PONTIANAK POST - Satu dekade pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga produktivitas perkebunan sawit rakyat di Kalimantan Barat. Namun capaian dari program ini dinilai belum berjalan secara optimal.
Data dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), program PSR di Kalbar telah menjangkau 11.412 pekebun dengan total luasan lahan mencapai 25.738,5 hektare sepanjang 2016 hingga 2026. Dari program tersebut, dana yang telah disalurkan mencapai Rp824,1 miliar.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Rino Anteno Tengo mengakui pelaksanaan PSR di Kalbar masih menghadapi persoalan data dan optimalisasi program.
Baca Juga: COMPASS: Inovasi Jurusan Teknologi Pertanian POLNEP Bantu Siswa SMK SMTI Pontianak Menavigasi Karier
“Kita peringkat kedua (luasnya) setelah Riau. Jadi sangat disayangkan, dana begitu besar kita hanya dapat sekitar dua persennya saja,” ujarnya, usai kegiatan Sosialisasi Program BPDP di Lingkup Kalimantan Barat, yang digelar oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Kamis (20/8).
Di satu sisi, Rino mengapresiasi dukungan BPDP yang dinilai memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat Kalbar. Namun, ia menilai dukungan tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat Kalbar merupakan salah satu daerah dengan potensi perkebunan sawit terbesar di Indonesia.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat dan mekanisme program tersebut. Selain PSR, BPDP juga memiliki sejumlah program lain yang dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia dan industri sawit.
Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan Kalbar menjadi salah satu daerah yang mendapatkan manfaat dari program PSR.
Baca Juga: PLN Perkuat Elektrifikasi Industri Sawit, Dukung Operasional Truk Listrik di Kalimantan Barat
“Selama satu dekade pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat, Kalimantan Barat menjadi salah satu penerima manfaat dengan total penyaluran mencapai Rp824,1 miliar,” ujarnya.
Zaid mengatakan BPDP memberikan dukungan terhadap sektor kelapa sawit mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, keberlanjutan produktivitas sawit rakyat menjadi penting karena Indonesia merupakan salah satu negara eksportir sawit terbesar di dunia.
Meski demikian, diakuinya pelaksanaan PSR masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah belum meratanya informasi mengenai program tersebut kepada para pekebun.
Baca Juga: Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Kalbar Tersalurkan Rp824,1 Miliar, Jangkau 11.412 Pekebun
Zaid mengatakan sosialisasi perlu diperkuat dengan melibatkan pemerintah daerah dan DPRD sehingga informasi mengenai mekanisme serta manfaat PSR dapat diterima lebih luas oleh masyarakat.
Selain persoalan informasi, tantangan lainnya adalah kekhawatiran pekebun terhadap hilangnya pendapatan selama masa peremajaan. Terlebih ketika harga tandan buah segar (TBS) sedang tinggi.
“Misalnya kalau pekebun punya empat hektare, usulkan saja dulu yang bisa, tidak semuanya. Usulkan dulu sebagian,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, menurutnya, pekebun tetap dapat memperoleh pendapatan dari sebagian lahan yang belum diremajakan sembari menjalankan proses PSR pada lahan lainnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Rahmat Mulyono mendukung pemanfaatan dana BPDP untuk memperkuat sektor perkebunan dari berbagai sisi. Dana tersebut dinilai dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kegiatan peremajaan, tetapi juga beasiswa, penelitian, serta bantuan sarana dan prasarana bagi pekebun.
Ia juga mendorong perguruan tinggi di Kalbar untuk lebih aktif terlibat dalam penelitian dan pengembangan sektor sawit. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi penting untuk melahirkan inovasi serta menghasilkan penelitian yang dapat menjawab persoalan yang dihadapi pekebun di lapangan.
“Karena itu, kami mendorong universitas, tidak hanya yang memiliki jurusan pertanian, untuk memanfaatkan pendanaan dari BPBD, baik untuk beasiswa maupun penelitian,” tuturnya. (sti)
Editor : Hanif