PONTIANAK POST — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dinilai semakin sulit ditangani seiring musim kemarau yang berlangsung panjang dan ekstrem. Pemerintah daerah diminta memperkuat operasi pemadaman sekaligus meningkatkan pencegahan di tingkat masyarakat dan perusahaan.
Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Barat 1, Franky Sibarani, mengatakan kondisi kemarau tahun ini memberikan dampak yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Musim keringnya cukup panjang dan cukup ekstrem sehingga dampaknya saya lihat memang lebih berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Franky.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan satuan tugas (satgas) karhutla yang terus melakukan penanganan di sejumlah titik. Namun, menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.
Baca Juga: Kasus Pneumonia di Kalimantan Barat Meningkat, ISPA Masih Fluktuatif di Tengah Kabut Asap Karhutla
Franky mengaku melihat langsung adanya inisiatif masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk Kubu Raya dan Ketapang, untuk berkomunikasi dengan satgas dalam menangani kebakaran dan kabut asap. “Apapun itu, kita harapkan hujan secepatnya turun,” ujarnya.
Menurut Franky, salah satu persoalan yang kini dihadapi relawan dan tim pemadam adalah keterbatasan sumber air. Di sejumlah lokasi, kondisi tanah yang mengering membuat ketersediaan air tanah semakin terbatas.
Namun, ia menilai keberadaan sungai dan wilayah perairan di Kalimantan Barat masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi pemadaman. “Di beberapa titik sudah pada tahap air tanah juga terbatas. Tapi beberapa titik juga dekat dengan sungai dan ada yang berdekatan dengan laut,” katanya.
Franky menilai penggunaan alat untuk mengambil air dari sungai dan melakukan pemadaman dari udara merupakan langkah yang tepat dalam kondisi saat ini. “Tidak ada pilihan, memang air sungai yang bisa membantu kita saat ini untuk mengatasi karhutla,” ujarnya.
Baca Juga: El Nino Diprediksi Sangat Kuat hingga Oktober, Kekeringan dan Karhutla Mulai Ganggu Ekonomi Kalbar
Ia menilai pemerintah perlu memprioritaskan pengerahan sumber daya yang tersedia untuk pemadaman, terutama armada tangki air, dan peralatan pendukung lainnya.
Menurutnya, pembangunan parit atau kegiatan normalisasi memang penting untuk mitigasi jangka panjang, tetapi dalam kondisi karhutla yang sedang berlangsung, sumber daya pemerintah sebaiknya lebih dahulu difokuskan pada penanganan titik api. “Kalau situasi sekarang mungkin agak mendesak. Lebih baik effort-nya mengerahkan armada, tangki-tangki, helikopter untuk melakukan pemadaman,” katanya.
Selain pemadaman titik panas, Franky menekankan pentingnya pencegahan. Ia meminta perusahaan perkebunan dan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Hal serupa juga ditujukan kepada masyarakat yang hendak membuka ladang. “Sekali lagi memang yang harus kita tegaskan kali ini kepada perusahaan perkebunan atau perusahaan HTI, kemudian masyarakat yang membuka ladang, sekarang waktunya untuk berhenti,” tegasnya.
Menurut Franky, ketegasan pemerintah diperlukan agar sumber-sumber baru kebakaran tidak terus bermunculan selama kondisi cuaca masih kering.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Masyarakat, terutama petani, dinilai memiliki posisi penting untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak awal.
Baca Juga: 658 Hotspot Terdeteksi di Sintang, Luas Indikatif Karhutla Capai 139 Hektare hingga Juli 2026
Franky juga menilai penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran tetap diperlukan. Namun, dalam situasi darurat seperti saat ini, pemerintah harus memastikan proses tersebut tidak mengurangi fokus utama pada pemadaman dan pencegahan.
Terhadap perusahaan yang ditemukan melakukan pembakaran, misalnya, pemerintah dapat melakukan pemanggilan dan menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum. Namun, ia menekankan pentingnya tindakan yang memberikan efek nyata sekaligus mencegah kebakaran berulang.
“Yang paling penting adalah pemerintah daerah terus mengadvokasi masyarakat untuk tidak, atau paling tidak menunda rencana untuk membuka lahan pada musim seperti sekarang,” ujarnya.
Franky berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perusahaan, masyarakat hingga satgas karhutla, memperkuat koordinasi selama musim kemarau. "Selain upaya manusia, saya berharap kondisi cuaca segera berubah dan hujan turun untuk membantu memadamkan titik-titik kebakaran yang masih terjadi di Kalimantan Barat" pungkas dia. (den)
Editor : Miftahul Khair