PONTIANAK POST – Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2026 turun Rp522,36 miliar dibandingkan alokasi sebelumnya. Pemangkasan tersebut menyusutkan ruang fiskal APBD Kalbar dan memaksa pemerintah daerah menyesuaikan sejumlah belanja, terutama pembangunan dan infrastruktur.
Sekretaris Daerah Kalbar Harisson mengatakan alokasi TKD yang sebelumnya menjadi dasar KUA-PPAS 2026 mencapai Rp2,987 triliun. Setelah penetapan alokasi TKD dalam Perpres APBN 2026, nilainya turun menjadi Rp2,464 triliun.
Dengan demikian, TKD Pemprov Kalbar berkurang tepat Rp522.362.227.000 atau sekitar 17,49 persen.
DBH dan DAU Jadi Sumber Pemangkasan Terbesar
Harisson menyebut penurunan TKD terutama berasal dari tiga komponen, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
DBH turun Rp152,05 miliar, dari Rp281,38 miliar menjadi Rp129,34 miliar. Sementara DAU turun lebih besar, yakni Rp337,72 miliar, dari Rp1,942 triliun menjadi Rp1,604 triliun.
DAK Fisik bahkan tidak lagi dialokasikan untuk Pemprov Kalbar pada 2026. Nilainya turun Rp51,90 miliar dari alokasi sebelumnya.
Secara rinci, pengurangan DAK Fisik tersebut berasal dari bidang pendidikan Rp31,42 miliar, kesehatan Rp14,08 miliar, dan perdagangan Rp6,4 miliar.
DAK Nonfisik Justru Naik
Di tengah pemangkasan tersebut, tidak semua komponen TKD mengalami penurunan. DAK Nonfisik justru meningkat Rp19,30 miliar.
Alokasinya naik dari Rp711,71 miliar menjadi Rp731,01 miliar.
Namun, kenaikan tersebut belum mampu menutup penurunan pada DBH, DAU, dan DAK Fisik. Secara keseluruhan, TKD Pemprov Kalbar tetap berkurang Rp522,36 miliar.
Ruang Fiskal Hilang Rp522 Miliar
Bagi Pemprov Kalbar, angka tersebut bukan sekadar perubahan dalam tabel APBN. Berkurangnya TKD berarti ruang pemerintah daerah untuk membiayai program yang telah direncanakan ikut menyempit.
Harisson mengatakan penyesuaian tersebut berdampak terhadap struktur pendapatan dan belanja APBD 2026. Pemerintah harus mempertahankan belanja wajib, belanja mengikat, serta program yang menjadi prioritas pembangunan.
“Dengan adanya penyesuaian alokasi TKD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan penerimaan transfer ... sebesar Rp522.362.227.000,00,” kata Harisson.
Belanja Modal Dipangkas Rp181,79 Miliar
Tekanan paling jelas terlihat pada belanja modal. Berdasarkan Penetapan APBD 2026, belanja modal Pemprov Kalbar menjadi Rp536,79 miliar.
Angka tersebut turun Rp181,79 miliar dibandingkan alokasi dalam KUA-PPAS 2026 yang mencapai Rp718,59 miliar.
Dari jumlah tersebut, pemangkasan terbesar berkaitan dengan belanja infrastruktur.
Infrastruktur Terpangkas Rp151,55 Miliar
Belanja Gedung dan Bangunan ditetapkan Rp72,32 miliar. Nilai tersebut turun Rp28,28 miliar dibandingkan KUA-PPAS sebesar Rp100,60 miliar.
Sementara belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi ditetapkan Rp280,68 miliar. Dibandingkan KUA-PPAS sebesar Rp403,95 miliar, terjadi pengurangan Rp123,27 miliar.
Jika kedua pos tersebut digabung, belanja infrastruktur turun Rp151,55 miliar.
Dengan demikian, sekitar 83 persen dari total pengurangan belanja modal Rp181,79 miliar berasal dari belanja Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
Bukan Pelayanan Dasar yang Dipangkas
Harisson mengatakan pengurangan TKD telah memberikan tekanan terhadap kapasitas fiskal Pemprov Kalbar. Namun, pemerintah berupaya mempertahankan pelayanan publik yang bersifat wajib dan mendasar.
“Pelayanan publik yang bersifat wajib dan mendasar tetap menjadi prioritas untuk dipertahankan,” ujar Harisson.
Karena itu, dampak penyesuaian anggaran lebih terlihat pada ruang pembangunan daripada penghentian pelayanan dasar.
Sektor yang paling terdampak adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, gedung dan bangunan, serta jaringan dan irigasi.
Ketergantungan terhadap Transfer Pusat Masih Tinggi
Harisson mengakui struktur APBD Kalbar masih sangat bergantung pada TKD. Kondisi tersebut terlihat dalam struktur APBD selama periode 2022–2026.
Menurut dia, peningkatan kemandirian fiskal perlu dilakukan melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Namun, pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan karena sejumlah objek pajak dan kebijakan perpajakan ditentukan pemerintah pusat.
Pemprov Cari Sumber Pembiayaan di Luar APBD
Untuk mengatasi menyempitnya ruang fiskal, Pemprov Kalbar menyiapkan sejumlah strategi.
Harisson mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan target pendapatan daerah sesuai PP Nomor 35 Tahun 2023. Pemprov juga akan lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk memperoleh dukungan program maupun pendanaan yang dapat dilaksanakan di Kalbar.
Selain itu, pemerintah akan memperluas kerja sama dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Strategi tersebut diarahkan agar pembangunan yang tidak lagi mampu sepenuhnya dibiayai APBD tetap memiliki alternatif sumber pendanaan.
TKD 15 Kabupaten/Kota Belum Dihitung
Besarnya pemangkasan TKD yang dialami seluruh daerah di Kalbar belum dapat dipastikan.
Harisson mengatakan Pemprov Kalbar hingga kini belum mengompilasi perubahan alokasi TKD pada 14 kabupaten/kota dan satu pemerintah provinsi.
“Untuk total pengurangan TKD seluruh 15 Kabupaten/Kota, saat ini belum dapat disampaikan angka finalnya,” kata Harisson.
Pemprov Kalbar akan menginventarisasi alokasi sebelum dan setelah penyesuaian dari seluruh pemerintah daerah. Setelah data terkumpul, barulah besaran pengurangan TKD se-Kalbar dapat diketahui secara menyeluruh.
Angka Kunci TKD Pemprov Kalbar 2026
| Komponen | Sebelum | 2026 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Total TKD | Rp2,987 T | Rp2,465 T | -Rp522,36 M |
| DBH | Rp281,38 M | Rp129,34 M | -Rp152,05 M |
| DAU | Rp1,942 T | Rp1,604 T | -Rp337,72 M |
| DAK Fisik | Rp51,90 M | Rp0 | -Rp51,90 M |
| DAK Nonfisik | Rp711,71 M | Rp731,01 M | +Rp19,30 M |
| Belanja Modal | Rp718,59 M* | Rp536,79 M | -Rp181,79 M |
| Infrastruktur | Rp504,55 M* | Rp353,00 M | -Rp151,55 M |
*Menggunakan alokasi KUA-PPAS sebagai pembanding, bukan realisasi tahun sebelumnya.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro