PONTIANAK POST — Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, meminta pemerintah segera memperkuat penanganan karhutla Kalbar dengan langkah konkret di lapangan.
Menurut Heri, kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kalbar harus disikapi dengan kewaspadaan dan keprihatinan. Perhatian pemerintah pusat, kata dia, harus segera diterjemahkan menjadi tindakan yang dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting menurut saya hari ini kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan masyarakat Kalimantan Barat juga harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden selaku Kepala Negara,” kata Heri, Minggu (23/8).
Perhatian Presiden Harus Segera Diimplementasikan
Heri menilai perhatian Presiden terhadap persoalan karhutla di Kalbar merupakan momentum untuk memperkuat penanganan di lapangan.
Ia meminta pemerintah daerah berada di garis depan dalam memastikan dukungan pemerintah pusat benar-benar diterapkan secara efektif.
“Kalau Presiden sudah memberikan sesuatu yang menurut saya sudah luar biasa, tinggal bagaimana implementasinya,” ujarnya.
Menurut Heri, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi kebutuhan penanganan secara jelas agar bantuan dan dukungan yang diberikan dapat diarahkan ke persoalan yang paling mendesak.
Karhutla Bukan Masalah Musiman
Heri meminta pemerintah daerah mengevaluasi kesiapan dan strategi penanganan karhutla. Menurutnya, persoalan kebakaran hutan dan lahan telah berlangsung berulang sehingga tidak cukup ditangani dengan langkah sesaat.
“Karena masalah kebakaran hutan atau lahan ini bukan hanya satu tahun, dua tahun,” katanya.
Karena itu, evaluasi perlu diarahkan pada strategi jangka panjang, mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman hingga penanganan dampak kabut asap.
Jangan Habiskan Energi untuk Saling Menyalahkan
Di tengah kondisi masyarakat yang terdampak asap, Heri meminta perdebatan mengenai regulasi tidak mengalihkan perhatian dari penanganan di lapangan.
Ia menilai persoalan undang-undang maupun peraturan daerah perlu dibahas secara proporsional. Namun, kebutuhan mendesak masyarakat saat ini adalah udara yang lebih aman dan penanganan kebakaran yang cepat.
“Tidak bijak kalau masalah ini dijadikan perdebatan-perdebatan. Tapi yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita buat,” tegasnya.
Gubernur Diminta Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Heri mendorong Gubernur Kalbar segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memetakan kebutuhan penanganan karhutla.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengetahui kekurangan di lapangan, termasuk kebutuhan pemadaman titik api dan penanganan dampak kabut asap.
Ia berharap perhatian Presiden tidak berhenti pada instruksi atau pernyataan. Dukungan tersebut harus diwujudkan melalui program, personel, peralatan, dan strategi penanganan yang sesuai kebutuhan daerah.
Edukasi Masyarakat Jadi Bagian Pencegahan
Selain pemadaman, Heri menilai edukasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam mencegah karhutla.
Pemerintah daerah diminta memperkuat sosialisasi mengenai bahaya pembakaran lahan serta mendorong masyarakat menjaga lingkungan di sekitar permukiman dan lahan usaha.
“Pemerintah daerah harus memberikan edukasi juga kepada masyarakat, karena bagaimanapun peran pendidik masyarakat ini sangat-sangat bergantung pada pendidikan kita,” pungkasnya.
Menurut Heri, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah memadamkan api. Kesadaran masyarakat untuk mencegah munculnya sumber api juga menjadi bagian penting dari upaya jangka panjang.
Penanganan Harus Menyentuh Warga
Bagi masyarakat yang terdampak kabut asap, ukuran keberhasilan penanganan bukan sekadar jumlah titik api yang dipadamkan. Mereka membutuhkan udara yang lebih aman, aktivitas yang kembali normal, serta perlindungan bagi kelompok rentan.
Karena itu, penanganan karhutla perlu berjalan bersamaan antara pemadaman, pencegahan, edukasi, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro