Hotspot Karhutla Kalbar Tinggal 28 Titik, Gubernur Ria Norsan Minta Warga Tak Lengah

Novantar Ramses Negara • Dipublikasikan Senin, 24 Agustus 2026 | 21:37 WIB
KOORDINASI KARHUTLA: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan berkoordinasi di lokasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Senin (24/8/2026).
KOORDINASI KARHUTLA: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan berkoordinasi di lokasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Senin (24/8/2026).

 

PONTIANAK POST – Hotspot karhutla Kalbar turun drastis menjadi 28 titik. Namun, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta masyarakat tidak lengah dan menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar karena kondisi cuaca yang semakin kering.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi), 28 titik panas tersebut tersebar di Ketapang sebanyak 16 titik, Melawi 11 titik, dan Kubu Raya satu titik. Data itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meninjau penanganan karhutla di Desa Rasau Jaya 3, Kubu Raya, Senin (24/8/2026).

Peninjauan dilakukan bersama Ria Norsan sebelum dilanjutkan dengan rapat koordinasi penanganan karhutla di Kantor Daops Manggala Agni.

Turun dari Lebih 2.000 Titik

Ria Norsan menyebut penurunan jumlah titik panas merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalbar.

“Sinergi TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, masyarakat, dan Brigade KPH berhasil menekan titik api di Kalbar dari sebelumnya lebih dari 2.000 titik menjadi 28 titik,” kata Norsan.

Meski angka tersebut menurun tajam, ia meminta semua pihak tetap meningkatkan kewaspadaan. Kondisi cuaca kering dinilai masih berpotensi memperbesar risiko kebakaran.

“Meski terjadi penurunan, kami mengingatkan agar tidak lengah karena puncak El Niño diprediksi BMKG terjadi pada September,” ujarnya.

Warga Diminta Tidak Membakar Lahan

Menurut Norsan, luasnya lahan gambut dan kondisi cuaca panas menjadi tantangan serius dalam pengendalian karhutla. Aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar juga masih menjadi risiko yang harus dicegah bersama.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membakar lahan pada saat musim kemarau panjang ini. Kondisi cuaca sekarang panas tinggi, jadi jangan membakar lahan dulu,” katanya.

Ia menegaskan pengendalian karhutla membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, dunia usaha, hingga masyarakat.

Patroli terpadu, pertukaran data, verifikasi lapangan, dan pemadaman dini harus terus diperkuat agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Perusahaan Berbasis Lahan Diingatkan

Ria Norsan juga meminta perusahaan yang mengelola kawasan berbasis lahan memenuhi kewajiban dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran.

Perusahaan diminta menyiapkan sumber daya manusia dan sarana pemadaman yang memadai. Pengawasan wilayah konsesi dan pengelolaan tata air, terutama di kawasan gambut, juga harus menjadi perhatian.

“Kunjungan Menteri Kehutanan Republik Indonesia ke Kalimantan Barat saya harapkan dapat membangun komitmen, sinergi, dan langkah konkret antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Norsan mengingatkan dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan hutan dan ekosistem gambut. Kabut asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, pendidikan, perekonomian, transportasi, dan kehidupan sosial.

“Karhutla tidak boleh dipandang sebagai persoalan sektoral semata, melainkan sebagai persoalan bersama yang memerlukan kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh pihak,” tegasnya.

Tujuh Helikopter Water Bombing Dikerahkan

Penanganan karhutla di Kalbar saat ini diperkuat melalui operasi udara. Sebanyak tujuh helikopter water bombing dikerahkan untuk membantu pemadaman, terutama pada lokasi kebakaran yang sulit dijangkau dari darat.

Dua helikopter lainnya digunakan untuk patroli udara dan memantau perkembangan kebakaran di sejumlah wilayah.

Selain itu, satu pesawat dikerahkan untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan potensi terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan dukungan penanganan.

Raja Juli: Sekitar 200 Kali Pemadaman dari Udara

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan titik panas di Kalbar merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur.

Penanganan melibatkan TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, BMKG, dan Masyarakat Peduli Api. Upaya tersebut juga diperkuat dengan sekitar 200 kali aksi pemadaman melalui operasi udara.

“Berdasarkan data Sipongi, titik panas di Sumatera tercatat 127 di Sumatera Selatan, 54 di Riau, dan 40 di Jambi. Sementara di Kalimantan Barat mengalami penurunan menjadi 28 titik,” ujar Raja Juli.

Menurut dia, rincian titik panas Kalbar berada di Ketapang sebanyak 16 titik, Melawi 11 titik, dan Kubu Raya satu titik.

Api Padam, Asap Masih Keluar dari Gambut

Penurunan titik panas belum sepenuhnya menghilangkan ancaman asap. Raja Juli mengatakan asap masih ditemukan di sejumlah kawasan akibat pembakaran yang tidak sempurna di lahan gambut.

Kondisi tersebut ditemuinya saat meninjau lokasi karhutla di Desa Rasau Jaya 3.

Meski api di permukaan telah berhasil dipadamkan, asap masih keluar dari dalam tanah. Kondisi itu membutuhkan proses pendinginan dan pemadaman lanjutan.

“Gambut memang paling sulit dipadamkan karena apinya bisa berada di bawah permukaan dan produksi asapnya sangat luar biasa,” katanya.

Karena itu, Raja Juli kembali mengingatkan masyarakat dan korporasi agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama selama kondisi cuaca kering.

“Masyarakat sangat diimbau untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar selama kondisi cuaca kering ini,” tegasnya.

Pemerintah, kata dia, tetap menghargai kearifan lokal. Namun, kondisi kekeringan saat ini membuat percikan api sekecil apa pun berpotensi memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.

Kalbar Akan Dibantu 700 ASN Kehutanan

Untuk memperkuat penanganan karhutla, Kementerian Kehutanan akan menugaskan 5.000 aparatur sipil negara untuk mendukung operasi di enam provinsi rawan kebakaran.

Sebanyak 2.200 ASN akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan. Dari jumlah tersebut, sekitar 700 ASN akan diperbantukan untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Barat.

Raja Juli juga menugaskan pejabat eselon I Kementerian Kehutanan untuk berkantor di sejumlah provinsi terdampak, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Langkah itu dilakukan untuk memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, PMI, KPH, dan masyarakat dalam mencegah kebakaran kembali meluas.

Penurunan hotspot menjadi 28 titik memberi harapan, tetapi asap yang masih keluar dari gambut menjadi pengingat bahwa karhutla belum sepenuhnya berakhir. Bagi warga Kalbar, kewaspadaan terhadap api sekecil apa pun tetap menjadi bagian penting untuk mencegah kabut asap kembali mengganggu kehidupan sehari-hari.

Editor : Aristono Edi Kiswantoro
raja juli ria norsan kalbar karhutla kabut asap