin kuat, perputaran uang di daerah akan meningkat dan pada akhirnya ikut memperbesar basis penerimaan daerah. "Fundamental ekonomi masyarakat harus kuat. Kalau ekonomi masyarakat kuat, perputaran ekonomi juga besar dan penerimaan daerah akan ikut terdorong," ujarnya.
Baca Juga: Kabut Asap Kalbar Pengaruhi Distribusi MBG, SPPG Sesuaikan Produksi hingga Alihkan Makanan
Selain menggali sumber PAD baru, Zulfydar meminta perusahaan dari luar Kalimantan Barat yang menjalankan aktivitas usaha di daerah tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal. Salah satu caranya dengan memastikan perusahaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan memenuhi kewajiban perpajakannya di Kalimantan Barat.
"Perusahaan-perusahaan dari luar Kalimantan Barat yang beroperasi di sini harus menggunakan NPWPD. Komitmen ekonominya juga harus terlihat," katanya.
Ia bahkan mendorong agar perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Kalbar ikut memperkuat lembaga keuangan daerah, termasuk melalui aktivitas perbankan di Bank Kalbar.
Langkah tersebut dinilai penting agar uang yang berputar dari aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat tidak seluruhnya mengalir keluar daerah.
Zulfydar juga menyinggung pelepasan ekspor alumina dari Pelabuhan Dwikora Pontianak yang sebelumnya dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.
Baca Juga: Untan Dampingi Kelompok Rajati Optimalkan Produksi Ternak Kambing hingga Olahan Bernilai Ekonomi
Menurut dia, ekspor tersebut menjadi salah satu gambaran besarnya potensi ekonomi Kalimantan Barat yang masih dapat dikembangkan.
"Baru saja kita dengar Pak Jenderal Dudung melepas alumina yang menghasilkan sekitar Rp2,2 triliun. Ini baru satu kali perjalanan. Saya kira ini harus menjadi pertimbangan," katanya. Ia menilai aktivitas hilirisasi dan ekspor komoditas unggulan Kalbar perlu terus diperkuat agar memberikan dampak lebih besar terhadap penerimaan negara maupun daerah.
Potensi tersebut, kata dia, tidak hanya berasal dari alumina, tetapi juga sektor pertambangan, perkebunan, serta berbagai sumber daya alam lainnya.
Karena itu, Zulfydar optimistis proyeksi APBD 2027 masih dapat berubah selama proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif berlangsung. Dengan jumlah penduduk Kalimantan Barat sekitar 5,6 juta jiwa dan sumber daya alam yang besar, Zulfydar menilai kapasitas fiskal daerah seharusnya dapat terus diperkuat.
Ia membandingkan kemampuan fiskal Kalbar dengan sejumlah daerah lain yang memiliki penduduk relatif sebanding tetapi mampu mencatat pendapatan daerah jauh lebih besar. "Rp6,22 triliun itu sangat moderat. Bahkan masih bisa dinaikkan kembali," tegasnya. Namun, ia menekankan peningkatan APBD tidak boleh sekadar mengejar angka pendapatan. Optimalisasi penerimaan harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat harus menjadi pihak yang merasakan langsung dampak dari meningkatnya aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah.
"Kita ingin masyarakat tetap tenang dan sejahtera. Inisiasi pemerintah bersama DPR ini harus bermuara pada pembangunan Kalimantan Barat dan penguatan ekonomi masyarakat," pungkas Zulfydar. (den)