PONTIANAK POST — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian seiring meningkatnya kekeringan dan potensi munculnya titik panas di sejumlah wilayah.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Alexander, meminta pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla. Menurutnya, kebakaran lahan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Alexander menilai pembakaran lahan secara sengaja harus menjadi perhatian serius, terlebih jika dilakukan saat kondisi cuaca kering yang membuat api lebih mudah menyebar.
Baca Juga: Kalbar Terancam Kemarau Berkepanjangan, BMKG Sebut El Nino Sangat Kuat Tingkatkan Risiko Karhutla
"Tahu yang bakar lahan itu siapa, itu orang yang membuat dampak ekonomi Kalbar miring," ujar Alex, sapaan karibnya.
Ia meminta pemerintah dan BNPB tidak menunggu kebakaran meluas sebelum mengambil langkah. Pengamanan kawasan rawan kebakaran, menurut dia, harus dilakukan sejak potensi karhutla mulai meningkat.
"Memang pemerintah dan BNPB ini dibuat kerja keras untuk mengamankan lahan kita," katanya.
Alexander menyoroti dampak kabut asap yang biasanya mengikuti karhutla. Selain menurunkan kualitas udara, asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.
Baca Juga: Kabut Asap Karhutla Selimuti Pontianak, Siswa PAUD hingga SMP Belajar Daring Mulai Hari Ini
Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan langkah khusus apabila kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Salah satunya berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar di sekolah.
"Kenapa? Karena berdampak kepada kesehatan kita. Di mana juga mohon nanti pertimbangkan bagi pendidikan agar mengambil sikap untuk supaya sekolahan diliburkan. Karena kasihan pada anak-anak kita," ujarnya.
Menurutnya, keputusan untuk meliburkan sekolah tentu perlu mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan perkembangan kabut asap di masing-masing wilayah. Namun, keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas ketika paparan asap sudah berada pada tingkat yang membahayakan.
Baca Juga: Disdikbud Kapuas Hulu Waspadai Kemarau, Sekolah Siap Terapkan Belajar dari Rumah Jika Udara Memburuk
Alexander juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar.
Ia meminta aturan tidak hanya diterapkan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap perusahaan apabila ditemukan melakukan pembakaran lahan.
"Khusus kepada pembakar lahan, baik oknum perusahaan atau siapa pun yang membuka lahan dengan cara membakar, sebaiknya ada tindakan tegas. Jika perusahaan lakukan, beri sanksi tegas dan pidanakan," tegasnya.
Menurut Alexander, penindakan menjadi bagian penting dari upaya mencegah karhutla berulang. Tanpa langkah tegas, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar berpotensi terus terjadi dan menimbulkan kerugian yang lebih luas.
Ia berharap pemerintah daerah, BNPB, aparat penegak hukum, dunia usaha, serta masyarakat dapat memperkuat koordinasi menghadapi musim kekeringan. Upaya pencegahan, kata dia, harus dilakukan secara bersama-sama agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana kabut asap yang mengganggu kehidupan masyarakat Kalimantan Barat.
Selain persoalan kesehatan, karhutla juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, transportasi, pendidikan, dan pelayanan publik. Karena itu, Alexander menilai pencegahan jauh lebih penting dibandingkan hanya mengandalkan pemadaman setelah api meluas.
"Yang paling penting sekarang bagaimana lahan kita diamankan dan pembakaran bisa dicegah," ujarnya. (den)
Editor : Hanif