PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengusulkan perubahan belanja APBD 2026 menjadi Rp6,21 triliun dari sebelumnya Rp5,70 triliun.
Namun, kenaikan sekitar Rp500 miliar itu tidak ingin hanya dilihat sebagai tambahan angka anggaran. Norsan menegaskan setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan dampak terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Norsan dalam rapat paripurna DPRD Kalbar saat menyampaikan Nota Penjelasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 di Pontianak, Senin (10/8).
Baca Juga: APBD Kubu Raya Dipotong Rp397 Miliar, Anggaran Disesuaikan
“Jangan sampai perubahan anggaran hanya dilihat dari sisi angka, karena yang paling utama adalah manfaatnya. Setiap rupiah yang kita belanjakan harus memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” kata Norsan dikutip dari Antara (10/8).
Perubahan anggaran disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan fiskal daerah serta perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pendapatan Daerah Juga Naik
Selain belanja, pendapatan daerah Kalbar dalam perubahan APBD 2026 juga mengalami penyesuaian.
Target pendapatan meningkat dari sebelumnya Rp5,45 triliun menjadi Rp5,76 triliun. Perubahan tersebut mempertimbangkan perkembangan pendapatan daerah serta kondisi fiskal nasional, termasuk perubahan dana transfer dari pemerintah pusat.
Baca Juga: APBD Kalbar 2027 Diproyeksi Rp6,22 Triliun, Zulfydar Nilai Potensi PAD Masih Bisa Ditingkatkan
Di sisi lain, defisit APBD meningkat dari Rp250 miliar menjadi Rp447,48 miliar. Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan neto dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp497,48 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025.
Enam Urusan Dasar Jadi Prioritas
Norsan mengatakan kebijakan belanja tetap diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan dalam RPJMD Kalimantan Barat 2025-2029.
Pemerintah daerah juga memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Enam urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
“Pendapatan yang kita peroleh harus kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program pembangunan,” ujarnya.
Ekonomi Kalbar Tumbuh 5,61 Persen
Di tengah perubahan APBD, kondisi ekonomi Kalbar masih menunjukkan pertumbuhan positif.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Kalbar tumbuh 5,61 persen, masih berada dalam kisaran target pertumbuhan tahunan sebesar 5,19 hingga 6,17 persen.
Baca Juga: APBD Perubahan Kalbar 2026 Meningkat, Pendapatan Rp5,76 Triliun dan Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen
Pemerintah daerah menargetkan tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,75 persen, kemiskinan 5,75 hingga 6,25 persen, serta rasio Gini sebesar 0,302.
Untuk menopang pertumbuhan, pemerintah akan memperkuat sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan, dengan tetap menjaga inflasi pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Selain itu, perubahan APBD juga mencakup penyertaan modal Rp50 miliar kepada Bank Kalbar untuk memperkuat peran bank daerah dalam mendukung perekonomian.
Norsan berharap pembahasan perubahan KUA-PPAS bersama DPRD menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan.
Baca Juga: Perubahan APBD 2026 Ketapang Terbentur SILPA Terikat, DPRD Minta Ruang Fiskal Dioptimalkan Lagi
Dengan belanja daerah yang diusulkan mencapai Rp6,21 triliun, ukuran keberhasilan perubahan APBD Kalbar 2026 pada akhirnya bukan sekadar seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.
Editor : Miftahul Khair