PONTIANAK POST – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kalimantan Barat. Arahan tersebut disampaikan dalam koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar pada Sabtu (22/8).
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diminta segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah.
"Koordinasi dilakukan oleh Presiden bersama Forkopimda dan diarahkan kepada kita semua untuk segera mungkin bertindak mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ria Norsan usai menerima kunjungan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Di Tengah Kepulan Asap, Presiden Prabowo Datangi Petugas yang Berjibaku Padamkan Karhutla
Menurutnya, pemerintah pusat memberikan dukungan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalbar. Dukungan tersebut antara lain berupa pesawat untuk operasi modifikasi cuaca serta tambahan 12 armada water bombing.
"Alhamdulillah kita dibantu dengan peralatan, termasuk pesawat untuk modifikasi cuaca yang kita miliki. Kemudian water bombing juga ditambah sebanyak 12 unit,” katanya.
Norsan menjelaskan, operasi water bombing menjadi salah satu langkah penting untuk menangani kebakaran, khususnya di kawasan gambut. Sebab, api yang berada di bawah permukaan gambut dapat kembali muncul meski kobaran api di permukaan telah berhasil dipadamkan.
Selain dukungan peralatan, sekitar 1.000 personel juga disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan. Mereka akan disebar ke wilayah yang mengalami kebakaran dengan luasan cukup besar.
Baca Juga: Presiden Prabowo Minta Gambaran Nyata Karhutla Kalbar, BNPB Paparkan Ribuan Titik Api
"Kurang lebih seribu personel akan disebar di daerah yang kebakarannya sangat luas,” jelasnya.
Beberapa wilayah menjadi prioritas penanganan, terutama kabupaten yang memiliki luasan karhutla cukup besar, di antaranya Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Kayong Utara dan sejumlah wilayah lainnya.
Kabupaten Ketapang menjadi salah satu daerah dengan luasan kebakaran yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang disampaikan, luasan area terdampak kebakaran di daerah tersebut mencapai lebih dari 12 ribu hektare.
Norsan mengatakan, hasil peninjauan bersama Presiden di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah titik karhutla tidak selalu memperlihatkan kobaran api besar. Namun, asap yang muncul menunjukkan masih adanya titik panas di bawah permukaan.
"Begitu ditembak pakai air, asapnya naik. Kelihatan kelompok kebakarannya kecil, tetapi begitu kena air, asapnya langsung naik. Itu yang tadi saya jelaskan di lapangan,” ungkapnya.
Selain pemadaman melalui udara, pemerintah juga menyiapkan sumber air untuk mendukung proses pemadaman di lokasi yang sulit mendapatkan pasokan air. Kementerian Pekerjaan Umum akan membantu pengeboran sumur dengan kedalaman hingga sekitar 68 meter untuk mencari sumber air.
Baca Juga: Presiden Prabowo Pimpin Rapat Karhutla di Kalbar: Saya Datang untuk Melihat Keadaan yang Nyata
Norsan juga menambahkan, pemerintah juga akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan, baik masyarakat maupun korporasi.
"Ini tidak hanya masyarakat atau petani. Seluruhnya, termasuk korporasi dan perusahaan. Kalau perusahaan terbukti melakukan pembakaran, tetap kita kenakan sanksi dan kita tindak,” tegasnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, untuk memastikan setiap pelanggaran diproses sesuai ketentuan.
Dalam penanganan kondisi darurat karhutla dan kabut asap, Ria juga menyampaikan adanya instruksi Presiden terkait pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Menurutnya, instruksi tersebut telah disampaikan secara tertulis dan akan segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Baca Juga: Panglima TNI dan Kapolri Tiba di Kalbar, Dampingi Presiden Prabowo Tangani Karhutla Terpadu
Norsan menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat dan terpadu agar kabut asap tidak semakin meluas dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
"Yang terkena dampak asap ini harus segera kita tangani supaya tidak terlalu lama. Seluruh stakeholder harus bergerak bersama,” pungkasnya. (mdy)
Editor : Miftahul Khair