PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menghadapi pilihan sulit di tengah kebutuhan pembangunan yang belum selesai. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp522 miliar pada 2026 mempersempit ruang fiskal, sementara masyarakat masih membutuhkan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, air bersih hingga akses ke wilayah terpencil.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif menentukan program yang dapat dibiayai. Pembangunan yang belum menjadi prioritas berpotensi berjalan lebih lambat, sementara pelayanan dasar harus tetap dipertahankan.
Pengamat Ekonomi IAIN Pontianak Rasiam mengatakan tekanan fiskal tersebut menjadi persoalan serius bagi Kalbar. Terlebih, kebutuhan pembangunan di provinsi dengan wilayah yang luas belum seluruhnya terpenuhi.
“Anggaran yang ada saja yaitu Rp6,22 triliun saja belum mampu untuk membangun secara merata,” kata Rasiam.
Pemda Harus Memilih, Warga Menunggu
Rasiam menilai pemangkasan TKD berpotensi memperlambat pembangunan fisik di Kalbar. Pemerintah daerah akan lebih banyak berkonsentrasi memastikan pelayanan dasar tetap berjalan dibandingkan memperluas program pembangunan.
Ada tiga konsekuensi yang perlu diantisipasi. Pertama, pembangunan fisik akan melambat. Kedua, pemerintah daerah cenderung berfokus pada pelayanan dasar sehingga ruang untuk program produktif semakin terbatas. Ketiga, upaya membangun kemandirian fiskal menjadi semakin berat.
Bagi masyarakat, kondisi tersebut berarti kebutuhan pembangunan yang belum terpenuhi harus menunggu lebih lama. Jalan dan konektivitas, fasilitas pendidikan dan kesehatan, air bersih hingga pelayanan di wilayah terpencil membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Ketergantungan TKD Masih Tinggi
Data DJPK Kementerian Keuangan menunjukkan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Barat pada 2025 mencapai sekitar Rp5,994 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp2,789 triliun dan TKD sekitar Rp3,203 triliun.
Dengan komposisi tersebut, TKD menyumbang sekitar 53,4 persen pendapatan daerah. Sementara PAD berada di kisaran 46,5 persen.
Rasiam menilai komposisi tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal Kalbar terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Ketika alokasi transfer berkurang, pemerintah daerah tidak bisa langsung mengganti seluruh kekurangan tersebut melalui PAD.
“Artinya bahwa Pemerintah Kalimantan Barat sangat bergantung terhadap dana transfer dari pusat. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan masih ada dan bahkan sangat tinggi,” paparnya.
Potensi Ekonomi Ada, tetapi Belum Sepenuhnya Jadi Kekuatan Fiskal
Menurut Rasiam, persoalan Kalbar bukan karena daerah tidak memiliki sumber ekonomi. Masalahnya, sebagian nilai tambah dari aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya dikonversikan menjadi penerimaan daerah.
Karena itu, meningkatkan PAD tidak cukup hanya dengan menaikkan pajak. Pertumbuhan ekonomi harus didorong agar basis penerimaan daerah ikut membesar.
“PAD yang sehat adalah PAD yang tumbuh karena ekonomi daerah tumbuh. Menaikkan pajak bukan satu-satunya solusi perbaikan, namun menggerakkan semua sektor ekonomi akan menjadi alternatif yang tidak bisa dielakkan,” jelasnya.
Kijing Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Baru
Salah satu potensi yang dinilai dapat memperkuat ekonomi Kalbar adalah Pelabuhan Internasional Kijing. Pelabuhan tersebut dinilai perlu dikembangkan bukan hanya sebagai infrastruktur transportasi, tetapi sebagai pusat kegiatan ekonomi.
Menurut Rasiam, peningkatan aktivitas ekspor melalui Kijing dapat menciptakan efek berantai. Mulai dari logistik, industri, tenaga kerja, investasi hingga transaksi ekonomi dapat berkembang di sekitar aktivitas pelabuhan.
“Jika ekspor sawit, mineral, produk industri, dan komoditas lainnya lebih banyak melalui Kijing, maka akan muncul multiplier effect. Beberapa aktivitas ekonominya mulai dari ekspor, logistik, industri, tenaga kerja, investasi, transaksi ekonomi, yang kemudian menjadi sumber PAD Kalbar,” katanya.
Hilirisasi Jadi Pilihan, Bukan Sekadar Menjual Bahan Mentah
Rasiam juga mendorong Kalbar memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Menurut dia, daerah perlu bergerak dari penghasil bahan mentah menjadi pusat produksi barang dengan nilai tambah lebih tinggi.
Hilirisasi sawit, bauksit, agroindustri dan perikanan dinilai dapat memperluas kegiatan ekonomi sekaligus membuka peluang penerimaan daerah.
“Industri hilir sawit, bauksit, agroindustri, perikanan dan lain-lain bisa menambah PAD Kalbar,” ungkapnya.
Kerja sama pemerintah daerah dengan sektor swasta dinilai penting untuk mempercepat proses tersebut. Dengan investasi dan industri yang tumbuh, lapangan kerja masyarakat juga berpotensi semakin luas.
Tujuh Strategi Mengejar Kemandirian Fiskal
Rasiam menawarkan sejumlah strategi agar Kalbar tidak terus bergantung pada transfer pusat.
Pertama, memperkuat pajak daerah berbasis data melalui digitalisasi pajak dan retribusi. Tujuannya bukan semata-mata menaikkan tarif, tetapi memperluas kepatuhan dan basis wajib pajak.
Kedua, menjadikan Kijing sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ketiga, mempercepat hilirisasi sumber daya alam agar nilai tambah lebih banyak tercipta di Kalbar.
Keempat, memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu menjadi sumber pendapatan. Sektor perbankan, energi, pangan, perdagangan, kawasan industri, logistik, properti dan pengelolaan aset dinilai dapat dikembangkan.
Kelima, mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum menghasilkan. Tanah, gedung dan kawasan milik pemerintah dapat dimanfaatkan melalui skema sewa, kerja sama pemanfaatan maupun kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Keenam, mengembangkan ekonomi syariah, UMKM serta zakat dan wakaf produktif. Sektor industri halal, pariwisata halal, keuangan syariah dan UMKM berbasis digital dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan.
Ketujuh, membangun kemandirian fiskal berbasis pertumbuhan ekonomi.
Warga Tak Bisa Terus Menunggu
Tekanan fiskal membuat Pemprov Kalbar harus berhati-hati mengatur setiap rupiah anggaran. Namun, kebutuhan masyarakat tidak ikut berhenti ketika ruang fiskal pemerintah menyempit.
Jalan yang belum baik tetap dibutuhkan untuk menghubungkan desa dengan pusat ekonomi. Sekolah dan fasilitas kesehatan tetap diperlukan, sementara masyarakat di wilayah terpencil tetap membutuhkan pelayanan pemerintah.
Karena itu, menurut Rasiam, tujuan akhirnya bukan sekadar mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat. Kalbar perlu membangun kekuatan ekonomi yang mampu memperluas ruang fiskal daerah tanpa mengorbankan pertumbuhan masyarakat.
“Kalbar mampu membiayai kebutuhan pembangunan dari kekuatan ekonominya sendiri, sementara transfer pusat digunakan secara strategis untuk pemerataan dan proyek-proyek prioritas,” pungkasnya.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro