PONTIANAK POST — Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, mengajak seluruh elemen bangsa memaknai kemerdekaan dengan memperkuat persatuan sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan lebih adil.
Menurut Heri, usia 81 tahun seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk semakin dewasa dalam mengelola keberagaman dan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.
“Kalau umur orang 81 tahun sudah sangat dewasa. Sebagai anak bangsa, kita harus memaknai kemerdekaan sebagai negara besar yang terdiri dari bermacam suku bangsa dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Heri.
Baca Juga: HUT ke-81 RI, Kapolda Alberd Teddy Teguhkan Komitmen Jaga Kalbar Tetap Aman
Ia menilai penguatan persatuan tidak cukup hanya dengan menjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi juga harus diikuti kebijakan yang mampu menjawab persoalan dan kebutuhan daerah.
Salah satu persoalan yang disorot Heri adalah keadilan fiskal. Menurut dia, pemerintah pusat perlu mengevaluasi pola hubungan keuangan dengan daerah, termasuk kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).
“Kalau daerahnya kuat, maka persatuan itu semakin kuat. Karena itu, pemerintah pusat harus memperhatikan daerahnya, terutama berkaitan dengan fiskal daerah,” ujar anggota DPRD Kalbar dari dapil Kota Pontianak ini
Heri mengatakan kebijakan fiskal yang dinilai kurang berpihak dapat menimbulkan kesenjangan antara pusat dan daerah. Ia mencontohkan pemotongan TKD sebagai salah satu kebijakan yang menurutnya perlu dievaluasi.
Baca Juga: Upacara HUT ke-81 RI di Mempawah, Erlina Soroti Dampak Pemotongan TKD terhadap Pembangunan Daerah
Ia juga mengkritisi kecenderungan semakin kuatnya kendali pemerintah pusat terhadap daerah. Menurutnya, semangat otonomi daerah harus tetap dijaga agar pemerintah daerah memiliki ruang yang memadai untuk mengembangkan wilayahnya.
“Dulu ada istilah otonomi daerah itu kepalanya dilepas, ekornya dipegang. Hari ini ada kesan pemerintah pusat mulai dari ekor sampai ke kepalanya sudah mau dipegang,” katanya.
Heri menilai ketimpangan pembangunan dan fiskal antara pusat dan daerah harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memahami kondisi riil setiap daerah karena Indonesia dibangun atas keberagaman wilayah dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.
Ia mengingatkan, kritik dari daerah seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat. Kritik justru diperlukan sebagai mekanisme evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.
Baca Juga: Pameran Pembangunan Sanggau Jadi Peluang UMKM dan Pedagang Kecil Raup Untung, Ini Alasannya
“Kita harus kritis, dan kritis kita jangan dianggap sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat. Tapi sebagai bentuk auto kritik terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada pemerintah pusat,” ujarnya.
Heri juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh gagasan yang dapat memecah persatuan bangsa. Menurutnya, sejarah panjang pembentukan Indonesia menunjukkan bahwa persatuan merupakan modal utama negara untuk bertahan dan berkembang.
“Kita boleh marah, kita boleh sedikit emosional, tetapi jangan mudah kita mau terpecah belah,” katanya.
Ia menilai munculnya ketidakpuasan di sejumlah daerah perlu dilihat secara objektif, termasuk dengan mengevaluasi apakah terdapat persoalan ketidakadilan dalam hubungan pusat dan daerah.
“Kenapa sampai terjadi ada keinginan dan fenomena mengibarkan bendera bukan merah putih beberapa hari belakangan ini ? Ini juga harus menjadi perhatian kita serius. Ada ketidakadilan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua,” ujar Heri.
Meski demikian, ia menegaskan kritik dan tuntutan perbaikan harus tetap ditempatkan dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Heri, pemerintah pusat dan daerah harus membangun hubungan yang lebih seimbang. Penguatan daerah, kata dia, pada akhirnya akan memperkuat Indonesia secara keseluruhan.
“Kalau kita ingin membangun negara bangsa ini, yang perlu dibangunkan daerahnya. Kalau daerahnya kuat, maka persatuan itu semakin kuat,” pungkasnya.(den)
Editor : Hanif