PONTIANAK POST – Pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kalimantan Barat. Bukan hanya soal program pemerintah daerah yang berpotensi tertunda, kepastian pembayaran gaji kini ikut menjadi perhatian.
Bagi sebagian PPPK, gaji bukan sekadar angka dalam slip penghasilan. Uang tersebut menjadi penopang kebutuhan rumah tangga, mulai dari belanja harian, pendidikan anak, hingga kewajiban lainnya.
Di Kota Pontianak, seorang PPPK paruh waktu, Pipit, mengatakan pembayaran gaji yang diterimanya sejauh ini masih berjalan baik. Namun, kondisi anggaran daerah membuat kekhawatiran lain muncul, terutama mengenai keberlanjutan status dan kontrak kerja.
“Sekarang pembayaran gaji PPPK paruh waktu masih berjalan baik. Tapi memang ada kekhawatiran terkait status PPPK paruh waktu ini. Takutnya di akhir tahun nanti teman-teman PPPK paruh waktu tidak lagi diperpanjang,” ujar Pipit kepada Pontianak Post, Jumat (14/8).
Bagi PPPK, persoalan pembayaran gaji memiliki dampak langsung terhadap kehidupan keluarga. Ketika penghasilan terlambat diterima, sejumlah kebutuhan yang biasanya dibayar dari gaji ikut terdampak.
Pipit mengatakan keterlambatan pembayaran gaji menjadi salah satu kekhawatiran yang dirasakan rekan-rekannya. Kekhawatiran tersebut semakin besar ketika sejumlah daerah di Kalbar mulai menghadapi tekanan fiskal.
“Soal gaji yang tidak terbayarkan memang menjadi momok menakutkan oleh teman-teman PPPK dan PPPK paruh waktu,” katanya.
Pemangkasan TKD Menambah Tekanan Daerah
Pemangkasan transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus menghitung kembali kemampuan keuangannya. Berbagai kewajiban tetap harus dibayarkan ketika ruang fiskal semakin terbatas.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus mempertahankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kondisi tersebut membuat pengelolaan anggaran menjadi semakin ketat.
Pipit berharap pemerintah pusat dapat menambah alokasi transfer ke daerah sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar.
“Harapannya, pemerintah pusat dapat menambah alokasi dari pusat. Sehingga roda program di daerah bisa kembali berjalan, termasuk pembayaran gaji PPPK dan PPPK paruh waktu,” ujarnya.
PPPK Berharap Kepastian Gaji Tetap Tepat Waktu
Kekhawatiran serupa disampaikan Wahyu, tenaga PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, pemangkasan anggaran dari pusat ke daerah membuat sebagian PPPK ikut mencermati kondisi keuangan daerah.
“Soal pemangkasan anggaran dari pusat ke daerah ini memang buat teman-teman PPPK berdebar. Sebab jika daerah tidak mampu dari sisi pengelolaan keuangan, imbasnya bisa juga terjadi keterlambatan pembayaran gaji PPPK,” ungkap Wahyu.
Bagi Wahyu, persoalan utama bukan siapa yang membayar gaji. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama dapat menjadi sumber pembiayaan sepanjang kepastian pembayaran tetap terjaga.
“Alih tanggung jawab pembayaran gaji PPPK dan paruh waktu ini tidak masalah. Kuncinya, pembayaran gaji bisa tepat waktu sehingga teman-teman juga bisa bekerja tanpa rasa khawatir karena gaji terlambat diterima,” katanya.
Ketika Gaji Menentukan Ketahanan Keluarga
Bagi pekerja dengan penghasilan tetap, keterlambatan gaji dapat mengubah perencanaan keuangan rumah tangga. Kebutuhan yang biasanya dipenuhi setiap bulan tidak serta-merta ikut berhenti ketika gaji belum masuk.
Wahyu mengatakan tekanan tersebut terasa semakin berat karena kebutuhan hidup terus meningkat.
“Sebab beban kebutuhan hidup semakin tinggi. Harga sembako juga mengalami kenaikan. Sehingga ketika pembayaran gaji tersendat, langsung berpengaruh pada kehidupan keluarga setiap tenaga PPPK dan paruh waktu,” ujarnya.
Bukan Sekadar Anggaran, Ada Keluarga di Baliknya
Pemangkasan TKD pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang angka dalam dokumen anggaran. Ketika kemampuan fiskal daerah tertekan, efeknya dapat merembet hingga kepada aparatur yang menggantungkan penghasilan bulanannya dari APBD.
Bagi PPPK, kepastian pembayaran gaji menjadi bagian dari kepastian menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka tetap harus memenuhi kebutuhan keluarga meski ruang fiskal pemerintah daerah sedang menyempit.
Karena itu, wacana pengalihan pembayaran gaji PPPK dan PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat dinilai bukan persoalan utama bagi mereka. Yang lebih penting adalah memastikan gaji tetap dibayarkan tepat waktu dan status kerja memiliki kepastian.
Di tengah penyesuaian anggaran, harapan para PPPK sederhana: pekerjaan tetap berjalan, gaji diterima tepat waktu, dan keluarga tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sebab di balik setiap pos anggaran untuk belanja pegawai, ada rumah tangga yang menunggu penghasilan untuk tetap bisa makan, membayar sekolah, memenuhi kebutuhan harian, dan menjalani hidup seperti biasa.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro