PONTIANAK POST — Fenomena pengibaran bendera Borneo Raya di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai tidak cukup disikapi hanya dari sisi simbol. Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta pemerintah pusat melihat fenomena tersebut sebagai momentum untuk mendengar aspirasi dan persoalan yang dirasakan masyarakat di daerah.
Zulfydar mengajak masyarakat menyikapi kemunculan simbol tersebut secara bijak dan tidak berlebihan. Menurut dia, momentum kemerdekaan seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat persatuan sekaligus membuka dialog mengenai berbagai persoalan pembangunan di daerah.
Bendera Borneo Raya Dinilai sebagai Sinyal Aspirasi
Zulfydar mengatakan berbagai dinamika yang muncul di daerah perlu dilihat secara proporsional. Pemerintah, kata dia, perlu menggali persoalan yang melatarbelakangi munculnya simbol atau ekspresi tertentu di tengah masyarakat.
“Atas nama DPRD Provinsi Kalbar dari Fraksi PAN, saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun tentu banyak persoalan bangsa yang harus kita selesaikan,” ujar Zulfydar, Senin (17/8).
Menurut dia, kemerdekaan Indonesia sejak awal dibangun melalui kebersamaan. Karena itu, perbedaan ekspresi di tengah masyarakat semestinya tidak langsung berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Zulfydar yang juga aktif sebagai mediator konflik dan penulis buku mengenai mediasi konflik menilai, munculnya simbol tertentu dapat dibaca sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
“Perbedaan muncul karena perhatian belum cukup. Saya kira adanya hal-hal yang terjadi dalam satu dua hari belakangan ini seperti adanya bendera, memberikan peringatan kepada pemerintah pusat terhadap perhatian pembangunan dan kaitan lainnya,” katanya.
Bukan Sekadar Simbol, Aspirasi Perlu Dicari Substansinya
Zulfydar meminta pemerintah tidak berhenti pada perdebatan mengenai simbol. Menurut dia, hal yang lebih penting adalah memahami pesan atau persoalan yang hendak disampaikan masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai dapat membantu pemerintah merespons persoalan secara lebih tepat. Dialog juga diperlukan agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik sosial.
“Saya kira kita jangan terlalu jauh. Ini adalah kritikan untuk pemerintah pusat,” tegasnya.
Sebagai mediator konflik, Zulfydar mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat agar tetap menjaga ketenangan. Ia meminta warga tidak mudah terprovokasi oleh dinamika yang berkembang.
“Kita harapkan masyarakat yang berada di Kalbar tetap menjaga ketenangan. Karena kedamaian milik kita bersama. Saya kira ini harus dapat dicari substansi permasalahannya, keinginannya tentu bisa dirasakan juga,” ujarnya.
Pembangunan Daerah Tetap Harus Berjalan
Zulfydar mengaitkan persoalan aspirasi daerah dengan tantangan pembangunan yang dihadapi Kalimantan Barat. Ia menegaskan pembangunan harus tetap berjalan meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
Salah satunya adalah dampak kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah daerah bersama DPRD Kalbar, kata dia, tetap berupaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan harus jalan terus. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar bersama DPRD Kalbar terus membangun. TKD dipotong, tetapi pemerintah terus mengupayakan Kalbar mencapai titik yang diharapkan masyarakat Kalbar,” jelasnya.
Daerah Dinilai Menjadi Kekuatan Nasional
Menurut Zulfydar, perhatian terhadap daerah tidak hanya berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Penguatan daerah juga menjadi bagian penting dalam menjaga rasa memiliki masyarakat terhadap negara.
Ia menilai pembangunan nasional akan lebih kuat apabila pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dirasakan secara lebih merata.
“Daerah harus menjadi kekuatan nasional karena adanya daerah-daerah untuk membangun kebersamaan,” katanya.
Zulfydar juga mengaitkan pembangunan daerah dengan agenda Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi dan bonus demografi, menurutnya, membutuhkan daerah yang memiliki kapasitas pembangunan serta sumber daya manusia yang kuat.
“Kita bicara pertumbuhan ekonomi, masa depan bonus demografi 2045. Mulainya ini sudah bagus, tetapi bagaimana kita tambah kekuatan relevansinya, memperkuat dan mengakar kembali. Daerah harus menjadi perhatian,” katanya.
Kemerdekaan Dinilai Harus Menjadi Ruang Evaluasi
Zulfydar berharap HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum tersebut, menurut dia, dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan nasional telah memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat di berbagai daerah.
Dalam konteks fenomena bendera Borneo Raya, ia menekankan pentingnya pemerintah mendengar aspirasi tanpa mengabaikan persatuan dan ketenangan masyarakat.
Pesan yang ingin disampaikan, kata dia, bukan semata-mata mengenai simbol yang muncul, tetapi juga mengenai bagaimana pemerintah pusat dan daerah membangun hubungan yang saling menguatkan.
Pada akhirnya, Zulfydar berharap dinamika tersebut dapat menjadi ruang dialog. Aspirasi dari daerah perlu didengar dan direspons melalui kebijakan pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui simbol dan seremoni, tetapi juga melalui upaya memastikan masyarakat di daerah merasakan manfaat pembangunan secara nyata.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro