PONTIANAK POST – Pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai perlu diubah dari pola berbasis program menjadi layanan yang berkelanjutan. Pasalnya, kebutuhan pelaku usaha terhadap mentor, teknologi, pembiayaan, dan pengembangan bisnis tidak berhenti ketika sebuah program pemerintah selesai.
Ketua Umum Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI), Bahrul Ulum Ilham, mengatakan selama ini layanan pendampingan bisnis UMKM masih banyak yang mengikuti siklus program. Pendampingan berjalan ketika terdapat program dan anggaran, tetapi cenderung berkurang setelah program berakhir.
“Selama ini layanan pendampingan bisnis UMKM tumbuh menempel pada siklus program, hadir ketika anggaran tersedia, surut ketika program usai,” kata Bahrul saat menjadi pembahasan utama dalam Lokakarya Nasional Pendamping Koperasi dan UMKM 2026 di Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Selasa (11/8).
Baca Juga: Kegiatan TNP IV dan ICCME 2026: Bersama Menyusun Masa Depan Koperasi dan UMKM
Padahal, kata dia, kebutuhan pendampingan semakin kompleks, terutama bagi wirausaha muda, UMKM yang sedang bertransformasi ke digital, dan koperasi. Ketiga kelompok tersebut membutuhkan pendampingan dalam jangka panjang, dilakukan secara bertahap, serta memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Karena itu, ABDSI mendorong adanya rekonstruksi terhadap peran Business Development Services (BDS), termasuk menetapkan standar layanan yang harus diberikan pendamping.
“Melalui lokakarya dirumuskan apa sesungguhnya layanan minimum yang wajib dipenuhi seorang pendamping, bagaimana kompetensinya dinilai dan disertifikasi, serta bagaimana layanan dapat berkelanjutan,” ujarnya.
Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Wirausaha Kementerian UMKM, Ginda P. Siregar, mengatakan penguatan UMKM juga membutuhkan integrasi berbagai layanan dalam satu ekosistem.
Baca Juga: Ria Norsan Dorong Hilirisasi Produk Kalbar, UMKM Dibidik Naik Kelas dan Tembus Pasar Nasional
Menurutnya, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan pelatihan, tetapi juga akses terhadap mentor, teknologi digital, dan pembiayaan. Jika layanan tersebut berjalan sendiri-sendiri, proses UMKM untuk berkembang akan lebih sulit.
“Pelaku UMKM membutuhkan akses yang berkelanjutan terhadap mentor, teknologi digital, dan pembiayaan,” kata Ginda.
Ia menyebut platform terpadu seperti Entrepreneur Hub dapat menjadi salah satu instrumen untuk menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai kebutuhan pengembangan bisnis.
Dengan demikian, pendamping diharapkan tidak sekadar memberikan pelatihan, tetapi mampu membantu pelaku usaha mengidentifikasi persoalan, menyusun strategi pengembangan, mengakses pembiayaan, memanfaatkan teknologi, hingga membuka akses pasar.
Persoalan pendampingan UMKM juga dinilai membutuhkan keterlibatan perguruan tinggi. Wakil Rektor II Universitas Tanjungpura, Irfani Hendri, mengatakan kampus memiliki peran untuk terlibat langsung dalam persoalan yang dihadapi pelaku usaha.
“Kami harus hadir, berdampingan, dan menjadi bagian dari ekosistem yang setiap hari bergulat dengan persoalan riil usaha rakyat. Inilah wujud nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi,” katanya.
Baca Juga: Robo-Robo Kuala Mempawah Didorong Jadi Magnet Wisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif Ikut Digeliatkan
Keterlibatan perguruan tinggi dapat diarahkan pada pengembangan kapasitas pelaku usaha, riset kebutuhan UMKM, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan model bisnis yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Lokakarya Nasional Pendamping Koperasi dan UMKM 2026 yang mengusung tema “Rekonstruksi Peran BDS dalam Menguatkan Youthpreneur, UMKM Digital, dan Koperasi” menjadi bagian dari rangkaian Temu Nasional Pendamping (TNP) IV dan International Conference on Cooperatives, MSMEs, and Entrepreneurship (ICCME) 2026. (mse)
Editor : Miftahul Khair