PONTIANAK POST — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, mengikuti secara virtual melalui Zoom Rapat Forum Validasi Awal Bersama Pemerintah Daerah terkait Penguatan Peran Kementerian Hukum dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda), Rabu (29/7/2026).
Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut pembentukan Tim Kerja Penguatan Peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda sekaligus menjadi bagian dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia bersama jajaran terkait.
Rapat dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Sucipto. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa forum validasi awal dilaksanakan untuk memperoleh masukan, pandangan, serta dukungan dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum terhadap rencana penguatan keterlibatan Kementerian Hukum dalam Forkopimda.
Baca Juga: Kementerian Hukum Kalbar Dorong Aturan Pengadaan BLUD Bidang Kesehatan Kapuas Hulu
Penguatan peran tersebut dinilai penting untuk meningkatkan koordinasi antara Kementerian Hukum dan pemerintah daerah, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan aspek hukum.
Melalui keterlibatan yang lebih kuat dalam Forkopimda, Kementerian Hukum diharapkan dapat memberikan perspektif hukum dalam proses pengambilan keputusan strategis di daerah, mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, serta mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan maupun regulasi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia. Pembahasan mencakup dasar hukum keterlibatan Kementerian Hukum dalam Forkopimda, pola dan mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah, hingga strategi implementasi penguatan peran tersebut di masing-masing wilayah.
Mengikuti kegiatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora menyampaikan dukungannya terhadap upaya penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda.
Menurut Jonny, keterlibatan Kementerian Hukum dalam forum strategis daerah merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah sekaligus memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat.
“Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat mendukung penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda. Sinergi ini penting untuk memastikan aspek hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan di daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan harmonis, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Jonny.
Ia menambahkan, penguatan koordinasi tersebut juga dapat menjadi ruang strategis bagi Kementerian Hukum untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum dan pemerintahan di daerah.
“Dengan koordinasi yang semakin kuat, Kementerian Hukum dapat memberikan dukungan dan pertimbangan hukum secara lebih optimal kepada pemerintah daerah. Hal ini tentunya akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan kepastian hukum dalam setiap kebijakan daerah,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan proyek perubahan tersebut, seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum diminta menyampaikan surat pernyataan dukungan terhadap penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda.
Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menyatakan kesiapan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut melalui penguatan koordinasi, komunikasi, dan sinergi dengan pemerintah daerah serta unsur Forkopimda di wilayah Kalimantan Barat. (Humas).
Editor : Hanif