PONTIANAK POST – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Sekitar 9.000 personel dari Polisi Kehutanan dan unit pelaksana teknis terkait diperkuat untuk menangani karhutla di enam provinsi prioritas.
Penguatan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat 2026 yang dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Markas Manggala Agni Daops Kalimantan VIII/Pontianak, Jalan Sultan Agung, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Senin (24/8).
Kapolres Kubu Raya, AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson turut mengikuti rakor tersebut bersama jajaran Forkopimda Kalbar, TNI-Polri, BPBD, BMKG, Manggala Agni, pemerintah daerah dan instansi terkait.
Baca Juga: Presiden Prabowo Datang ke Kalbar, Apa yang Berubah dalam Penanganan Karhutla?
Rakor tersebut menjadi bagian dari konsolidasi lintas sektor untuk memperkuat penanganan karhutla, khususnya di wilayah yang masih memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah mempercepat langkah penanggulangan karhutla sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI. Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena kondisi geografis dan tingkat kerawanan kebakarannya.
“Diperlukan dukungan dan sinergi seluruh stakeholder, khususnya koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh gambaran kondisi serta prakiraan cuaca terkini sebagai dasar pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC),” kata Raja Juli dalam rapat tersebut.
Menurut dia, pemerintah tidak menunggu kebakaran meluas untuk melakukan penanganan. Strategi preventif, prediktif dan responsif terus diperkuat melalui deteksi dini, kecepatan respons dan penempatan sumber daya secara tepat.
Baca Juga: Sekda Kalbar Tekankan Peran MUI Jaga Kerukunan dan Hadapi Ancaman Karhutla
Penurunan jumlah titik panas, lanjut Raja Juli, juga tidak boleh membuat kewaspadaan diturunkan. Sebab, kebakaran di kawasan gambut masih berpotensi bertahan di bawah permukaan dan kembali menimbulkan asap.
Kondisi Kubu Raya masih menjadi perhatian
Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, Erika Mardianti mengungkapkan, Kubu Raya telah mengalami 47 hari tanpa hujan.
Kondisi tersebut meningkatkan potensi kekeringan dan kerawanan karhutla. BMKG memprakirakan terdapat potensi pertumbuhan awan hujan sekitar 27 Agustus. Perkembangan cuaca tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan strategi operasi penanganan karhutla.
Untuk mendukung pemadaman dari udara, BPBD Kalbar menyiagakan 11 unit pesawat untuk operasi water bombing. Operasi tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 40–50 sorti dengan durasi kurang lebih empat jam dan kapasitas sekitar 4.000 liter air setiap sorti, bergantung pada kondisi cuaca dan operasional di lapangan.
Sejumlah wilayah di bagian selatan Kalbar menjadi prioritas penanganan. Di antaranya Kayong, Ketapang, Kubu Raya dan Mempawah.
Evaluasi operasional penanganan karhutla dilakukan dua kali sehari, yakni pukul 07.00 WIB dan 19.00 WIB.
Baca Juga: Karhutla Kayong Utara Merambah Hutan, KPH Belum Bisa Pastikan Luas Kawasan yang Terbakar
Gubernur Kalbar Ria, Norsan mengatakan luas kawasan gambut menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, sekitar 38.000 hektare kawasan terdampak kebakaran.
Pemprov Kalbar, kata Norsan, juga akan memperkuat sosialisasi pencegahan karhutla dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama serta berbagai unsur yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran bersama karena pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan aparat di lapangan.
TNI-Polri Tambah Kekuatan
Penanganan karhutla juga diperkuat unsur TNI dan Polri. Kodam XII/Tanjungpura telah mengerahkan sekitar 4.100 personel untuk mendukung penanggulangan karhutla di Kalbar.
Baca Juga: Curah Hujan Rendah, Bupati Mempawah Ingatkan Warga dan Perusahaan Waspada Karhutla
Kekuatan tersebut akan bertambah dengan kedatangan tiga batalyon dari luar Kalbar melalui skema bantuan kendali operasi (BKO) dengan total sekitar 1.260 personel. Sekitar 80 persen personel tambahan tersebut telah tiba di Kalbar dan selanjutnya didistribusikan ke wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Polda Kalbar juga mengoptimalkan patroli, command center dan penggunaan drone untuk memperkuat sistem deteksi dini titik api. Personel BKO Polri dari luar wilayah juga disiapkan untuk memperkuat daerah yang membutuhkan tambahan kekuatan.
Sementara itu, Kodaeral XII menyiapkan dua peleton untuk mendukung operasi penanggulangan karhutla. Unsur Korps Marinir dari Pasukan Marinir I dan II juga disiapkan sesuai kebutuhan operasi di Kalbar dan Kalimantan Tengah.
Khusus Kubu Raya, penanganan karhutla memiliki urgensi tersendiri. Sebab, wilayah tersebut menjadi lokasi Bandara Internasional Supadio yang merupakan salah satu objek vital nasional.
Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto mengatakan pemerintah daerah terus mengoptimalkan penanganan karhutla bersama TNI-Polri, BPBD dan instansi terkait.
Saat ini, masih terdapat sekitar 90 titik yang menjadi perhatian. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan. Jika asap memburuk, dampaknya dapat mengganggu aktivitas masyarakat hingga keselamatan dan operasional penerbangan di Bandara Internasional Supadio.
Baca Juga: Tiga Hari Diselimuti Kabut Asap Karhutla, Warga Sambas Keluhkan Mata Pedih dan Jarak Pandang
Raja Juli kembali menegaskan, penurunan hotspot tidak boleh dimaknai sebagai berakhirnya ancaman karhutla. Terlebih pada kawasan gambut, api dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul meski api di permukaan telah dipadamkan.
Karena itu, Kalbar tetap ditempatkan sebagai salah satu wilayah prioritas penanganan karhutla. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih dalam kondisi cuaca kering dan tingkat kerawanan kebakaran yang masih tinggi.
Penegakan hukum katanya akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, baik perorangan maupun korporasi.
“Penanganan Karhutla perlu dilaksanakan secara preventif, prediktif dan responsif dengan mengutamakan deteksi dini, kecepatan respons, ketepatan penempatan sumber daya serta kesinambungan operasi,” pungkasnya. (ash)
Editor : Miftahul Khair